KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

Kamis, 20 Juni 2019 - 14:13:43 - Dibaca: 167 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai napi korupsi tidak masuk golongan beresiko tinggi (high risk). Sehingga belum perlu dipindah ke lapas super maksimum security di Nusakambangan. Pendapat berbeda disampaikan KPK, yang mendorong kasus ini tidak terjadi lagi, lewat pengetatan ekstra maksimum terhadap tersangka.

Ya, menurut Kemenkumham, wacana yang menguat setelah pelesiran terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) itu harus dipikirkan matang-matang. Mengingat, lapas-lapas di Nusakambangan selama ini hanya diperuntukan bagi napi high risk. Seperti terpidana mati, penjara seumur hidup, pelaku pembunuhan, narkotika dan teroris.

Yasonna pun menyebut penempatan Setnov di Rutan Gunung Sindur saat ini bersifat kasuistik. Itu lantaran Setnov melakukan pelanggaran disiplin. "Mengapa perlu kami lakukan seperti itu supaya ke depan tidak berulang lagi (pelesiran di luar lapas)," ujarnya di Jakarta, kemarin (18/6).

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap penolakan menempatkan napi korupsi ke Nusakambangan harus dipertegas. Sebab, wacana menempatkan napi korupsi ke lapas super maximum security di Nusakambangan merupakan salah satu poin dalam rencana aksi yang justru disusun oleh Kemenkum HAM.

Lagipula, di Nusakambangan tidak hanya terdapat lapas super maximum security. Ada lapas lain, seperti Lapas Besi dan Kembang Kuning yang masuk kategori lapas maksimum security. Kemudian Lapas Permisan (medium security) serta Lapas Terbuka Nusakambangan (minimum security). "Harus dipahami, bahwa di Nusakambangan tidak hanya ada super maksimum security," sindirnya.

Tujuan menempatkan napi korupsi ke Nusakambangan, kata Febri, semata-mata bertujuan mencegah risiko tinggi pengulangan pidana. Pun, KPK mengusulkan para napi yang dinilai dapat mengulangi perbuatan pidana setidaknya bisa ditempatkan di lapas maximum security lebih dulu. "Kalau masih melakukan pelanggaran, maka napi tersebut bisa ditempatkan di lapas super maksimum," timpalnya.

Febri pun menyinggung pemindahan Setnov dari Lapas Sukamiskin ke Rutan Gunung Sindur yang notabene masuk kategori maksimum security. Pemindahan itu menunjukan bahwa penempatan napi korupsi ke lapas maksimum security bisa dilakukan. "Itu berarti sebenarnya kebijakan Kemenkumham memungkinkan untuk meletakkan napi korupsi di lapas super maksimum," imbuhnya.

(riz/tyo/ful)