10 Daerah Rampungkan DPT, Sidalih Error, Pleno Kota Jambi Tertunda

Kamis, 23 Agustus 2018 - 11:02:41 - Dibaca: 1602 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan legislatif  (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah hampir rampung. Hingga Rabu (22/8) kemarin, hanya Kota Jambi yang belum menyelesaikan pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Untuk Kabupaten Muaro Jambi ada 269.504 pemilih yang terdiri dari 137.876 pemilih laki-laki dan 131.628 pemilih perempuan. Kemudian 230.206 pemilih, Bungo 234.922 pemilih dan Tanjab Barat 207.028 pemilih. (Selengkapnya lihat grafis).

Sedangkan Kota Jambi, rapat terpaksa ditunda karena Sistem Infromasi Data Pemilih (Sidalih) error sehingga tidak dapat diakses. Soalnya, penyesuaian DPT manual dan sidalih harus singkron sebelum ditetapkan secara resmi.

Komisioner KPU Kota Jambi Arif Lesmana Yoga mengatakan pihaknya belum menyelesaikan 100 persen pleno karena terkendala sistem jaringan. “Kita tidak bisa lanjut karena kita tidak bisa melakukan singkronisasi antara DPT manual dan sidalih. Jadi setelah berdiskusi dengan Bawaslu Kota Jambi dapat disepakati pleno ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujarnya.

Penundaan sendiri bisa dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh KPU RI pada 21 Agusatus lalu. Dimana pleno DPT paling lambat harus selesai pada 28 Agustus. “Target kita pada 24 atau 25 Agustus sudah bisa selsai penetapan DPT nya. Untuk saat ini memang baru tujuh Kecamatan yang sudah selesai. Yang belum tinggal, Telanaipura, Jambi Selatan, Danau Teluk dan Pelayangan,” jelasnya.

Bebeda dengan Kerinci yang sudah meampungkan DPT. Dalam pleno yang dilakukan jumlah pemilih Kerinci untuk pemilu 2019 bertambah dari pemilih Pilkada.

Komisiomer KPU Kerinci Suhardiman, mengatakan bahwa DPT untuk pemilihan umum 2019 baik untukpilpres dan pileg sudah ditetapkan. Jumlah DPT untuk wilayah Kabupaten Kerinci sebanyak 210.804 pemilih.

“Jumlah pemilihan ini terbagi atas 104.194 pemilih laki-laki dan 106.610 pemilih perempuan yang tersebar di 16 kecamatan,”katanya.

Hasil penetapan DPT Pemilu 2019 ini, mengalami kenaikan dibandingkan Daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kerinci 2018 yang hanya sebanyak 205.758 pemilih.

"Semoga dengan meningkatnya jumlah DPT pada Pemilu 2019, juga akan diiringi peningkatnya partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilu 2019 mendatang," harapnya.

Sedangkan Kota Sungai Penuh, jumlah DPT menurun jika dibandingkan dengan DPT Pilwako Sungai Penuh dan Pilgub Jambi pada tahun 2015 lalu yakni 67.960 pemilih.

Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Doni Umar, mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah bekerja ekstra dari awal hingga telah ditetapkan DPT untuk pemilu 2019.

"Terimakasih kepada pihak yang telah mendukung dan bekerja ekstra sehingga DPT untuk Kota Sungai Penuh pada selasa (21/8) resmi kita tetapkan," ucapnya.

Komisioner KPU Provinsi Jambi mengatakan pleno sudah dilakukan ditingkat daerah minus Kota Jambi. Ini dikerenakan data dari Kota Jambi belum singkron dengan sidalih. “Sampai malam tadi belum singkron, karena servernya eror. Tapi untuk yang lain sudah selesai semua,” katanya.

Untuk pleno ini, kata Sanusi, KPU daerah diberikan waktu hingga 28 Agustus. Sehingga pada 29-30 Agustus rekapitulasi ditingkat Provinsi sudah bisa dilakukan. “Jadi kalau besok sudah bisa selesai dan singkron sudah bisa kita dorong ke pleno penetapan DPT,” sebutnya.

Pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Provinsi, KPU sendiri menerima masukkan dari peserta pleno dan Bawaslu Provinsi Jambi terkait DPSH yang akan ditetapkan menjadi DPT. “Kalau ada masukkan dari peserta rapat dan Bawaslu tentu ini akan kita pertimbangkan. Tapi datanya harus lengkap,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Jambi Ari Juniarman sendiri mengatakan penundaan terjadi karena sistem yang tidak  bisa diakses. Terkait penundaan sendiri, Bawaslu ataupun KPU memiliki SE yang diturunkan oleh KPU atau Bawaslu RI. “Ini kan bukan hanya di Kota Jambi tapi hampir diseluruh Indonesia. Pihak KPU RI dan Bawaslu RI juga sudah ada antisipasi dengan mengeluarkan SE itu, batas akhir jadi 28 Agustus. Jadi memang kalau KPU mau tunda, tanpa perlu rekom Bawaslu lagi sudah bisa,” tegasnya.

Namun, lanjut Ari, jika tidak ada SE lanjutan lagi, apabila KPU tidak juga menyelesaikan DPT hingga lewat batas 28 Agustus maka pihaknya akan memprosesnya. Karena sudah bisa dianggap melanggar tahapan. “Kita berharap ini segera rampung sehingga kita bisa melihat data sebelum ditetapkan menjadi DPT,” tukasnya.

(aiz/adi)