PARADOKS PENDIDIKAN KITA

Sabtu, 16 Maret 2019 - 23:29:39 - Dibaca: 2212 kali

Google Plus Stumbleupon


Dr. Almujahidin, alumni Doktor Pascarasarjana IAIN Imam Bonjol dan guru MTsN 4 Sarolangun
Dr. Almujahidin, alumni Doktor Pascarasarjana IAIN Imam Bonjol dan guru MTsN 4 Sarolangun / Jambi Ekspres Online

BEBERAPA waktu lalu publik kembali dikejutkan dengan sebuah ironi. Seorang guru di-bully dan ditantang oleh siswanya di ruang kelas, persis di depan siswa-siswa yang lain, hanya karena sang guru melakukan kewajibannya memberikan teguran kepada si siswa yang memang nyata-nyata bersalah.

Kejadian di sebuah SMP di Gresik ini bukan kejadian pertama yang mencoreng wajah pendidikan kita. Sebelumnya, pada tahun 2015 seorang guru SMK di Tangerang dibacok siswanya. Pada  2017 seorang guru SMK di Makassar dihajar oleh seorang siswa dan orangtuanya hingga babak belur. Selanjutnya pada Februari 2018, seorang guru SMA di Sampang Madura dianiaya oleh seorang siswanya hingga berujung maut.

Ibarat fenomena gunung es, kasus-kasus tersebut baru sejumlah kasus yang menjadi viral karena terekspos ke ruang publik, kasus-kasus serupa yang tidak terliput media tentu sangat mungkin lebih banyak, apalagi bila digabungkan dengan jumlah guru yang terpaksa harus berhadapan dengan kasus hukum karena usahanya untuk mendisiplinkan siswa yang tidak berkenan di hati orang tua.

Pertanyaannya, kenapa kejadian memilukan sekaligus memalukan ini terus terjadi, bahkan dalam frekuensi yang cenderung meningkat? Jawaban pasti dari pertanyaan ini adalah karena ada masalah dalam tubuh pendidikan kita. Apa masalahnya?

Pertama, dalam perspektif riset, masalah terjadi karena adanya diskrepansi antara das sollen dengan das sein, antara idealita dengan realita. Secara sederhana, rumusan ideal tentang apa yang hendak dicapai oleh sebuah sistem biasanya dicantumkan dalam tujuan dan strategi pencapaiannya. Tujuan menurut Ahmad D. Marimba (1962:45-46) antara lain berfungsi untuk mengarahkan usaha, sedangkan strategi merupakan road map yang disusun untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, semua usaha yang dilakukan idealnya selalu berada dalam kerangka strategi yang telah ditetapkan dan selalu mengarah pada upaya pencapaian tujuan.

Dalam konteks pendidikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada bagian umum penjelasan undang-undang sistem pendidikan nasional disusun strategi pembangunan pendidikan nasional yang meliputi 13 langkah strategis, di mana langkah pertamanya adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.

Langkah strategis ini kemudian diterjemahkan dengan baik ke dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang menjadi pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dari 17 kompetensi yang harus dikuasai untuk dapat lulus dari tingkat SD/sederajat, 21 kompetensi untuk tingkat SMP/sederajat, dan 23 kompetensi untuk tingkat SMA/sederajat, pengamalan ajaran agama dan akhlak mulia menempati peringkat pertama dari kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa.  

Ada yang menarik untuk dicermati dari rumusan kebijakan pendidikan nasional ini. Mulai dari tujuan, strategi pembangunan hingga SKL semuanya menempatkan persoalan iman, takwa dan akhlak mulia pada skala prioritas.

Bila ditarik lebih ke hulu, prioritas kebijakan pendidikan nasional ini linear dengan pandangan hidup bangsa yang terangkum dalam pancasila, khususnya sila pertama dan kedua. Sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa arah pendidikan nasional kita pada tataran konseptual sebenarnya sudah sejalan dengan falsafah hidup bangsa. Masalahnya sekarang, apakah konsep pendidikan nasional itu berhasil diterjemahkan dengan benar ke dalam langkah-langkah operasional praktik pendidikan kita?

Di sinilah paradoksnya. Kenapa paradoks? Karena langkah-langkah operasional pendidikan kita ternyata tidak mengikuti arahan konseptualnya. Jika secara teoritis pendidikan kita lebih dimaksudkan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, maka pada praksisnya upaya pendidikan kita ternyata tidak kuat mengarah ke sana.

