JAKARTA - Jumlah peserta ujian nasional (UN) tahun ini mencapai 9,8 juta siswa. Mereka terdiri dari siswa SD hingga SMA. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas telah tuntas memverifikasi para peserta UN dari berbagai daerah. Mereka akan mengikuti ujian yang menjadi salah satu penentu kelulusan pada 22 Maret mendatang.

Kepala Balitbang Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, peserta ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) berjumlah 4.256.500. Itu terdiri dari 3.860.232 siswa SD dan 396.668 siswa MI (madrasah ibtidaiyah). Peserta UN tingkat SMP berjumlah 3.385.818 siswa. Yakni, 2.658.216 siswa SMP dan 727.602 siswa MTs (madrasah tsanawiyah).

Sementara peserta UN tingkat SMA berjumlah 2.230.631. Dari jumlah itu, 1.244.547 di antaranya siswa SMA. Lantas, 278.740 siswa MA (madrasah aliyah) dan 707.344 siswa SMK (siswa menengah kejuruan). "Daerah sudah selesai memverifikasi jumlah peserta ujian. Kalaupun jumlahnya bergeser, tidak akan banyak," tutur Mansyur kemarin (7/2).

  Dia menjelaskan, berbagai persiapan ujian telah dilakukan. Kemendiknas telah menerjunkan petugas di berbagai daerah untuk mengawasi pencetakan soal. "Para petugas pencetakan telah disumpah agar tidak membocorkan rahasia negara," katanya.

  Dia juga meminta percetakan, yang telah ditunjuk untuk menggandakan naskah soal, dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti tak mengubah master copy soal. "Sebab, perubahan master soal dapat berujung pada lay out soal dan merugikan para peserta didik," ujarnya.

  Saat ini, ungkap Mansyur, pengamanan soal di percetakan mulai dilakukan. Yang perlu diwaspadai adalah pendistribusian soal di daerah terpencil. Pihaknya minta pemerintah provinsi mengantisipasi dengan mengirim naskah soal lebih awal.

  Pengamanan soal di daerah terpencil juga bakal diperketat. Sebagian besar pengawas dari perguruan tinggi (PT) bakal dikerahkan. Kecurangan UN terjadi di banyak daerah karena pengawasan jauh dari jangkauan. "Tahun ini kami tidak ingin kasus itu terulang dengan mengantisipasinya sejak awal," jelas alumnus Unhas itu.

  Dia mengimbau agar daerah tak perlu risau dengan kekurangan dana UN. Sebab, Kemendiknas bakal mengalihkan dana ujian kesetaraan untuk mengkover ujian ulang. "Kami prediksi peserta ujian kesetaraan akan berkurang karena banyak dari mereka pasti memilih ikut ujian ulangan. Karena itu, dana akan kami alihkan," kata Mansyur.

  Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi meminta agar daerah turut mendukung persiapan UN. "Jadwal dan jumlah peserta ujian sudah pasti," tuturnya.

  Dia mengatakan, pro-kontra harus diakhiri seiring dengan disetujuinya UN oleh DPR. Apalagi, kata dia, berdasar hasil penelitian yang dilakukan UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), UN berdampak pada prestasi siswa. Siswa lebih rajin belajar, guru lebih giat mengajar, dan orang tua memperhatikan proses pembelajaran anak.

  Selain itu, 91 persen kepala dinas provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru, dan siswa ditengarai menyetujui adanya UN. Penelitian dilakukan di enam provinsi, yaitu Sumbar, NTB, Kalsel, Sulsel, DIY, dan Jatim.

(kit/dwi)

Komentar Pembaca

Nama (Harus Diisi) *
Email
Homepage

Kirim Komentar

>>> Tampilkan Form Komentar