Draf Kenaikan THR PNS Sudah di Meja Presiden, Diumumkan Bulan Ini

Rabu, 23 Mei 2018 - 11:30:58 - Dibaca: 1495 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Kepastian terkait besaran kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan segera diketahui. Saat ini, pemerintah sudah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum kenaikan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan, draf PP hanya menunggu pengesahan. "Sudah selesai. Sekarang tinggal teken presiden," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (22/5).

Hanya saja, Asman enggan membeberkan terkait berapa besaran kenaikan THR yang sudah disepakati untuk PNS. "Tunggu saja pengumumannya," imbuhnya.

Lantas, kapan akan diumumkan? Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tidak bisa memastikan waktunya. Namun dia menggaransikan bahwa hal itu akan segera diumumkan sebelum masuk dua pekan terakhir puasa.

     "Iya 15 hari sebelum lebaran, biar bisa shopping. Bulan ini (mei)," tuturnya.

     Seperti diketahui, tahun ini, pemerintah sepakat untuk merubah besaran THR bagi PNS. Jika biasanya hanya sebesar gaji pokok, tahun ini akan ditambah dengan tunjangan. Hanya saja, belum dipastikan tunjangan apa saja yang akan dimasukkan dalam list tersebut. Selain itu, pensiunan PNS juga akan mendapat THR. Rencananya, besarannya satu kali uang pensiunan yang diterima setiap bulannya.

     Senada dengan Asman, Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan jika draf PP sudah disepakati. Untuk diberlakukan, tinggal menunggu presiden.

     "Sudah di presiden, nanti beliau yang akan mengumumkan," ujarnya.

     Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu tidak membantah jika penetapan akan dilakukan dalam satu dua pekan ke depan. "Iya kita harapkan," imbuhnya.

     Sebelumnya, Sri mengatakan, kenaikan besaran THR dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Selain itu, kenaikan THR juga diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa menaikkan angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membantah jika kenaikan tersebut terkait dengan tahun politik.

(far)