Indikator yang paling mudah dilihat antara lain adalah: Minimnya alokasi waktu untuk pelajaran agama di sekolah; Tidak adanya mata pelajaran khusus akhlak mulia dalam struktur kurikulum, kalaupun ada, alokasi waktu yang tersedia sangat minim; Ketika anak pertama kali dimasukkan ke institusi pendidikan, hal pertama yang diberikan adalah biasanya adalah pengenalan huruf dan angka, bukan dasar-dasar agama dan akhlak mulia; Dinomorduakannya pengamalan agama dan akhlak mulia sebagai konsideran dalam menetapkan berbagai keputusan tentang siswa, seperti kenaikan kelas, siswa berprestasi, kelulusan, dan sebagainya.

Meskipun secara teoritis dalam kurikulum 2013 diisyaratkan penilaian terhadap aspek afektif siswa, namun dalam prakteknya aspek kognitif tetap menjadi tolok ukur utama; Hilangnya mata pelajaran akidah akhlak dalam ujian akhir berstandar nasional di madrasah mulai tahun pelajaran 2018/2019 ini; Adanya upaya untuk mengaburkan makna akhlak dalam proses pendidikan. Lihat istilah yang belakangan ini ramai digaungkan! Kenapa harus menggunakan istilah pendidikan karakter? 

Kenapa bukan istilah pendidikan akhlak yang secara eksplisit tertulis dalam undang-undang? Bukankah terminologi akhlak kedengaran lebih agamis dibandingkan dengan terminologi karakter yang kebarat-baratan?

Kedua, menurunnyanilai” guru di mata siswa. Abuddin Nata (2005:120) menulis bahwa ajaran agama dan fakta historis memberikan kedudukan yang tinggi dan terhormat kepada guru. Untuk menunjukkan penghormatan itu Asma Hasan Fahmi (1979:25) bahkan menempatkan posisi guru itu setingkat di bawah para nabi. Penghormatan serupa juga disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulum al-din dengan menyebut bahwa seorang guru lebih baik daripada seorang yang hanya beribadah saja. Penghormatan ini menunjukkan tingginya “nilai” seorang guru. Penghormatan yang membuat generasi masa lalu tidak sanggup untuk sekedar menatap mata seorang guru.

Penghormatan yang menyebabkan para pencari ilmu zaman dulu tidak berani untuk sekedar berjalan mendahului guru. Penghormatan yang mendorong para pelajar dulu untuk selalu tunduk dan patuh tanpa reserve terhadap semua perintah guru.

Kini zaman sudah berubah. Nilai guru hari ini (tanpa bermaksud menggeneralisir) jauh merosot dari setingkat di bawah nabi dianggap  tidak lebih dari sebuah profesi. Penurunan nilai ini agaknya berawal ketika negeri ini memindahkan paradigma pendidikan kita dari Timur yang full of values ke Barat yang void of value. Konsekuensinya, dunia pendidikan kita secara perlahan mengalami perubahan warna. Dari sisi keguruan misalnya, peralihan paradigma itu perlahan-lahan menggeser motivasi seseorang menjadi guru, dari ibadah yang penuh keikhlasan menjadi ikatan kontrak yang penuh hitung-hitungan.

Pendidikan yang awalnya menjadi ladang amal bermetamorfosis menjadi lahan untuk mencari penghidupan. Dari sisi hubungan guru dengan siswa, perpindahan itu juga diikuti oleh perubahan pola interaksi dari teacher centered learning menjadi student centered learning. Bila pola pertama menempatkan guru sebagai sumber utama belajar, maka pola kedua menghendaki siswa untuk memiliki sumber belajar yang bervariasi.

Bila pada pola pertama corak hubungan antara guru dengan siswa berlangsung dalam bentuk pengajar dan pembelajar, maka pada pola kedua hubungan antara guru dan siswa lebih bersifat mitra belajar. Akibatnya, tingkat ketergantungan siswa kepada guru mengalami penurunan karena siswa dapat memiliki sumber belajar yang lebih canggih. Lebih jauh, hubungan yang bersifat mitra antara guru dengan murid pada derajat tertentu bahkan telah menimbulkan perasaan superior siswa terhadap guru, apalagi ketika guru yang dihadapinya adalah guru-guru “kuno” yang gagap teknologi dan kalah canggih dibanding sumber belajar lain.

Di sisi lain, pola kemitraan yang terbangun antara guru dengan murid menyebabkan semakin menipisnya jarak antara keduanya dalam pergaulan. Sehingga pada ujungnya patut diduga bahwa implementasi yang out of control dari pola kedua ini memiliki andil dalam menggerus rasa hormat siswa kepada guru. Begitu juga halnya dari sisi orang tua. Peralihan paradigma tersebut telah mengubah persepsi orang tua terhadap guru, dari figur mulia dan terhormat menjadi tidak lebih dari “pekerja” yang memang dibayar untuk mengajar anak-anak mereka.

