Ruang Pimpian Disweeping, Ogah Ditemui Wakil Ketua

Ruang Paripurna DPRD Prov. Jambi Dikuasai Mahasiswa

Jumat, 02 Maret 2018 - 15:06:52 - Dibaca: 648 kali

Google Plus Stumbleupon


KUASAI RUANG PARIPURNA: Massa menguasai ruangan sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi kemarin (1/3). Mereka kecewa karena DPRD kosong dan hanya ditemui oleh wakil ketua.
KUASAI RUANG PARIPURNA: Massa menguasai ruangan sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi kemarin (1/3). Mereka kecewa karena DPRD kosong dan hanya ditemui oleh wakil ketua. [Zainur/ JE]

JAMBI - Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kamis kemarin (1/03) berhasil menguasai ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Mereka berhasil merengsek masuk ke ruangan tersebut setelah melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Jambi.  Bahkan, meja persidangan diinjak-injak mahasiswa karena kekecawaan mereka tak bisa bertemu Ketua DPRD Cornelis Buston yang sedang tidak berada di tempat.

Unjuk rasa kali ini dilakukan terkait wacana UU no 17 tahun 2017 tentang, MPR, DPRD, DPR, dan DPP.

Dalam aksinya mereka menuntut, presiden tidak menandatangani UU MD3. Sebagai penganti UU Presiden harus membuat Perpu. Kemduian DPRD Provinsi Jambi untuk mensosialisasikan MD 3 kepada masyarakat.

Selanjutnya mereka meminta pengembalikan tugas Pokok Polisi. Meminta MK untuk mengembalikan Demokrasi yang seungguhnya. Terakhir, revisi UU MD 3 terkiat inumitas anggota dewan.

Pantauan dilapangan aksi unjuk rasa, msa mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB di Kampus UIN Telanai Pura, sekira pukul 08.30 WIB masa mulai bergerak menuji Simpang 4 Bank Indonesia dan melaukan orasi.

Setelah melakukan orasi beberapa saat, ratusan masa dengan atribut unjuk rasa bergerak ke gedung DPRD Provinsi Jambi. Dalam orasinya mereka menuntut agar ketua DPRD Provinsi Jambi menemui mereka.

Setelah melakukan orasi, dan menunggu ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston selama 1 Jam. Ratusan masa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi. Ketika akan berbicara masa menolak dan menegaskan ingin bertemu ketua DPRD Provinsi Jambi.

“Kami maunya ketua, bukan wakil ketua,” katanya.

Setelah kembali melakukan orasi, sekitar pukul 10.30 WIB, masa mulai terlihat kesal. Dan seketika itu dibawah komando orator, masa memaksa masuk ke ruangan DPRD Provinsi Jambi unutk melakukan sweping anggota DPRD.

Terlihat, puluhan anggota kepolisian dan Satpol PP tidak berdaya menahan ratusan masa yang merangsek masuk gedung DPRD Provinsi Jambi.

Di dalam gedung masa terlihat menggedor pintu runagan Ketua, dan para wakil ketua. Geram dengan kosongnya kantor DPRD Provinsi Jambi. Masa kembali bergerak dan menguasai ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Salah satu orator, dalam orasinya mengatakan, sejak terjadinyay OTT KPK terkait “Uang Ketok Palu”, kantor DPRD Provinsi Jambi selalu sepi. Dan anggota DPRD juga jarang masuk kantor.

“Kalau uang saja cepat. Kami mau ketua hadir disini,” teriaknya.

Masa menguasai  ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi sekitar 30 menit. Penguasan ini dilakukan untuk menunggu Ketua DPRD Provinsi Jambi.  Namun mas kembali ditemui oleh Chumadi Zaidi.

Oratorpun kembali menegaskan bahwa mereka ingin bertemu Ketua DPRD Provinsi Jambi. Jika tidak ditemui mereka kan datang kembali Senin (5/3/2018) mendatang. Dan sekitar 3 menit Chumaidi berada di tengah masa, masa membubarkan diri.

“Kami minta ketua,  bukan wakil. Dan kami akan hadir lagi Senin,” teriak orator dan mengarahkan masa untuk membubarkan diri.

Koordinator lapangan (Korlap) unjuk rasa, Ramazani Janiardeni mengatakan, tuntutan mereka hanya meminta DPRD provinsi Jambi mengirimkan penolakan terkait UU MD3.

“Ini hanya memberikan kekekabalan saja,” katanya.

Namun melihat keadaan gedung DPRD Provinsi Jambi yang kosong.  Dia mengaku kecewa dengan orang yang diagungkan sebagi wakil rakyat.

Ia mengatakan pasca OTT, setiap unjuk rasa yang dilakukan, gedung DPRD Provinsi Jambi selalu kosong. Sebagai ungkapan kekesalan maka mereka memaksa masuk dan menyegel ruang kerja pimpinan.

Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Jambi Ramazani Novanda mengatakan, sangat menyangkan  kekosongan kantor DPRD Provinsi Jambi.

Seharusnya, kata Novan, Gedung DPRD Provinsi Jambi diisi dengan wakil rakyat yang siap menerima aspirasi. Tidak meninggalkan kantor meskipun tidak ada kegiatan di gedung tersebut.

“Saya sangat menyesalkan kejadian ini,” katanya.

Kemudian, ketika ditanyakan terkai aksi senin mendatang, Novan membenarkan bahwa PMII akan kembali turun kejalan unutk menyampaikan aspirasi. Dan iya memastikan masa yang lebih besar akan hadir.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi, menyangkan masa yang tidak ingin bertemu dengan dirinya. Padahal dia siap menerima aspirasi dari unjuk rasa yang dilakukan.

“Katanya mau ketemu Ketua, karena ketua tidak ada maka saya yang menemui,” katanya.

Lanjutnya, ketua DPRD Provinsi Jambi tengah berdinas luar. Dan ketika unjuk rasa berlangsung dirinya berada di Kantor DPRD Provinsi Jambi seperti Hasan Ibrahim.

“Angota lain juga ada, tidak kosong,” katanya.

(nur)