Terkiat Dugaan Pemotongan Anggaran dan Bagikan Kegiatan Paslon

Bawaslu Klarifikasi Panwaslu Bungo dan Merangin

Sabtu, 05 Mei 2018 - 10:00:51 - Dibaca: 326 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Dugaan pemotongan anggaran Panwascam di Kabupaten Bungo rupanya berbutut panjang. Buktinya Jum’at (5/5) kemarin, Bawaslu Provinsi Jambi memanggil tiga pimpinan, sekretaris dan bedahara Panwaslu Bungo untuk di klarfikasi.

Dihari yang sama, Bawaslu juga mengklarifikasi Anggota Panwaslu Merangin Muhammad Kapi. Ini dikarenakan dirinya mendapatkan keceman karena membagikan kegiatan pasangan Nalim-Khafid Moin.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Rafiqoh Pebriyanti mengatakan pemanggilan Panwaslu Bungo dan Merangin untuk diambil keterangannya. Mereka diminta memberikan penjelasan terkait persoalan yang akhir-akhirnya mengemuka di public.  “Tadi sudah kita minta klarifikasinya. Bungo terkait anggaran dan Merangin karena membagikan kegiatan paslon,” ujarnya.

       Rafiqoh menyebutkan, kedepan pihaknya juga akan meminta keterangan saksi untuk memperjelas pokok permasalahan. Menurutnya, semua katerangan akan dihimpun sebelum keputusan diambil pihaknya. “Dua orang saksi sudah cukup. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kita dengarkan keterangannya,” katanya.

       Terkiat keputusan sendiri,  Rafiqoh mengaku ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Terakhir, dirinya akan melakukan rapat bersama pimpinan lainya untuk kepastian dugaan yang terjadi selama ini. “Keputusannya nanti. Kita kumpulkan dulu keterangannya kemudian akan ada rapat pimpinan,” bebernya.

       Sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Bungo diduga memotong anggaran Panwascam.  Menurut salah satu Panwascam berinisial UC, dana yang dipotong adalah anggaran untuk Panwascam selama satu tahun yang diperuntukan untuk mobeler serta sewa kantor.

"Kemarin dana untuk mobeler dan sewa sekretariat untuk satu tahun dicairkan langsung oleh Panwas Kabupaten. Total anggarannya sekitar Rp 40 juta, inilah yang dipotong oleh pihak Panwas Kabupaten," bebernya.

Menurutnya, anggaran yang dipotong berkisar Rp. 7 juta untuk setiap Kecamatan. Sementara untuk Panwascam sendiri diminta tidak buka suara terkait pemotongan  anggaran tersebut. "Yang tau jumlah pemotongannya itu ketua. Tapi ketua juga tidak mau bicara banyak. Kalau tidak salah jumlah pemotongannya sekitar 7 juta. Panwascam diminta membuat SPJ sesuai dengan jumlah sebenarnya," pungkasnya.

(aiz)