Terkait Sidang 'Ketok Palu', Keterangan Palsu, Penjara Menunggu

Selasa, 13 Maret 2018 - 13:24:00 - Dibaca: 306 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

SIDANG kasus suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi 2018 masih terus bergulir di PN Tipikor Jambi. Saat ini, persidangan masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.

 

"Saksi ahli yang boleh berpendapat, karena dia memberikan pandangan terkait fakta yang ada",Prof Sukamto Satoto

"Itu (Kesaksian palsu, red) paling tidak hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara",Prof Bahder Johan

 

Ada yang menarik dari keterangan saksi-saksi. Ada yang secara jujur mengakui menerima uang ketok palu itu dan bahkan sudah mengembalikan. Namun ada juga yang membantah tidak menerima sama sekali, padahal saksi memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Pengamat Hukum Pidana Provinsi Jambi, Prof Bahder Johan Nasution, mengatakan,  konsep saksi adalah orang yang dianggap mengetahui, mendengar, merasakan dan berada pada lingkup kejadian.

‘’Ketika sudah dipanggil di persidangan itu baru dikatakan saksi,’‘ ujar guru besar Uiversitas Jambi (Unja) ini.

Dikatakannya, sebelum menyampaikan kesaksianya, saksi akan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini sebagai salah satu langkah agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya.

Memberikan keterangan palsu, atau kesaksian yang tidak benar merupakan pelanggaran hukum. Dan bagi pemberi kesaksian palsu, hakim atau JPU bisa melakukan penahanan atas penilaiannya setelah saksi memberikan keterangan.

Memberikan keterangan atau kesaksian palsu bisa dijerat dengan pasal 242 KUHP Ayat 1. Tentang memberikan kesaksian palsu di persidangan.

‘‘Itu (Kesaksian palsu) paling tidak hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. Kenapa,  karena dianggap memperlambat proses persidangan,’‘ katanya.

Dijelaskanya, menjadi saksi itu tidak mudah. Dari posisi aman bisa menjadi tersangka hingga terpidana. Oleh karena itu, menurutnya, sampaikan kesaksian sesuai dengan fakta yang ada.

‘‘Jangan mengarang, berpendapat atau menyampaikan asumsi sendiri,’‘ ujarnya.

Terkait kasus uang ketok palu  RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018, Bahder berharap para saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui, dialami, didengar dan dirasakan.

‘‘Inikan untuk provinsi Jambi, lagian masyarakat juga bisa menilai,’‘ ungkapnya.

Bahder menyebut, dari proses persidangan yang ada, terkait kesaksian yang diberikan beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi, ia menilai akan ada beberapa saksi yang akan dikenakan pasal pemberian keterangan palsu.

‘‘Tinggal menunggu hakim dan JPU yang menilai,’‘ pungkasnya.

Tak jaug berbeda, Pengamat Hukum lainnya Prof Sukamto Satoto mengatakan, pemberian  kesaksian palsu dalam persidangan merupakan kejahatan yang bisa dipidanakan. Menurutnya itu merupakan tindakan melanggar hukum karena mengahambat  persidangan.

‘‘Yang menentukan itu hakim dan JPU, setelah mendebat kesaksian yang disampaikan dalam persidangan,’‘ katanya.

Kepada anggota DPRD yang diminta memberikan kesaksian, pada sidang kasus RAPBBD Provinsi Jambi  tahun 2018, Sukamto mengharapkan mereka memberikan kesaksian yang sebenarnya.

Dalam memberikan kesaksianpun, sambung Sukamto, anggota DPRD dilarang berpendapat atau menyampaikan asumsi mereka. Yang oleh berasumsi, atau menyampaikan pendapat adalah saksi ahli.

‘‘Saksi ahli yang boleh berpendapat, 

karena dia memberikan pandangan terkait fakta yang ada,’‘ ungkapnya.

Kenapa Anggota DPRD harus jujur? Menurut Sukamto, kasus suap RAPBD, itu terjadi akibat adanya permintaan dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Jambi seharusnya memberikan kesaksian yang sebenarnya.

‘‘Bisa saja mereka yang mengalami, mendengarkan, atau mengetahui,’‘ tegasnya.

‘‘Jangan menyampaikan apa yang tidak diketahui, apalagi mengarang cerita,’‘ katanya.

(nur)