UMP Jambi Naik Menjadi Rp 2.630.162 Berlaku Mulai 2020

Sabtu, 02 November 2019 - 10:01:38 - Dibaca: 2845 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jambi tahun 2020 resmi ditetapkan.  Naik Rp.2.630.162,16 dari 2019 Rp2.423.718.

Arinya ada kenaikan sebesar Rp 206.272,97 dari UMP 2019 dengan persentase kenaikan 8,51 persen.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah  mengatakan untuk ketetapan ini sendiri telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur yang ditandatangani pertanggal 25 Oktober 2019.

“UMP Provinsi Jambi ditetapakan sebesar Rp.2.630.162,16 per bulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu. Keputusan ini mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2020,” sampainya (1/10).

Kata pria yang juga menjabat juru bicara Pemerintah Provinsi Jambi ini, usulan ini telah mempertimbangkan beberapa ketentuan yang ditetapkan sesuai aturan. Seperti Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang kebijakan Upah minimum  dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kemudian surat edaran Menaker tanggal 15 Oktober 2019. “Juga telah melalui hasil rapat dewan pengupahan Provinsi Jambi tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan UMP tahun 2020,” jelasnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Kabid Pembinan Wasnaker dan Industrial Zulpan, bahwa besaran angka UMP Provinsi Jambi tahun 2020 ini diperoleh berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 21 Oktober 2019 lalu. Hasilnya, disepakati besaran UMP tahun 2020 lalu dan menyampaikan rekomendasi ke Gubernur Jambi. 

"Alhamdulillah UMP Provinsi Jambi untuk tahun 2020 sudah ditetapkan, berdasarkan SK Gubernur. Sk tersebut sesuai aturan harus diumunkan pertanggal 1 November hari ini," sampai Zulpan. 

Penetapan UMP untuk tahun  2020 ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran dari Kementrian Ketenagakerjaan tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019. 

"Berdasarkan itu kita diminta melaksanakan rapat untuk merekomendasikan ke Gubernur terkait besaran UMP berdasarkan ketentuan tersebut. Jadi formulanya sudah ditentukan oleh Kementrian, jadi kita hanya rapat menyepakati lalu merekomendasikan ke Gubernur," jelas Zulpan. 

Untuk langkah selanjutnya, dikatakan Zulpan, pihaknya akan menyampaikan SK Gubenernur Jambi tersebut kepada Dunas Tenaga Kerja dan Bupati Kabupaten Kota, untuk mensosialisasikan besaran UMP ini ke perusahan-perusahaan yang ada. 

"Ini kan normatif, artinya wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Dan juga ada sanksi hukumnya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan," sebutnya.

Untuk sanksi sendiri, diungkapkan Zulpan telah diatur di dalam UU NO 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. "Sanksi bisa pencabutan izin perusahaan," tandasnya.

Sedangkan untuk Upah Minimum Regional (UMR) yang merupakan turunan dari UMP di Kabupaten/Kota, sebelumnya pihak Disnaker menyebut belum akan diumumkan serentak. "Itu belum hanya UMP dulu, nanti UMR lain lagi seingat kita yang punya UMR ada di Kota Jambi," jelas Plt KEpala Disnakertrans saat dikonfirmasi Jambi Ekspres. (aba)