Akun Abal-abal Tebar Fitnah, Penyelenggara Pilkada Diminta Cepat Bertindak

Sabtu, 10 Maret 2018 - 11:27:52 - Dibaca: 617 kali

Google Plus Stumbleupon


Calon Kepala Daerah Kerinci saat pengambilan Nomor Urut di KPU Kerinci
Calon Kepala Daerah Kerinci saat pengambilan Nomor Urut di KPU Kerinci [Jambiupate.co]

KERINCI - Memasuki tahapan kampanye, konstelasi politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kerinci, Merangin dan Kota Jambi meningkat.  Tidak hanya “pertarungan darat”, media social (medsos) juga menjadi  sasaran ampuh untuk mensosialisasikan jagoan masing-masing.

Namun sayangnya, akhir-akhir ini aktivitas di dunia maya itu tercoreng. Ujaran kebencian (Hate speech) marak terjadi dengan modus menggunakan akun palsu atau abal-abal.

Mirisnya lagi, akun-akun itu tidak hanya melakukan ujaran kebencian, isu sara hingga caci maki terhadap pasangan calon. Intensitas aktivitas itu paling marak terjadi di media social Facebook yang memang mudah diakses.

Namun sayangnya, aktivitas ini belum mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak terkait. Buktinya, sejauh ini belum ada tindakan berkelanjutan sebagai bentuk efek jera.

"Panwas harus cepat bertindak, jika akun abal-abal ini terus dibiarkan, maka rawan akan terjadinya konflik menjelang Pilkada," ujar salah satu warga Kerinci.

Sementara itu Ketua Panwas Kerinci, Fatrizal mengatakan pihaknya belum menerima laporan. Sehingga belum ada tindakan yang bisa diambil.  "Saat ini belum ado, akan kita laporkan," ujarnya.

Ketua Panwas Kota Jambi Ari Juniarman mengatakan jika pihaknya juga melakukan  pengawasan untuk antisipasi terjadinya gesekan di dunia maya. Buktinya Panwaslu Kota Jambi menggandeng Tim Cyber Polda Jambi untuk mendeteksi aktivitas kampanye yang berada diluar aturan.  "Ada lima akun yang didaftarkan. Jadi kalau ada akun di luar itu yang menebar kebencian, maka langsung kita teruskan ke Polda. Kita screenshot,” katanya. 

Namun, aktivitas 5 akun resmi paslon juga dipantau jika melakukan pelanggaran. Dugaan pelanggaran itu akan dilakukan gelar perkara di Sentra Gakkumdu Kota Jambi.  "Begitu juga kalau ada ASN maka hanya di Panwas saja penyelesaiannya. Hasilnya jika terbukti bisa saja rekomendasi ke KASN," katanya.

Apakah sudah ada temuan terhadap aktivitas berkampanye via medsos? Ari mengaku sudah ada satu akun pribadi yang dilaporkan. Hanya saja dirinya enggan membeberkan nama pemilik akun yang dimaksud.  "Ada satu akun menebar ujaran kebencian ke salah satu calon, sudah kita laporkan," katanya. 

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi mengatakan, akun-akun medsos memang menjadi salah satu pengawasan. Bawaslu RI juga mengarahkan agar mencatat akun yang tidak sehat, abal-abal yang melakukan aktivitas ujaran kebencian.

“Ada arahan dari Bawaslu RI untuk mencatat akun-akun itu. Kemudian kita akan kirimkan ke Bawaslu RI,” katanya.

Harapannya, akun ini bisa ditutup Bawaslu RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). “jadi surat kita itu akan diteruskan ke Kemenkominfo,” katanya lagi.

Sejauh ini, lanjut Asnawi, sudah ada beberapa akun yang terdeteksi. Misalnya di Pilkada Merangin yang membuat survey awal dan menyampaikan statemen yang tidak sehat serta menjelekan salah satu Paslon.

“Di Merangin itu sudah ada yang terdekteksi. Mereka menjelek-jelekan paslon, melakukan survey awal,” bebernya.

Disamping merekomendasikan ke Bawaslu RI, pihaknya juga meneruskan ke Kepolisian dalam hal ini Polda Jambi. Rekomendasi itu terutama meraka yang melakukan ujaran kebencian. “Nanti apakah bisa masuk dalam UU ITE, semua itu kewenangan kepolisian,” terangnya.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Desy Arianto mengatakan, sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017, pihaknya memberikan ruang untuk bersosialisasi di media social. Namun akun itu harus dilaporkan atau didaftarkan kepada KPU kabupaten/Kota, masing-masing 5 akun.  “Seusai surat edaran, masing-masing menyerahkan lima akun, berikut nama adminnya,” katanya.

Dalam regulasi, kata Desy, tidak ada aturan khusus yang pengatur secara spesipik soal penindakan.   Begitu juga akun yang tidak didaftarkan. “Penindakan ini tidak diatur secara khusus, tapi pihak eksternal seperti Bawaslu dan Kepolisian memiliki kewenangan,” katanya.

Namun demikian, pihaknya berharap kepada pasangan calon dan tim pemenangan bisa memanfaatkan medsos sebagai sarana kampanye yang baik. Bukan digunakan untuk berbagai kampanye yang bisa merusak nilai-nilai demokrasi.  “Kita berharap ini menjadi serana kampanye, buka untuk aktivitas lain,” katanya.

Sementara itu Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS, saat dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya sudah membentuk tim Patroli Cyber dan Satgas Nusantara. Tentunya tim ini akan terus melakukan penelusuran.

“Jangan coba-coba. Jangan bersembunyi di balik media. Semua akan terlacak sampai ke titiknya,” ujar Brigjen Pol Muchlis AS.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi AKBP Kuswahyudi Tresnadi, saat dihubungi via ponselnya, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan soal adanya isu sara di media sosial di Kerinci.

“Kita belum mendapatkan laporan sejauh ini,” ujar AKBP Kuswahyudi Tresnadi.

Kendati demikian, pihaknya dipastikan akan melakukan penyelidikan melalui tim yang sudah dibentuk. “Pasti akan ditindak. Ini untuk membuat agar Pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar,” tegasnya.

(adi/pds/aiz)