Jokowi Kritisi Pejabat Kebiasaan Impor Pacul

Kamis, 07 November 2019 - 09:17:26 - Dibaca: 313 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang. Terlebih impor itu dilakukan, dengan menggunakan uang pemerintah di saat neraca perdagangan masih defisit. Dalam kondisi ini, Presiden juga tidak mau lagi mendengar masih ada proses pengadaan barang baik di tingkat pusat dan daerah dimulai pada akhir tahun. Januari wajib belanja.

 

”Pejabat kok masih hobi impor. Kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan kita ini. Kalau itu masih diterus-teruskan, kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, kemarin (6/11).

 

Ia meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh. Ia menanyakan kembali mana yang assembling harus dirakit di sini dan mana yang impor. ”Ini harus dicek. Yang impor langsung distabilo merah aja, engga usah,” tegas Presiden.

 

Presiden memerintahkan kepada Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokalnya yang sangat tinggi. ”Sudah persulit barang yang namanya impar impor itu. Barang impar juga, barang impor juga. Impar impor senangnya kita udah. Udah setoplah gitu-gitu. Ini sekali lagi duit APBN, duit APBD,” tegasnya.

 

Ia menekankan, agar diprioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan yang utama. Murah kalau diperoleh secara impor, Presiden mengaku, lebih senang beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit mahal.

 

Untuk itu, Presiden meminta agar difasilitasi barang-barang yang ada di dalam negeri untuk secepatnya bisa masuk E-Katalog. Usaha kecil, usaha menegah yang punya produk-produk itu, menurut Presiden, segera masukan ke E-Katalog.

 

Presiden juga mengingatkan, jangan sampai aturan E-Katalog LKPP mempersulit produk-produk dalam negeri sehingga betul-betul produk dalam negeri jadi tuan rumah di negara sendiri. ”Kalau ada aturannya, ubah aturannya. Aturan yang membuat kita kok, ubah aturan, permudah aturannya, gampangkan aturannya,” tegasnya.

 

Presiden menyindir urusan pacul atau cangkul yang sampai impor ratusan ribu. Ia mempertanyakan. Apakah (pacul, red) tidak bisa didesain industri UKM (Usaha Kecil Menengah). ”Ini Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP, red), juga Pak Menteri Bappenas tolong hal-hal seperti ini didesain. Strategi dalam kita mendesain berkembangnya industri-industri UKM yang ada di negara kita,” timpalnya.

 

Yang dicontohkan presiden baru baru satu barang. Barang yang lain masih ribuan. ”Enak banget itu, di negara yang dimana barang itu kita impor, enak banget itu. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, kita ini masih defisit neraca perdagangan. Impor barang seperti itu yang sebetulnya kita sambil tidur aja bisa buat,” timpalnya.

 

Presiden menegaskan, impor itu sesuatu yang kerap diklaim murah. ”Artinya, yang ngimpor untungnya lebih gede. Tapi di sini ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan jadi hilang,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengemukakan, peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan namun peran APBN tetap masih sangat penting. Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pentingnya sebuah pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah.

 

”Apalagi untuk daerah-daerah yang swastanya belum kuat, ini urusan APBD akan memberikan trigger, akan memacu perputara uang yang ada di daerah, dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” kata Presiden.

 

Menurut Presiden, dalam APBN 2020 telah ditetapkan anggarannya. Secara garis besar, lanjut Presiden, Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan, dan Rp132 triliun untuk kesehatan. Ini belum termasuk bidang-bidang yang lainnya.

 

Namun, Presiden menegaskan, LKPP dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar segera menggerakkan perekonomian. ”Jangan sampai modal yang lalu-lalu, cara-cara yang lama masih kita gunakan. Tadi saya masih lihat tadi Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP, red) menyampaikan, ini bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun. Ini sudah tinggal November-Desember masih e-tendering,” ungkapnya.

 

Menurut Presiden, meskipun e-tendering ada yang cepat tiga hari, ada yang 15 hari, ada yang 45 hari. Tapi ini urusan konstruksi. Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. “Ini enggak bisa diterus-teruskan,” tegasnya.

 

Dengan kondisi ini ia meyakini kualitasnya pasti jelek. ”Jembatan ambruk. Ya karena ini. November masih tender. SD ada ambruk gedung, karena apa? Ya ini gini-gini ini. Kerja cepet-cepetan dan pas kerja pas bulannya basah bulan hujan. Ya sudah ngerti lah kita, enggak mungkin kita membuat konstruksi semua pekerjanya pakai payung, nggak mungkin,” ucap Presiden seraya menekankan, agar jangan seperti ini diulang lagi.

