Proyek Pemerintah Masih Banyak Belum Ditender, Triwulan I Hampir Berakhir

Senin, 12 Maret 2018 - 11:28:57 - Dibaca: 287 kali

Google Plus Stumbleupon


Salah Satu Proyek Infrastruktur Pemerintah Prov. Jambi
Salah Satu Proyek Infrastruktur Pemerintah Prov. Jambi [Jambiupate.co]

JAMBI - Meski sudah memasuki penghujung triwulan I 2018, namun belum semua paket proyek di kantor pemerintah, baik Pemprov ataupun di Pemkot/Pemkab yang sudah selesai ditenderkan.

Lambannya proses ini tentu menimbulkan kehwatiran molornya pengerjaan proyek hingga tahun anggaran berakhir.

Di Pemprov Jambi misalnya, lelang barang dan jasa sebenarnya sudah mulai berjalan sejak dibuka pada awal Maret lalu. Dari 481 paket proyek secara keseluruhan, baru selesai dilelang sebanyak 25 paket pengerjaan.

Sementara di Batanghari, dari 137 paket proyek, hanya beberapa saja yang sudah ditenderkan. Di Tanjab Barat lebih parah lagi. Belum ada satu pun kegiatan yang sudah tender.

Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Jambi Evi Syahrul, mengatakan, 28 Februari lalau menjadi deadline terakhir OPD menyampaikan Rencanan Umum Pelelangan (RUP).

Meskipun sudah dideadline, hingga kini masih ada 5 OPD yang belum menyampaikan RUP. Ketika ditanya dinas mana, Evi engaan menyebutkan.

‘‘60 persen paket di pemprov fisik,’‘ katanya.

Dijelaskanya, paket pekerjaan yang sudah dilelang terdiri dari 3 pengerjaan fisik. Kemudian  8 paket konsultan, 2 paket barang dan 12 paket jasa lainnya.

‘‘Paket fisik yang sudah dilelang adalah 2 di RSJ, dan 1 di Sekretariat DPRD,’‘ kataya.

Ia menjelaskan, dari paket yang sudah dilelang, tahapannya ada yang sudah sampai kontrak, dan lainnya sedang dalam proses administrasi.

Belum lama ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyampaikan 37 paket kontruksi, dan 15 paket konsultan. Kini tahapanya dalam pemeriksaan. Jik adinyatakan lengkap akan dilelang.

‘‘Khusu PU-Pera ditargetkan paling tidak April sudah mulai kontrak,’‘ ungkapnya.

Beberapa hari yang lalu, Sekda Provinsi Jambi, M Dianto mengatakan, kepada OPD untuk segera menggunakan anggaran yang ada.

‘‘Sudah mulai, kemarin masih dalam penunjukan RKA,’‘ katanya belum lama ini.

Lanjutnya, untuk proses selanjutnya menunggu hasil lelang terbuka yang dilakukan di ULP.

‘‘Intinya sudah mulai berjalan,’‘ katanya.

 Di Batanghari, sudah ada beberapa paket yang sudah masuk proses pelelangan. Meski terdapat ratusan paket pengerjaan fisik, namun dari jumlah tersebut rupanya mengalami penurunan cukup banyak. Alasannya dikarenakan keterbatasan anggaran, pasalnya saat ini pemkab Batanghari fokus pada kegiatan MTQ Provinsi ke 48.

‘‘Memang dari tahun sebelumnya kita mengalami penurunan dari total 186 menjadi 137 pengerjaan. Ini juga keterbatasan anggaran, karena pemkab fokus dengan kegiatan MTQ,’‘ sebut Almi Cab selaku Kabag ULPB Setda Batanghari.

Adapun total anggaran 137 paket tersebut senilai lebih kurang Rp 129 M. Sementara itu 61 paket lainnya merupakan paket milik Dinas PUPR Batanghari dengan nilai anggaran lebih kurang Rp 87 M.

‘‘Yang paling besar ada pada pengerjaan rigit beton di Jalan Desa Rantau Kapas Mudo-Pasar Terusan dengan nilai sekitar Rp 12 M,’‘ jelas Almi Cab.

Selain itu, paket pengerjaan juga terdapat di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dengan total 39 paket, Dinas Tanaman Pangan dan Hortilkultura 4 paket pengerjaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan 6 paket pengerjaan, serta beberapa paket lagi di dinas lainnya.

Proses lelang pun dikatakan Almi Cab, tahun ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga pada November mendatang hanya tinggal evaluasi pengerjaan saja.

