Bappeda Provinsi Jambi Gelar Bimtek SIPD Tahun 2019

Jumat, 08 November 2019 - 11:40:54 - Dibaca: 230 kali

Google Plus Stumbleupon


Asisten I Setda Provinsi Jambi, A. Pani saat membacakan sambutan Sekda
Asisten I Setda Provinsi Jambi, A. Pani saat membacakan sambutan Sekda / Jambi Ekspres Online

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi menggelar kegiatan Bimbingan Teknis - Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Bimtek-SIPD) tahun 2019 dalam rangka Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahanan Daerah. Acara berlangsung di Aula Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (7/11).

2_15

Kepala Bappeda Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar, S.Sos., MT berbincang dengan Narasumber terkait Sosialisasi dan Penerapan Permendagri No 70 Tahun 2019

Kegiatan Bimbingan Teknis SIPD se-Provinsi Jambi tahun 2019 kemarin dibuka oleh Sekda Provinsi Jambi yang wakilkan Asisten I Setda Provinsi Jambi, A. Pani. Bimtek tersebut menghadirkan Narasumber : Rendy Jaya Laksamana, ST, MM (Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI) dan Fernando H. Siagian, S.STP, M.Si, (Kasi Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri RI.

Dalam sambutannya, A Pani mengatakan saat ini telah masuk dalam era Revolusi Industri 4.0, dimana bentuk persaingan akan semakin tajam dikarenakan arus komunikasi yang semakin terbuka. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan di Daerah kita harus siap bersaing secara inovatif, kreatif, dan cepat. 

 3_11

Kepala Bappeda Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar, S.Sos., MT

Selain itu, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta integrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Beberapa regulasi terkait landasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga sudah diterbitkan, Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

 

“Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kesempatan ini, perlu Saya tegaskan bahwa kerangka utama kebijakan ini antara lain dimaksudkan untuk: Memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, serta Mengatur korelasi informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung”, kata A Pani.

A Pani menambahkan, Kementerian Dalam Negeri telah melauncing Sistem informasi yang terintegrasi antara informasi perencanaan pembangunan dan informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya, atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

 

“Integrasi ini sangatlah penting dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan dan keuangan daerah, yang nantinya menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral tujuan pembangunan nasional. Pembangunan yang mensejahterakan adalah pembangunan yang dimulai dari perencanaan yang tepat sasaran dan membutuhkan komitmen dari seluruh pihak dalam penerapan SIPD sebagai upaya mewujudkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas”, pungkas A Pani.

 

Kepala Bappeda Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar, S.Sos., MT mengatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem informasi yang berbasis web dengan data waktu terkini dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

“Sebagai sistem yang menjunjung nilai keterpaduan, SIPD dibangun untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dan dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik”, kata Dr. Doni.

Ditambahkannya, dengan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pengganti Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah diharapkan Kabupaten/Kota menyiapkan langkah-langkah mendorong percepatan implementasi Permendagri yang telah diterbitkan sebagai bentuk dukungan terhadap perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berbasis elektronik.

 

“Saya berharap dalam Bimtek ini kita bisa memperdalam implementasi terhadap substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara interaktif dan mendetail dengan saling tukar menukar pikiran antara narasumber dengan seluruh peserta melalui mekanisme diskusi rapat sehingga nantinya akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien”, pungkas Dr. Doni Iskandar, S.Sos., MT. (hai/adv)