RUU Ibu Kota Ditunggu

Kamis, 29 Agustus 2019 - 11:46:50 - Dibaca: 3029 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Kini, DPR menunggu draf rancangan undang-undang (RUU) pembentukan ibu kota negara baru. Hal ini untuk memenuhi target Presiden yang menginginkan pemindahan ibu kota negara dilakukan pada 2024 mendatang.
"Kami baru menerima surat dari presiden yang menyampaikan hasil dari kajian pemerintah. Sekarang sedang menunggu rancangan UU yang akan disampaikan pemerintah. Jadi masih dalam pengkajian," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Rabu (28/8).
Menurutnya, surat Jokowi soal kajian pemindahan ibu kota sudah dibahas di tingkat rapat pimpinan DPR. Bamsoet menyerahkan ke Komisi II yang membidangi urusan terkait untuk menindaklanjuti. "Itu sudah disampaikan kepada pihak internal. Sudah dibahas di rapat pimpinan dan diserahkan ke Komisi II untuk melakukan pembahasannya. Jadi belum masuk kepada pembahasan UU," ucap Bamsoet.
Terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah segara mengajukan RUU terkait pemindahan ibu kota negara yang baru ke Kaltim. Agar memenuhi target presiden yang menginginkan ibu kota pinda pada 2024. "Saya berharap sekali agar pemerintah segera mengajukan RUU pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian target presiden tahun 2024 terjadi perpindahan ibu kota negara akan terlaksana tepat waktu," kata Said di Jakarta, Rabu (28/8).
Menurut Said, pemerintah harus segera melakukan langkah akselerasi percepatan pembangunan ibu kota negara yang baru. Langkah akselerasi tersebut yaitu mendorong sinergi antara investor dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendanai pemindahan ibu kota negara. "Karena kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru ini sangat besar sekitar Rp 486 triliun. Sementara kemampuan APBN sangat terbatas. Maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain menggandeng investor," terang Said.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kaltim ada kemungkinan gagal. Alasannya, karena kajian atas keputusan tersebut amatiran. "Bisa berubah. Bisa saja masih di Jakarta. Apalagi tiba-tiba nanti tahun depan urusannya sudah lain. Mati listrik lagi misalnya. Nanti lihat saja apa yang saya sampaikan saat ini," ucap Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
Dia mengatakan rencana pemindahan ibu kota memerlukan satu kajian yang mendalam dan dokumen-dokumen yang mengikutinya. Menurutnya, sebagai sebuah rencana pemindahan ibu kota belum memperlihatkan peta jalan ke depan seperti apa. "Pada prinsipnya tidak ada masalah terkait pemindahan ibu kota. Namun tentu prasyaratnya harus jelas," tegasnya.
Politikus Gerindra itu menanggap Presiden Jokowi terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan keputusan pemindahan ibu kota. Jokowi terkesan hanya ingin meninggalkan bukti kinerja di masa pemerintahannya. "Kelihatan bahwa presiden ini tergesa-gesa. Mungkin berharap ini menjadi legacy di masa pemerintahannya," imbuhnya.
Fadli menilai rancangan pemindahan ibu kota bisa 10-20 tahun. Sehingga tidak bisa sederhana dan harus dikaji secara mendalam. Baik dari sisi teknis dan akademis untuk mewujudkan rencana tersebut. Pemerintah tak hanya memindahkan infrastruktur dan birokrasi yang ada di Jakarta. Apalagi, Jakarta punya peran besar dalam sejarah pembentukan republik. "Memori kolektif bangsa ini ada di Jakarta. Hari Lahirnya Pancasila, Hari Proklamasi, tempat proklamasi, Undang-Undang Dasar 45. Ini hampir sebagian besar memori kolektif yang menyatukan bangsa ini ada di Jakarta. Jadi menurut saya perlu dikaji lagi lebih mendalam," pungkas Fadli. (yah/fin/rh)