Sidang Kasus OTT, Sekwan - DPRD Dikonfrontir

Sabtu, 24 Februari 2018 - 10:20:23 - Dibaca: 419 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

Senin Depan, Emi dan Wasis Diminta Kembali Hadir

JAMBI - Persidangan kasus OTT suap RAPBD Jambi 2018 akan digelar pada Senin (26/02) mendatang. Sidang  kali ketiga ini masih menggagendakan pemeriksaan saksi. Menariknya, saksi yang akan dihadirkan adalah Legislator Provinsi Jambi.

‘‘Kita akan menghadirkan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019,’‘ ujar Trimulyono Hendradi, JPU KPK yang menangani perkara ini pada Rabu (19/02) lalu.

"Nanti pada sidang Senin,  Emi Nopisah (Sekwan, red) akan kita panggil lagi untuk dikonfrontir",  Trimulyono Hendradi - JPU KPK

Tetapi menurutnya legislator yang berjumlah 55 orang tersebut tidak akan dipanggil seluruhnya. ‘‘Ada juga yang tidak dipanggil, nanti kita bicarakan intern dulu,’’  tuturnya.

Namun demikian, tidak menutupi kemungkinan unsur pimpinan DPRD untuk hadir di persidangan. ‘‘Nanti pada sidang Senin,  Emi Nopisah (Sekwan, red) akan kita panggil lagi untuk dikonfrontir,’‘ tambahnya. 

Dia mengatakan alasan pemanggilan Emi ini karena saat menjadi saksi pada sidang lalu Emi sempat mengindikasikan ada permintaan uang dari para anggota DPRD.

‘‘Fakta baru yang terungkap di sidang ini (Rabu lalu, red) alur kesaksiannya terlihat maju mundur,’‘ jelasnya.

Hal itulah yang coba akan dikonfrontir jaksa antirasuah ini. Namun bukan Emi seorang yang diminta KPK untuk hadir,  saksi Wasis juga kembali diminta kesediaannya.

‘‘Kita juga minta dikroscek juga dengan Wasis,’‘ ungkap jaksa berkacamata ini.

Dipihak terdakwa melalui penasihat hukum Arfan pun mengakui bahwa saksi yang akan dihadirkan adalah anggota dewan yang terhormat. Bahkan lebih gamblang mereka menyebut unsur pimpinan juga ditunggu kehadirannya pada sidang mendatang.

‘‘Karena kan ini semua yang tentukan unsur pimpinan , jadi berhubungan dengan kesaksian sekwan lalu,’’ jelas Mudarwan Yusuf saat dikonfirmasi Jambi Ekspres.

Terkait akan kembali Sekwan dalam sidang esok Mudarwan mengatakan kemungkinan terbesar adalah untuk mengetahui kehadiran para ketua dan wakilnya tersebut dalam setiap rapat yang diadakan.

Mengenai sidang yang dilangsungkan lebih cepat pada Senin ini Mudarwan mengatakan hal itu karena permintaan majelis hakim.

‘‘Sidang Senin karena hari biasanya (Rabu, Red) hakim ketua ada kegiatan di Jakarta,’‘ sampainya.

Namun dia mengatakan untuk selanjutnya sidang akan tetap dilaksanakan pada Rabu setiap Minggunya.

Kebijakan ini juga tercermin dari kord kalender yang dibacakan majelis hakim pada sidang lalu. Majelis menjadwalkan sidang putusan akan digelar setidaknya pada Mei mendatang. 

Sebelum melewati putusan Mudarwan pun mengatakan timnya akan coba menghadirkan saksi meringankan (a de charge) untuk kliennya. ‘‘Segala yang meringankan terdakwa akan kita coba, tapi setelah selesai saksi JPU,’‘ katanya.

Terkait kliennya , Pengacara Jakarta ini mengatakan kliennya itu dari awal tidak berniat untuk menutupi kasus ini. ‘‘Bahkan Pak Arfan akan bekerja sama dengan KPK mengungkap kasus ini,’’ sebutnya.

Karena menurutnya Arfan dalam posisi yang tertekan dalam tupoksi tugasnya. ‘‘Kan dia bukan yang ambil kebijakan, hanya menuruti perintah Sekda dan Asisten III,’’  tandasnya.

Untuk sidang depan ia bahkan mengharap lebih. ‘‘Karena sidang kemarin kami paling akhir , kami minta disidang depan paling awal , kesetaraanlah,’’ sebutnya.

Pihaknya juga mengaku tak sabar dihadapkan dengan anggota DPRD karena pada sidang sebelumnya terungkap saat pembahasan anggaran PU sebelum pengesahan RAPB Arfan juga sempat ‘‘berdebat’‘ dengan kader PDIP karena menuduh PU sebagai pembohong.

Untuk kesiapan persidangan mendatang tidak akan berubah. Hal ini karena belum ada pemberitahuan akan hal yang akan ditambah oleh PN Tipikor Jambi. Bahkan saat coba dihubungi nomor kontak telepon yang digunakan Humas PN Tipikor tidak mengkonfirmasinya.

Dalam kasus ini sendiri, sejauh ini sudah diperiksa sebanyak 4 orang saksi. Jumlah itu belum seberapa dengan jumlah saksi yang dijanjikan JPU KPK yang berhumlah 40 saksi.

(aba)