Bangunan Mall WTC Batanghari Digadaikan ke Bank Qatar

Jumat, 08 November 2019 - 09:43:28 - Dibaca: 1542 kali

Google Plus Stumbleupon


net
net / Jambi Ekspres Online

JAMBI-Bangunan mall WTC Batanghari digadaikan ke Qatar Nasional Bank (QNB) senilai Rp55 miliar oleh PT Simota Putra Parayuda (SPP). Sedangkan tanahnya yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi tidak ikut digadaikan.

Menurut kabar yang didapat korani ini diperkirakan penggadaian akan berlangsung dalam jangka waktu sekitar 14 tahun dengan 2 kali periode pembayaran.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi Riko Febrianto mengatakan, duduk persoalannya secara administrasi aset itu masih milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Sementara yang digadai oleh pihak ketiga hanyalah bangunannya saja bukan tanah.

"Karena memang diperbolehkan untuk dijadikan agunan sesuai perjanjian Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut," sampainya.

Ditegaskannya, untuk sertifikat tanah sendiri masih dipegang Pemprov. Sementara untuk penggunaan dan kewenangan bangunan menjadi hak pihak ketiga pemegang BOT. "Yang digadaikan  untuk agunan bangunan saja seusia perjanjian, kalau misal 30 tahun ya 30 tahun HGB-nya. Jadi Bank pun tidak akan mau menerima yang lebih dari jangka waktu perjanjian," katanya.

Di luar masalah penggadaian itu, Riko mengakui bangunan BOT memang sempat menjadi catatan dan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI sejak tahun 2011. Yang dipermasalahkan adalah luas bangunan dengan luas tanah dalam perjanjian awal berbeda sehingga direkomendasikan untuk melakukan addendum agar disesuaikan.

"Temuan BPK tersebut ternyata apa yang kita perjanjikan dengan apa yang ada di lapangan itu berbeda, sehingga kita direkomendasikan disuruh buat addendum harus disesuaikan dengan bangunannya," jelasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Edi Purwanto dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara detail terkait persoalan itu. "Terkait itu kita belum tahu, karena memang belum mendalami," ujarnya 

Edi mengatakan, ini dikarenakan dewan tengah fokus membahas badan anggaran (Banggar) yang harus segera terselesaikan di 30 November nanti. "Jadi konsentrasi target kita di anggaran ini bisa (secepatnya,red) selesai. Terkait yang lain-lainnya itu bukan berarti tidak urgent. WTC belum kami dalami," bebernya.

Dilanjutkan Edi, terkait penggadaian bangunan di tanah sewa (BOT) Pemprov ini dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil para pemangku kebijakan dalam hal ini Biro Aset terlebih dahulu. "Baru nanti korporasi atau pemilik izin hak guna usaha (HGU) bangunan itu juga kita panggil," tandasnya. (aba)