Pemprov Tetap Bangun Fly Over 2020

Sudah Melalui Kajian dan Analisa

Kamis, 31 Oktober 2019 - 12:03:51 - Dibaca: 297 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI  – Pemerintah Provinsi Jambi tetap akan membangun fly over pada 2020. Meskipun fraksi fraksi di DPRD Provinsi Jambi menolak. Itu disampaikan Gubernur Jambi Fachrori Umar pada rapat paripurna

tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD 2020.

Fachrori menyebut, rencana pembangunan fly over itu sudah melalui kajian dan analisa.

“Tetap sesuai jadwal rampung dalam satu tahun anggaran 2020. Semua sudah melalui kajian dan analisa,” tegasnya (30/10) kemarin.

Kata Dia, pembangunan itu sudah direncanakan sejak tahun 2012 untuk mengurai kemacetan di Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi, serta satu satunya pusat kegiatan Nasional di Provinsi Jambi saat ini.

Untuk langkah awal, Fachrori menyebut,  rencana ini telah melewati beberapa proses kajian dan analisa. “ Termasuk dokumen UKL/UPL, ANDAL Lalin, serta rencana rekayasa lalu lintas yang semuanya telah dipersiapkan,” akunya.

 Pembebasan lahan yang tersisa pada dua titik dan pemindahan instalasi listrik, juga telah dikoordinasikan dengan matang dan telah dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Itu masih sangat memungkinkan untuk diselesaikan dalam skema jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun,” katanya.

Selain itu, terkait kelanjutan pembangunan infrastrurtur pada pelabuhan ujung jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kata Fachrori, pembangunan kawasan tersebut tetap menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Jambi. Khusus untuk pembangunan jalan akses, secara bertahap sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 ini telah dilakukan pembebasan lahan serta pembangunan jalan di beberapa segmen.

“Juga begitu untuk tahun 2020 nanti, lalu untuk pembangunan pelabuhan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, dan telah mengalokasikan anggaran dengan pagu sementara sebesar Rp91 Miliar pada tahun 2020,” jelasnya.

Kemudian Gubernur juga menanggapi terhadap sektor pertanian yang sangat berhubungan dengan mata pencaharian mayoritas penduduk Provinsi Jambi. Besaran anggaran bidang pertanian terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan serta Dinas Perkebunan kata Fachrori sejumlah Rp51,333 miliar.

Bahkan anggaran ini belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian dan bidang irigasi pendukung kedaulatan pangan, yang berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan masing-masing sebesar Rp8,083 miliar dan Rp2,019 miliar. “Kesejahteraan petani Jambi bukan hanya berdasarkan pada anggaran Pemerintah Provinsi Jambi saja, namun harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta, serta upaya mandiri petani itu sendiri. Berkat sinergi itu, tahun 2018 lalu Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi Jambi sebesar 107,85; dengan NTP sebesar 99,48,” jelasnya.

Sementara untuk mengatasi defisit anggaran yang diprediksi terjadi pada 2020, Gubernur menyebut akan menerima saran dari beberapa fraksi. Seperti akan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, dan menyehatkan pengelolaan sumber PAD (salah satunya BUMD) agar PAD lebih maksimal. “Langkah-klangkah optimalisasi memang harus dilakukan, karena kita sadari bahwa kita masih bergantung dengan dana perimba ngan dari pusat,” tandasnya.(aba)