 

”Tahun depan nanti kalau ada laporan lagi, Pak Roni, e-tendering seperti itu akan saya lihat di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana, atau di kementerian apa,” kata Presiden mengingatkan.

 

Presiden mengingatkan pejabat dan struktur pemerintah bisa mengubah mindset. ”Proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun tapi mindset masih mindset manual. Ia mempertanyakan apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering, kalau bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun dan itu konstruksi,” timpalnya.

 

”Kita ini senangnya kejar-kejaran pasti bulan Oktober, November, Desember. Ini mindset seperti ini yang harus diubah. Apa sih bedanya? Kita lakukan di bulan September dengan kejar-kejaran sama bulan Januari? Ayo langsung main di tahun awal. Enak kerjanya enak, kualitasnya juga pasti akan baik, kontraktornya juga masih tidak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar hantu kalau kerja. Enak,” paparnya.

 

Untuk itu, menurut Presiden, tantangan besar yang harus dijawab peserta Rakornas LKPP memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa. ”Sekali lagi harus seawal mungkin. Januari harus mulai belanja, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut ekonomi ekonomi makro kita, menyangkut pertumbuhan ekonomi di daerah kita masing-masing,” tegasnya.

 

”Jangan menyepelekan ini. Kalau uang tidak ada yang berputar artinya ekonomi disitu pasti akan, growth-nya pasti akan rendah. Pasti itu sudah. Itu rumus ekonomi. Tidak bisa dipatahkan hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada uang yang berputar artinya rakyat kita akan menderita,” tutur Presiden.

 

Presiden menilai, sejak 15 tahun yang lalu proses-proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah bagus sekali. Tapi dalam prakteknya masih dengan mindset yang lama. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan Januari main.

 

”Ini terutama di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian PU itu, DIPA keluar langsung detik itu juga Pak Menteri PU ini langsung main biasanya. Karena duitnya gede. Kalau tidak seperti itu, masih nunggu Januari ya berarti terlambat 1,5 bulan. Biasanya kita berikan DIPA itu di pertengahan November,” tutur Presiden Jokowi.

 

Presiden mengingatkan kembali, bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Keterlambatan sedikit saja dapat mengurangi daya dorong APBN APBD dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. ”Ini tolong digarisbawahi. Terutama sekali lagi belanja infrastruktur yang sangat sensitif terhadap waktu,” tegasnya.

 

Sementara itu, Sjamsiar Sjamsuddin Indradi Adiwidjana, guru besar dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, berkali-kali mengkritisi Sistem Pengadaan Barang Jasa. Menurutnya, perubahan organisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi patut diapresiasi. Namun untuk menanggulangi korupsi lebih efektif bila sistem whistle blower dipromosikan. Selain itu bisa juga dengan memastikan figur yang dipilih oleh badan publik tersebut adalah figur yang berintegritas.

 

Cara lain yang menurutnya cukup efektif adalah dengan memperkuat kontrol atas sistem dengan melibatkan peserta tender. ”Pelibatan peserta tender merupakan pelibatan pihak eksternal yang sudah memiliki pengalaman tentang pengadaan. Pihak eksternal menurutnya tidak harus selalu BPK. Keuntungan melibatkan peserta tender selain pengalamannya yakni motif ekonomi untuk memastikan agar proses pengadaan dilakukan secara adil,” paparnya.

 

Salah satu cara pelanggaran pada proses pengadaan adalah ada penambahan persyaratan yang tidak relevan dalam dokumen untuk pengadaan bagi calon peserta tender. Bila terjadi hal tersebut, dikatakan Sjamsiar memang ada mekanisme penjelasan. ”Namun sebagaimana namanya, mekanisme ini hanya forum meminta penjelasan bukan untuk mengkritisi dan menggugat,” timpalnya.

 

Dikatakannya, ada mekanisme lain yakni mekanisme sanggah. Namun peraturan ini masih sumir, sehingga masih diperdebatkan apakah calon peserta tender yang merasa dirugikan bisa menggugat atas dokumen pengadaan. Kalau dilihat dari Perpres Nooer 70 Tahun 2012, sanggah lebih ditujukan pada hasil pemenang lelang bukan memperkarakan dokumen pengadaan. Menurut Sjamsiar konsep ini sangat sempit dan tidak sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi.

 

Ia berharap konsep sanggah di Indonesia bisa dibenahi sebagaimana di Belanda yang memungkinkan penyedia yang merasa dirugikan bisa menggugat dokumen pengadaan. ”Hal ini bukan agar Indonesia memiliki substansi hukum yang sama dengan negara lain, namun agar mekanisme pencegahan korupsi lebih memiliki kekuatan hukum,” pungkasnya. (fin/ful)