Akibatnya, ketika dalam proses pendidikan itu guru melakukan sedikit kesalahan atau kekerasan kecil saja, respons orang tua cenderung reaktif yang sering berujung konflik. Celakanya, sikap orang tua ini sering diterjemahkan oleh siswa sebagai dukungan yang membuat mereka semakin berani dan ngelunjak.

Ketiga, adanya absurditas dalam sistem penilaian. Dulu guru memiliki kemerdekaan dalam memberikan penilaian secara obyektif terhadap capaian prestasi siswa, tanpa ada intervensi dan ambisi kepentingan pihak tertentu. Sekarang kemerdekaan itu tersandera oleh kebijakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai siswa. Kebijakan ini pada dasarnya baik karena dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menakkan capaian minimal hasil belajar siswa.

Namun menjadi kontraproduktif ketika KKM itu ditetapkan secara seragam yang dipaksakan untuk dilaksanakan oleh semua sekolah. Pembuat kebijakan mungkin lupa bahwa KKM itu bukan “ditetapkan”, tapi dihitung berdasarkan sejumlah indikator yang meliputi kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa.

 Oleh karenanya, sekolah sejatinya adalah pihak yang paling mengerti untuk menghitung KKM pada materi atau mata pelajaran tertentu. Penetapan angka 75 sebagai KKM nasional oleh pemerintah dan mengaitkannya dengan kewajiban akreditasi menyebabkan sekolah-sekolah seolah berlomba untuk memberikan nilai di atas 75 kepada siswa.

Berbagai upaya dilakukan oleh sekolah untuk mencapai target ini, mulai dari menggenjot kinerja guru, belajar tambahan, remedial, hingga penetapan katrol nilai dengan standar tinggi dan fenomena pencucian rapor yang pernah ngetrend di sebagian sekolah. Dua upaya yang disebut terakhir ini merupakan cara instan yang dilakukan untuk mencapai KKM di tengah ketidakberdayaan sekolah dalam menyiapkan daya dukung yang diperlukan.

Pencapaian KKM yang dipaksakan ini memiliki dampak besar terhadap praktik pendidikan kita. Ia tidak hanya mencederai rasa keadilan terhadap siswa, tetapi juga meruntuhkan kewibawaan guru di satu sisi dan menaikkan “rasa percaya diri” siswa – hingga berkali-kali lipat – untuk meraih nilai tinggi di sisi lain. Rasa keadilan itu tercederai ketika nilai bagus sungguhan yang diraih dengan susah payah oleh seorang siswa menjadi kurang berarti ketika dihadapkan pada nilai siswa lain yang tiba-tiba menjadi bagus karena didongkrak oleh pengungkit yang berstandar tinggi.

Disini usaha dan kerja keras siswa tadi menjadi tidak dihargai. Kewibawaan guru menjadi runtuh ketika guru tidak berdaya untuk mempertahankan idealismenya saat membubuhkan angka di selembar kertas yang berisi nilai siswa. Semua nasehat, ceramah, dan petuah yang pernah disampaikan di hadapan siswa menjadi angin lalu yang berhembus pilu. “Rasa percaya diri” siswa meningkat drastis karena merasa sangat yakin bahwa nilai paling bagus sudah disiapkan guru untuk dirinya, walau tanpa kerja keras dan akhlak yang baik. Demikian tingginya “rasa percaya diri” itu sehingga siswa merasa tidak perlu lagi menyibukkan diri untuk belajar dan bersikap sopan.

Peristiwa ujian yang dulu menjadi momen mendebarkan dan harus dipersiapkan dengan baik sekarang menjadi momen biasa hampa makna. Dengan “rasa percaya diri” yang tinggi itu, seakan tanpa beban dan rasa santun siswa dengan santai penuh senyum menyaksikan wajah-wajah kusut dan kening mengerut guru-guru mereka setiap menghadapi musim ujian. Kusut dan mengerut karena pusing memikirkan strategi untuk “membantu” siswa tercinta agar bisa mendapatkan nilai tinggi.

Guru terpaksa melakukan kebohongan dan kebodohan pada sebuah kegiatan yang sesungguhnya dimaksudkan untuk menguji integritas dan kompetensi. Lucunya, kebohongan dan kebodohan itu ditujukan untuk membentuk siswa agar menjadi siswa yang jujur dan berprestasi. Benar-benar absurd, tidak bisa dicerna oleh akal sehat, dan mengkhianati tujuan luhur pendidikan itu sendiri. Tapi begitulah adanya. Semuanya untuk prestise,  untuk memenuhi ambisi demi sebuah gengsi. Inilah sejumlah paradoks yang menghiasi sebagian besar wajah pendidikan kita hari ini. Kapankah ia akan berakhir? Wallahu a’lam. (Penulis adalah guru MTsN 4 Sarolangun)