Boleh Pulang, tapi Tak Mesti Aman, Suu Kyi Beri Harapan Palsu untuk Rohingya

Senin, 23 Oktober 2017 | 10:49:17 WIB | Dibaca: 371 Kali


SITTWE – Entah kapan warga Rohingya bisa hidup tenang. Pemerintah Bangladesh, tempat kaum yang teraniaya itu mengharap bantuan, mengaku kewalahan. Bangladesh meminta pemerintah Myanmar menerima kembali warganya yang dulu bermukim di negara bagian Rakhine, Myanmar, itu. Aung San Suu Kyi, penasihat pemerintah Myanmar, mengaku siap menerima mereka kembali, tapi tak bisa menjamin keselamatan nyawa warga Rohingya.

Ratusan ribu Rohingya membanjiri Cox’s Bazar, wilayah Bangladesh yang mendadak jadi tempat pengungsian karena kerusuhan pecah di permukiman mereka 25 Agustus lalu. Mereka berusaha menyelamatkan diri karena aparat Myanmar membakar rumah dan sawah serta memburu nyawa mereka.

Tak peduli usia atau gender. Hingga kini, angka pengungsi mencapai 600 ribu dan terus bertambah karena tiap hari eksodus Rakhine Cox’s Bazar terus terjadi. ”Saya tidak membawa perhiasan atau barang berharga (saat meninggalkan Myanmar, Red). Yang saya bawa hanya setumpuk dokumen ini. Di Myanmar, Anda wajib punya dokumen untuk membuktikan apa pun,” kata Jamil Ahmed, warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh saat terjadi kerusuhan.

Ahmed merupakan salah seorang pengungsi Rohingya yang menyambut baik kebijakan Suu Kyi untuk pulang. Sebagaimana pria 35 tahun itu, sebagian besar pengungsi Rohingya di Bangladesh pun sangat rindu pulang. Kendati tak pernah diakui sebagai warga negara dan terasing di tanah air sendiri, penduduk Rohingya selalu menganggap Myanmar sebagai rumah mereka. Jadi, pulang adalah kebahagiaan.

Ahmed sudah membayangkan, begitu sampai Rakhine, dirinya akan langsung memperbaiki rumah dan mengurus sawah ladangnya. Berbekal dokumen kepemilikan di tangan, dia tak khawatir akan menjadi gelandangan atau pengangguran setelah kembali ke Desa Kyauk Pan Du nanti.

Namun, ternyata sertifikat saja tidak cukup. Apalagi, dokumen milik Ahmed telah menguning dan sobek di sana sini.”Kami tidak akan mengakui kepemilikan lahan atau sawah jika mereka tidak punya dokumen kependudukan,” kata Kyaw Lwin, menteri pertanian Rakhine, sebagaimana dilansir Reuters kemarin (22/10).

Itu kabar buruk bagi Ahmed yang punya sawah serta ladang kentang, lombok, dan almon di desanya. Sebab, sejak zaman nenek moyang, kaum Rohingya tak pernah diakui sebagai warga negara Myanmar.

Karena tak pernah diakui, kaum Rohingya pun tak pernah mengantongi dokumen kependudukan. Dengan begitu, Ahmed dan para pemilik sawah juga ladang di Rakhine pun sepertinya tak akan bisa mengklaim harta mereka tersebut.

Padahal, sebentar lagi sawah-sawah menguning yang kaum Rohingya tinggalkan dalam krisis sektarian bakal panen. Harapan untuk mendapatkan kyat (mata uang Myanmar) pun pupus.

Tentang panen padi, pemerintah Myanmar ternyata sudah punya rencana sendiri. Pemerintah bakal memanen sawah seluas 28.935 hektare yang ditinggalkan penduduk Rakhine. Dalam dokumen resmi yang Kyaw Lwin bawa, tercantum bahwa lahan seluas 18.210 hektare tersebut milik masyarakat Bengali (sebutan Myanmar untuk Rohingya). ”Itu lahan tak bertuan milik Bengali,” sebut Kyaw Lwin.

Untuk sawah di area yang dikuasai militer, pemerintah akan langsung memanennya dengan menggunakan alat. Total ada 24 alat panen yang sudah disiapkan. Mesin-mesin itu bakal digunakan untuk memanen sawah di area seluas 5.827 hektare.

Penghasilan yang didapat per 0,4 hektare sawah yang dipanen mencapai USD 300 (sekitar Rp 4 juta). Dan, semua itu akan masuk kantong pemerintah. ”Untuk area persawahan di lokasi lain yang tidak di bawah kendali militer, kami akan mengerahkan buruh yang khusus kami sewa untuk memanen padi,” terang Kywan Lwin.

Pejabat Rakhine yang lain, Tin Maung Swe, mengatakan bahwa padi-padi itu tidak semuanya akan dijual. Sebagian bakal disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi, dia tidak menyebut etnis Rohingya sebagai salah satunya.

Kebijakan Myanmar tersebut memantik protes Human Rights Watch (HRW). Kemarin Wakil Ketua HRW Asia Phil Robertson mengecam skema pengambilalihan panen kaum Rohingya oleh pemerintahan Suu Kyi. ”Anda tidak bisa seenaknya bilang bahwa area persawahan itu tak bertuan setelah menggunakan kekerasan dan api untuk mengusir para pemilik lahan tersebut dari negeri Anda,” tegasnya.

Sementara itu, izin yang Suu Kyi berikan kepada sekitar 600.000 warga Rohingya untuk pulang dikecam sekelompok penduduk Buddha di Kota Sittwe. Mereka memprotes kebijakan yang sejatinya sama sekali tidak berpihak kepada kaum Rohingya tersebut. ”Mereka bukan warga negara Myanmar. Mereka tidak punya hak untuk kembali,” kata Aung Htay, salah seorang demonstran.

(Reuters/indianexpress/hep/c25/any)