Menkes-Dirut BPJS Kurang Kreatif

Kamis, 07 November 2019 - 06:00:52 - Dibaca: 322 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Kebijakan pemerintah menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menuai kritik. Apalagi, pemerintah masih saja dihadapkan dengan defisit keuangan tanpa ada solusi mengatasinya. Sementara dari sisi pelayanan, dan data keluarga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) kerap rancu. Ini yang berimplikasi terhadap penyalahgunaan anggaran negara.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, defisit BPJS Kesehatan sudah sangat besar. Gaji seluruh pejabat di Indonesia diserahkan saja tidak akan cukup untuk menutupi defisit yang terjadi. Apalagi aparatur sipil negara sudah dipotong gajinya untuk iuran peserta BPJS Kesehatan.

Alih-alih memberikan pernyataan yang ditujukan untuk mengambil simpati masyarakat, Saleh meminta Menteri Kesehatan memikirkan inovasi baru untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. “Kalau tidak ada inovasi, kita rapat berkali-kali juga tidak akan pernah dapat solusi untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan,” tutur Saleh dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Jakarta, kemarin (6/11).

Saleh juga memprotes pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang menyebutkan iuran peserta BPJS Kesehatan setelah dinaikkan masih lebih murah daripada harga pulsa telepon seluler. “Saya menilai pernyataan itu terlalu menyederhanakan masalah. Padahal masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan sangat kompleks. Perbandingan itu sangat tidak komparatif dan tidak kompatibel,” katanya.

Apalagi, Saleh menilai yang diperbandingkan juga tidak tepat. Pulsa seluler adalah kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Sedangkan kesehatan adalah kebutuhan primer yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawa bila tidak memiliki akses. “Soal kenaikan iuran itu kan kebijakan pemerintah. Dirut BPJS Kesehatan tidak pas untuk mengomentari. Seharusnya jangan mengeluarkan pernyataan seperti itu,” ujarnya.

Di tengah pembahasan, Saleh juga memprotes pernyataan Menteri Kesehatan Terawan. “Pak Menteri menyatakan siap memberikan gajinya untuk membantu defisit keuangan BPJS Kesehatan. Maksudnya apa? Ingin mengambil simpati masyarakat?,” protes politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menjawab hal ini, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa mencapai Rp77 triliun pada akhir 2024, bila tidak ada upaya fundamental untuk mengatasinya.

“Kami akan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, tetapi kami juga ingin berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Fachmi.

Fachmi mengatakan hutang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp21,1 triliun. Hingga akhir 2019, diperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp32 triliun. Untuk mengatasi defisit tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan tiga pilihan kebijakan.

Pertama, rasionalisasi iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria; kedua, rasionalisasi manfaat yang diterima peserta; ketiga, suntikan dana tambahan dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan. “Pemerintah memilih pilihan pertama. Dengan rasionalisasi pada penerima bantuan iuran, diharapkan defisit anggaran bisa diturunkan,” tuturnya.

Pilihan pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Fachmi mengatakan gagal bayar BPJS Kesehatan merupakan permasalahan serius karena juga menyangkut 1,2 juta tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, dan pekerja rumah sakit lainnnya; beserta keluarganya. ”Gagal bayar juga berdampak pada rantai suplai rumah sakit, yaitu perusahaan farmasi yang memasok obat-obatan,” jelasnya.

Terpisah Kepala grup penelitian kemiskinan dan perlindungan sosial Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEBUI) Teguh Dartanto mengatakan jaminan bahwa layanan BPJS Kesehatan yang dapat diterima oleh warga miskin yang benar-benar membutuhkan masih terkendala oleh masalah pembaruan data PBI. “Saya rasa program BPJS Kesehatan ini sangat bagus. Tapi masalahnya database siapa yang menerima, siapa yang tidak layak menerima, itu yang jadi masalah,” terangnya.

Ia mengatakan BPJS Kesehatan sebenarnya merupakan program yang sangat bagus. Tetapi manfaat program tersebut kemungkinan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh semua warga yang berhak karena pembaruan data yang belum optimal. “Lho permasalahannya updating databasenya itu tidak 100 persen bagus,” katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan masalah distribusi kartu masih membatasi kemungkinan layanan BPJS Kesehatan dirasakan oleh semua warga yang membutuhkan. “Kartu itu belum tentu bisa terdistribusi dengan baik sampai ke penerima,” katanya.

Kemungkinan itu dapat terjadi mengingat data tentang kematian dan pindah alamat belum dapat tercatat secara akurat. “Bisa jadi 96 juta itu mungkin dalam kertas. Tetapi yang terdistribusi mungkin jauh dari itu, kurang dari itu karena ada masalah data yang enggak beres, orang sudah mati, pindah tempat dan lain-lain,” katanya.

Oleh karena itu, masalah distribusi layanan kesehatan bagi warga yang layak mendapatkan PBI menjadi tantangan yang masih perlu diatasi. “Secara ide bagus, secara jumlah bagus, tapi distribusinya apakah bisa digunakan atau tidak, itu permasalahan yang lain,” katanya.

Ia menyarankan agar database tentang PBI dapat diperbaiki secara terus menerus. “Dalam distribusi bantuan sosial itu ada namanya inclusion error dan exclusion error, kesalahan memasukkan dan juga kesalahan tidak memasukkan. Kesalahan memasukkan artinya orang enggak berhak menerima tetapi menerima. Ada orang yang berhak menerima tetapi tidak menerima. Itu yang perlu diperbaiki,” timpal Teguh.

Sementara itu pengamat hukum Yusdiyanto Alam menegaskan, BPJS harus menyingkronkan kembali data PBI dengan anggaran yang ada. Karena jika tidak valid data-data yang ada, maka akan muncul kecurigaan publik.

”Jumlah orang miskin yang tercantum PBI itu benar atau tidak. Singkron apa tidak. Ini kan celah. Kalau disebut ada sejuta tapi data yang lain menyebut cuma 990 ribu artinya, ada perbedaan. Maka perbaiki dulu datanya, setelah itu lakukan transparansi,” timpalnya.

Data PBI sambung dosen Hukum di Universitas Lampung itu, menjadi titik kejelasan, berapa sebenarnya yang ditanggung pemerintah. Lihat lagi variabel miskin, termasuk jenjang kemampuannya. Harapannya, angka defisit seimbang dengan data warga miski yang wajib menerima bantuan.

”Jangan sekadar menyampaikan defisit. Lalu mengandalkan iuran dan cara-cara menekan. Tapi lakukan trobosan. Persoalan kesehatan itu menjadi tanggungjawab pemerintah, jadi apa pun bentuknya ya seharusnya pemerintah yang mensubsidinya. Ini pun dengan catatan. Benar tidak miskin, benar tidak layak dibantu,” paparnya.

(fin/ful)

sumber: www.fin.co.id