‘‘Ya kita harap tiap OPD leih cepat untuk melakukan lelang. Kalau memang pada November nanti tidak juga selesai, berarti itu salah OPD masing-masing,’‘ jelas Almi Cab.

Terkait jenis lelang sendiri, dikatakan Almi Cab terdapat dua jenis yakni lelang umum terhadap pengerjaan paket fisik yang bernilai di atas Rp 5 M. Sementara itu jenis pengadaan secara pemilihan langsung terhadap pengerjaan paket fisik dibawah Rp 5 M.

‘‘Batas pelelangan hingga Juli semua sudah harus selesai, ini khusus untuk APBD murni,’‘ tutup Almi Cab.

Ketua ULP kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ilmardi saat dikonfirmasi kapan efektivitas pelelangan pekerjaan proyek pada tahun anggaran 2018 mengatakan sampai saat ini belum ada pengajuan dari dinas terkait. 

‘‘Karena saat ini masih dalam proses, kemungkinan akan ada di bulan 4 atau 5 lah, ‘‘ ujarnya.

Pihaknya pun akan secepatnya berkerja apabila sudah ada surat dari dinas-dinas untuk segera melakukan lelang pekerjaan. 

‘‘Kita siap, semuanya tinggal menunggu dinas’‘,’‘ tutupnya singkat.

Di Tebo, hingga Maret 2018, baru satu proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang didaftarkan untuk lelang di ULP. Satu proyek tersebut merupakan ptoyek fisik di Bidang Pengairan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kadis PUPR Tebo,  Hendrinora. Dirinya mengatakan bahwa proyeks fisik di Dinas PU pada tahun untuk tahun 2018 ini seluruhnya sekitar 190 miliar rupiah. 

‘’Kalau seluruhnya paketnya banyak,  tapi bilai keseluruhan proyek fisik sekitar 190 miliar rupiah,’‘ ujar Hendrinora.

Namun hingga Maret 2018 ini, katanya, sudah 5 pengawasan dan 1 proyek fisik di bidang pengairan yang masuk daftar lelang di ULP. 

‘‘Kalau sekarang baru 5 pengawasan dan 1 proyek fisik yang masuk lelang,’‘ sebutnya.

Setelah proses lelang, sebutnya, pengawasan selesai akan langsung dilanjutkan dengan lelang fisik. Dirinya juga mentargetkan April mendatang semua proyek fisik yang membutuh masa pemgerjaan lebih lama akan ditagetkan masuk lelang di ULP.

‘’Pokoknya semua yang selesai pengawasan langsung kita lanjutkan dengan lelang fisik,  yang jelas semua proyek fisik yang bituh masa pengerjaan agak lama,  kita targetkan april semuanya sudah lelang,’‘ tegas Hendrinora. 

Namun secara keseluruhan, Dinas PUPR Tebo mentargetkan Juni 2018 semua proyek fisik sudah masuk dalam daftar lelang di ULP. ‘‘Kalau untuk keseluruhan target kita semuanya sudah lelang,  itu bagi proyek fisik yang masa pengerjaanya tidak lama atau sekitar 3 bulanan,  namun khusus yang makan waktu lama kita percepat lelangnya,’‘ ujar Hendrinora. 

Hendrinora berharap,  semua proses bisa berjalan dengan lancar.  Dirinya mentargetkan Oktober dan November, semua proyek fisik selesai dilaksankan.

’’Kalau sesai rencana,  sekitar Oktober dan November semuanya selesai dikerjakan,’‘ tuntasnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Provinsi Jambi H Abdul Rahman mengatakan, seharusnya bukan hanya tender saja yang sudah mulai, akan tetapi sudah ada eksen di lapangan.

‘’Kalau anggaran 2018 disahkan di Desember 2018, seharusnya saat ini sudah ada proyek yang mulai dikerjakan, mengingat triwulan I untuk tahun 2018 ini hampir berakhir,’’ katanya.

Kalau pun ada kegiatan yang belum ditenderkan, katanya, dikwatirkan tidak terkejar pengerjaannya, apalagi untuk proyek-proyek infrastruktur besar yang membutuhkan waktu pengerjaan cukup lama.

‘’Seperti di Pemkot Jambi, saat ini kan sudah jalan,’’ jelasnya.

Sebenarnya, kata Rahman, jika anggaran sudah disahkan, tender sudah bisa dilaksanakan. Akan tetapi semua tergantung panitianya.

‘’Kalau semua berkas tender sudah lengkap, tinggal diumumkan saja dan dimulai proses tendernya. Lebih cepat akan lebih baik,’’ sebutnya.

(nur/hfz/rza/sun/bjg)