KPK Warning OPD Muarojambi, Dinas PTSP Paling Disorot

Sabtu, 07 Juli 2018 - 12:09:31 - Dibaca: 647 kali

Google Plus Stumbleupon


Tim Korsupgah KPK RI saat melihat sistem Pelayanan Publik di Bagian Layanan Pengadaan Muarojambi  / Jambi Ekspres Online

SENGETI Kedatangan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI dibawah Komando Adliansyah Nasution (Choky) ke Muarojambi Jumat (6/7) membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketar-ketir. 

Betapa tidak, kedatangan Tim Korsupgah ini ternyata bukan hanya untuk bertatap muka saja, melainkan melakukan sidak ke beberapa instansi yang memberikan pelayanan Publik.

Beberapa instansi yang disidak ialah Dinas PTSP Di dinas ini tim melihat  monitor Closed Circuit Television (CCTV) yang ada dalam ruangan kepala Dinas PTSP.

Dari monitor tersebut tim menyaksikan langsung pelayanan petugas PTSP, namun tayangan monitor tersebut mendapat sorotan dari tim Korsupgah KPK RI Karena CCTV tidak dilengkapi perekam (cd). Akibatnya gambar yang diambil akan terhapus setelah lima belas hari kemudian. Karena gambar yang lama tertimpa dengan yang baru.

Karena itu tim meminta Kadis PTSP Fauzi agar gambar CCTV tersimpan. Sehingga bisa dijadikan arsip dan bisa dilihat kembali  jika dibutuhkan. ‘‘Bila tidak disimpan, gambar CCTV akan terhapus. Tertimpa dengan yang baru. Biasanya, gambar bertahan sampai 15 hari. Usai itu yang baru lagi,’‘ kata Agung, salah satu tim Korsupgah KPK RI didampingi Bupati Muarojambi Hj Masnah Busro.

Permintaan tim Korsupgah KPK RI ini direspon positif Fauzi. Dia berjanji akan menambah perekam CCTV. ‘‘Ya, secepatnya kami membeli perekam,’‘ ujarnya.

Fauzi mengatakan, setiap ruangan telah dipasang CCTV. Sehingga setiap ada masalah pelayanan bisa dimonitornya dari ruangannya. CCTV yang dipasangnya juga bisa dimonitor langsung oleh bupati secara online.

Bagaimana dengan ruangan kepala dinas? Dia mengatakan, tidak ada CCTV. Namun tidak jauh dari pintu masuk ruangannya ada CCTV.  ‘‘CCTV ada di luar ruangan, dekat pintu,’‘  katanya.

Hanya saja jika pintu tertutup ruangan kepala dinas tidak bisa terpantau lewat CCTV.

Bupati Masnah juga sangat setuju dengan  yang disampaikan KPK. Dengan adanya tayangan yang disimpan bisa melihat kondisi sebelumnya jika dibutuhkan kemudian hari. ‘‘Saya setuju, aktivitas yang berjalan ini ada rekamannya,’‘  tandasnya.

Usai dari Dinas PTSP,  Agung kemudian mengunjungi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muarojambi. Sementara ketua tim Korsupgah KPK RI.  Adliansyah Malik Nasution menggelar koordinasi dan audiensi  dengan Pemerintah Kabupaten Muarojambi di Ruang Pola Kantor Bupati Muarojambi.

Chocky (panggilan Adliansyah Nasution)  memberikan arahan kepada Kepala Ispektorat Kabupaten Muarojambi Budhi Hartono. Dia meminta kepada Kepala Inspektorat untuk mendata dua tahun terakhir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berumah tangga dan menikahkan anak. ‘‘Pak inspektur tolong monitor, dalam rencana aksi kita gratifikasi ini merupakan salah satu itemnya,’‘jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta Kepada Kepala Inspektorat agar melaporkan hal tersebut kepadanya. Selain itu juga meminta untuk memonitor seluruh OPD yang ada di Kabupaten Muarojambi. ‘‘Monitoring pak, OPD harus aktif pak, kita harus berani terbuka. OPD jangan hanya sekedar OPD,’‘ jelasnya.

Tak hanya itu saja, Chocky juga bertanya kepada kepala BKD Muarojambi Suriadin soal ASN yang bermasalah dengan hukum. ‘‘Berapa jumlahnya. Yang  bermasalah dan masih dalam proses serta yang sudah inkrah,’‘ katanya.

Tapi, jawaban kepala BKD tidak memuaskan Chocky. Karena jawabannya berubah-ubah sehingga dirinya sempat kesal karena Kepala BKD yang tak memberikan jawaban yang benar.

(era)