Didanai APBN dan APBD

Triliunan untuk Mega Proyek 2020

Kamis, 07 November 2019 - 09:18:59 - Dibaca: 386 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI – Pada 2020 Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota akan membangun mega proyek bernilai triliunan rupiah. Didanai APBN dan APBD. Untuk proyek yang didanai APBN sudah disetujui. Sedangkan proyek yang didanai APBD sedang dibahas eksekutif dan legislatif sebelum disahkan. Proyek terbesar pada 2020 mendatang ada di Kabupaten Merangin, pembangunan bendungan raksasa menggunakan APBN sebesar Rp2,8 T di Desa Parit Tanjung, Kecamatan Renah Pembarap.

Kemudian ada juga rencana Pemkab Tanjungjabung Timur melanjutkan pembangunan jembatan Nipah Panjang-Sadu melalui APBD sebesar Rp76,85 M.

Di Kota Jambi, Pemkot berencana membangun kawasan pasar aktif 24 jam dengan anggaran Rp400 M melalui pinjaman kepada PT SMI. Dana Itu akan digelontorkan untuk gedung parkir, pembenahan terminal rawasari dan perbaikan pedestrian. (selengkapnya lihat grafis)

Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020 sebenarnya memiliki mega proyek sebesar Rp198 M, pembangunan Fly Over di Simpang Mayang. Hanya saja proyek itu batal karena ditolak DPRD Provinsi Jambi. Dengan alasan defisit anggaran dan banyak indikator kinerja RPJMD Jambi Tuntas kepemimpinan Fachrori Umar yang belum terpenuhi. Berarti, Pemrov nantinya hanya mengerjakan proyek yang bernilai Rp10 M. Hal ini diakui oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Agus Sunaryo. Kata Dia mega proyek Pemprov terwujud pada Fly Over, namun, dalam perjalanannya di pandangan umum fraksi dan pembahasan komisi usulan ini belum disetujui. “Hal seperti ini kan tidak bisa disampaikan (sembarangan), sebenarnya Fly Over itu kebutuhan yang mendesak, kemacetan perlu kita antisipasi dari sekarang, dianggapnya belum perlu, nanti, kalau sudah macet baru sibuk, padahal ini sudah direncanakan beberapa tahun lalu,” akunya.

Mega proyek Fly Over ini sudah direncanakan lima tahun lalu sehingga sangat sayang jika ditunda. “Pola pikirnya kita tak tahu,” ujarnya (6/11) kemarin.

Ditanyakan apakah proyek ini masih bisa diselamatkan dan tetap diajukan untuk tetap dilaksanakan tahun 2020?, Agus menyebut tidak bisa. Dikarenakan pembahasan komisi ini risalah rapatnya akan disampaikan ke Banggar dan TAPD yang nanti akan dibahas bersama. “Sebanarnya Fly Over sudah direncanakan lama, zaman Gubernur Pak HBA merancanakan ini,  justru orang yang duduk di Komisi III yang didalamnya ada Kepala Bappeda lama dan Kepala PUPR lama justru ikut menghambat (realisasi Fly Over) ini, kan lucu apa maksudnya,” tegasnya.

Kemudian, Dia menyebut untuk proyek lain dia tak mengingat pasti karena ada di Bappeda Provinsi Jambi. Sedangkan untuk APBN di 2020 Agus menyebut langsung di BPJN IV dan BPJN VI.

Sedangkan untuk pengerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Angso Duo dan Jambi Bisnis Center (JBC)  yang disebut bakal menyedot dana cukup banyak, Agus menyebut itu nantinya menjadi tanggungan pihak ketiga (sistem pemakaian lahan/BOT). “Itu nantinya pihak ketiga yang membangun, kita hanya masterplan saja,” jelasnya.  

Selain itu, untuk peningkatan pembangunan SDM, Dia menyebut masih sama dengan tahun sebelumnya. “SDM bisa dilihat di rekapitulasi anggaran pembangunan SDM,” katanya.

Terpisah, Ahmad Fauzi, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyebut, pihaknya bukan tidak setuju melainkan banyak pertimbangan yang dilewati. ”Catat ya, Fly Over itu memang dibutuhkan, tetapi, ketika posisi keuangan daerah defisit Rp186 miliar, maka, kami harus melihat dan memfokuskan sementara waktu  yang sama target infrastruktur jalan dan jembatan jalan kita belum tercapai yakni  1.052 KM,” jelasnya.

Parahnya lagi, sambung Dia tidak sampai 10 persen anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan di RAPBD 2020. Oleh karena itu pihaknya menyebut harus lebih fokus ke jalan. Jalan Senyerang-Tanjabbah arah jalan Ujung Jabung, Simpang Pelawan-Sungai Salam Pekan Gedang, jalan Simpang Ness-Sungai Buluh. Kemudian jalan Jangkat.  “Kita masih punya PR  menyelesaikan target multi years tahun 2011 dulu ada 25 KM, yang sampai ke Koto Tapus, Beringin Tinggi sampai Batang Asai. Itu penting. Kita kembalikan ke PUPR untuk susun kembali berapa kebutuhan anggaran secara berkeadilan di Provinsi Jambi,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dan Pemerintahan Jambi, Prof.Dr.Hariyadi, SE, M.Si  menyampaikan, masuknya triliunan rupiah mega proyek di Provinsi Jambi yang bersumber dari APBN patut disukuri oleh Pemerintah daerah. Namun yang terpenting bukan hanya menerima dana itu saja, tapi, realisasi pelaksanaan setelah proyek itu didapat. “Ini agar pemerintah pusat percaya, dan artinya setelah lihat daerah berhasil kelola dana ini maka pemerintah juga pertimbangkan untuk kucurkan dana lagi,” jelas guru besar Ekonomi Unja ini.

Dia mencontohkan, langkah serius ini seperti pembebasan lahan di Bandara Kerinci, agar tak terjadi kegagalan lagi. “Ini harus serius, disiapkanlah tanah untuk dibebaskan lahannya agar APBN bisa digunakan, yang penting pelaksanaan lebih penting kedepan,” jelasnya.

Selanjutnya, mengenai mega proyek di APBD yang tengah dan segera dibahas di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dia mneyebut sejatinya haruslah bersiap terencana dengan baik agar tak merugikan masyarakat.

Ditanya terkait ditundanya Fly Over Simpang Mayang, Hariyadi berpendapat ini dikarenakan ketidak siapan plafon anggaran. Dia mencontohkan seperti dana ganti rugi harus dibuat mekanisme penyesuaian harga. Ini karena Fly Over sudah sangat mendesak. Menurutnya, setiap Provinsi sudah punya Fly Over karena tingkat kemacetan yang memprihatinkan di ibukota Provinsi. “Sebenarnya jika dilihat bisa saja dibilang Jambi saja yang belum punya Fly Over, namun, yang harus diperbaiki di Jambi ini terlebih dahulu yakni system penganggarannya,” ujarnya.

Dia mneyebut Jambi belum mengarah ke sana, yang terlihat hanya tahap rencana perbaikan saja. Ini terbukti dengan rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun yang terjadi di setiap tahun. “Harusnya ada perbaikan sistem untuk pelaksanaan proyek yang lebih baik, jangan proyek vital malah ada di APBDP, harusnya di APBDP itu bukan waktu memulai pekerjaan fisik, seharusnya dimulai perencanaan sekarang, agar bisa nantinya dimulai lelang diawal tahun, bukannnya ditengah tahun, ini untuk lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (aba)