Sengketa Lahan Posko Pembantu Samsat Merlung

Sama-Sama Tak Kantongi Sertifikat

Kamis, 19 September 2019 - 20:26:21 - Dibaca: 494 kali

Google Plus Stumbleupon


M FAUZI, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi
M FAUZI, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi / Jambi Ekspres Online

JAMBI – Mediasi sengketa aset milik Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan tempat berdirinya posko pembantu Samsat di Merlung Tanjab Barat, tidak menemui titik temu. Musyawarah yang coba dilakukan beberapa waktu lalu tidak menghasilkan kesepakatan, kedua belah pihak bersikeras dan mengklaim kepemilikan lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, M. Fauzi mengatakan, pihaknya menyatakan dengan tegas bahwa lahan seluas 250 m2 tersebut adalah milik dinasnya. 

“Kami sudah turun ke sana. Bahkan kami berharap mereka membawa kasus ini ke Pengadilan, kalau memang mereka bersikeras itu milik mereka,” ujar Fauzi. 

Fauzi mengakui memang Dinas PUPR belum memiliki sertifikat atas lahan tersebut. Namun, pihak yang mengklaim lahan, juga tak punya sertifikat. Namun, menurut Fauzi pihaknya memiliki kuitansi autentik jual beli lahan tersebut.

“Sertfikat memang tidak ada, tapi kuitansi autentik ada. Mereka kabarnya hanya punya surat sewa menyewa ke perwakilan Dinas PUPR di sana dulu,” katanya.

Ditanyakan apa kesepakatan yang telah didapat setelah pertemuan, Fauzi mengatakan, tidak ada kesepakatan apapun. Hanya saja, jika mereka tidak mau membawa kasus ini ke Pengadilan, pihaknya dengan tegas menyatakan lahan itu milik Dinas PUPR.“Kalau tidak mau ke Pengadilan, artinya sudah jelas itu milik kita,” katanya.

Terkait dengan sertifikat, Fauzi mengatakan, tentu segera akan membuat sertfikat lahan itu. Selama ini, pihaknya masih melakukan pencarian-pencarian aset-aset milik Dinas PUPR. “Itu tahun 1979 belinya, sudah 40 tahun. Makanya kita kan sedang mencari aset-aset, ke depannya tentu akan dibuat sertifikat,” katanya.

Selain aset lahan posko pembantu Samsat, Fauzi mengatakan masih ada dua titik lahan lagi yang menunggu penyelesaian masalah. Keduanya berada di Kuala Tungkal, Tanjab Barat. Namun, menurutnya untuk dua titik lahan di Kuala Tungkal tersebut, tidak akan sulit menyelesaikannya. “Karena itu bukan dengan perorangan, dengan Pemkab setempat. Jadi komunikasinya tidak terlalu sulit,” pungkasnya. (aba)