Pelunasan Haji Tunggu Perpres

Senin, 07 April 2014 - 07:57:33 - Dibaca: 799 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA -  Kementerian Agama (Kemenag) meminta calon jamaah haji porsi 2014 untuk bersama. Sampai saat ini pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2014 belum dijalankan, karena masih menunggu peraturan presiden (perpres).

 Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu mengatakan, penerbitan perpres itu ada di tangan Presiden. "Sampai sekarang belum keluar," katanya. Dia optimis perpres pembayaran pelunasan BPIH itu dikeluarkan bulan ini juga.

 Sambil menunggu terbitnya perpres itu, Anggito mengatakan jajaran Kemenag terus memastikan calon jamaah haji yang berangkat tahun ini. Seperti diketahui kuota haji tahun ini harus terpangkas 40 persen. Rinciannya adalah 20 persen pemangkasan sesuai aturan dari pemerintah Arab Saudi. Sedangkan 20 persen pemangkasan lainnya, diisi oleh calon jamaah haji porsi 2013 yang batal berangkat.

 "Daftar nama-nama calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini segera ditetapkan. Sekarang masih dimatangkan," katanya. Nantinya informasi itu akan disebar ke daerah langsung. Selain itu jajaran kemenag di kabupaten atau kota, diminta untuk menginformasikan langsung kepada calon jamaah bersangkutan.

 Selama menunggu penerbitan perpres pelunasan BPIH itu, para calon jamaah haji bisa mempersiapkan uang untuk pelunasan. Seperti diketahui BPIH 2014 dipatok sebesar USD 3.219 per jamaah (Rp 35,8 juta). Dengan asumsi rata-rata jamaah haji sudah membayar uang muka Rp 25 juta, maka tinggal mempersiapkan uang sekitar Rp 11 juta lagi. Nilai rupiah yang dipakai untuk pelunasan, sesauai dengan kurs rupiah yang berlaku saat pelunasan.

 Tren kurs saat ini memang menunjukkan penguatan rupiah terhadap dollar. Ketika BPIH diputuskan beberapa waktu lalu, nominal USD 3.219 itu setara dengan Rp 36,6 juta. Tidak menutup kemungkinan saat masa pelunasan nanti, kurs rupiah terus menguat terhadap dollar. "Itulah kenapa pemerintah menjadikan mata uang USD sebagai acuan. Sebab nilainya bisa turun," papar Anggito (wan)