Punya Kewenangan Sama, Fachrori Umar Resmi Plt Gubernur Jambi

Rabu, 11 April 2018 - 10:37:59 - Dibaca: 1961 kali

Google Plus Stumbleupon


HARUS AMANAH: Wagub Jambi Fachrori Umar menerima SK Plt Gubernur Jambi dari Sekjend Kemendagri Hadi Prabowo Selasa (10/04) sore di Jakarta
HARUS AMANAH: Wagub Jambi Fachrori Umar menerima SK Plt Gubernur Jambi dari Sekjend Kemendagri Hadi Prabowo Selasa (10/04) sore di Jakarta / Jambi Ekspres Online

‘‘Saya sebagai pelaksana tugas akan tetap menjalankan visi misi Gubernur Jambi untuk meneruskan melaksanakan percepatan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, sehingga dapat mewujudkan Jambi TUNTAS 2021,’‘ ungkap Fachrori.

Terpisah Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Rahmat Hidayat mengatakan, sesuai dengan penunjukan mendagri   Plt Gubernur Jambi memiliki kewenangan yang sama dengan Gubernur Jambi.

‘‘Kewenangan yang dimiliki sama,’‘ kata dia.

Dikatakanya, ada sedikit perbedaan Plt yang diemban oleh Fachrori Umar. Selama menjabat sebagai Plt fasilitas kedinasan yang digunakan masih fasilitas Wakil Gubernur Jambi.  Untuk saat ini gubenrur definitif masih dijabat oleh Zumi Zola Zulkifli.

‘‘SK yang diterima Pak Fachrori, selama proses hukum  terhadap Gubernur Jambi masih berjalan di KPK,’‘ katanya.

Ketika ditanyakan samapai kapan SK tersebut berlaku, Rahmat mengatakan, SK itu akan diperbaharui oleh Mendagri ketika Gubernur Jambi menjadi terdakwa.

‘‘Mendagri kembali mengeluakan SK penunjukan baru,’‘ katanya.

Kemudian, Lanjut Rahmat, ketika gubernur definitif dijatuhi hukumam atau vonis dari kasus yang menjeratnya, sebagai Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar secara otomatis menjadi gubernur Jambi.

‘‘Untuk penunjukan ini, nantinya presiden menurunkan Keputusan Presiden (Kepres), dan kemudian dilantik oleh Mendagri atas nama presiden,’‘ katanya.

Pengamat Pemerintahan Provinsi Jambi Prof Hariadi mengatakan, dengan resmi menjabat sebagai Plt Gubernur, hal pertama yang harus dilakukan oleh Fachrori adalah koordinasi dengan OPD.

‘‘Ia harus mempertanyakan bagaimana keadaan pemerintahan saat ini,’‘ katanya.

Menurut dia, meskipun gubernur definitif Provinsi Jambi ditahan oleh KPK, seharusnya tidak terjadi kendala dalam pemerintahan, pasalnya di lapangan ada sekda selaku pejabat tertinggi ASN.

‘‘Seharunya tidak ada masalah, hanya saja jika terlalu lama penunjukan Plt kebijakan sedikit tersendat,’‘ katanya.