2020 BBN B30 Mulai Berlaku

Jumat, 08 November 2019 - 20:42:51 - Dibaca: 336 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) B30 dengan komposisi minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (Fame) pada solar 30 persen akan diterapkan pada awal 2020. Penerapan dilakukan setelah hasil uji coba penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel yang selesai pada akhir Oktober lalu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Migas telah melakukan uji jalan B30, yang dilanjutkan pengujian pada kereta api, alat berat, alutsista dll.

PT Pertamina (Persero) siap menggenjot pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mendukung energi hijau untuk mewujudkan Indonesia sehat.

Pengembangan BBN, sekaligus mendukung program bauran energi terbarukan yang ditargetkan pemerintah sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif mengatakan, Pertamina terus melakukan terobosan mengembangkan energi terbarukan dengan Program B20 yang akan dilanjutkan dengan B30 di tahun 2020.

“Sejak 2016, Pertamina telah memproduksi BBN B20 baik untuk PSO maupun Non-PSO yang dikembangkan secara luas sejalan dengan mandatori perluasan B20 oleh Pemerintah pada 1 September 2019,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut Budi, sejak 2016 hingga September 2019, Pertamina telah mendistribusikan B20 sebanyak 61,48 juta KL dengan total FAME yang diserap mencapai 13,71 juta KL. Tahun 2018 penyerapan FAME mencapai 3,2 juta KL, sementara hingga September 2019 penyerapan FAME telah mencapai 4,02 juta KL atau 67 persen dari target penyaluran tahun 2019.

“Sejalan dengan program perluasan penggunaan B20, penyerapan FAME dalam 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Pertamina terus memperluas pasokan B20 tidak hanya untuk kendaraan bermotor tetapi juga untuk kebutuhan industri,” terang Budi.

Program B20, lanjut Budi, telah membantu penghematan devisa di mana tahun 2018 tercatat Rp 28,4 Triliun dan tahun ini ditargetkan mencapai US$ 3 miliar.

Menurut Budi, setelah sukses dengan B20, tahun depan akan mulai diujicoba untuk program B30 sesuai dengan kebijakan Pemerintah. “Pertamina mendukung penuh Program Pemerintah untuk menerapkan B30 yang akan dijalankan mulai Januari 2020,” imbuh Budi.

Pertamina, tambah Budi, juga telah melakukan uji coba Biorefinery pertama di Indonesia melalui metode Co-Processing pada kilang Dumai dan Plaju. Keberhasilan dalam ujicoba penerapan teknologi ini, menjadikan Pertamina siap mengembangkan bahan bakar nabati dengan bahan baku CPO. Pertamina juga siap mengadopsi teknologi Standalone untuk pengolahan CPO menjadi bahan bakar nabati.

“Program Green Refinery ini ditargetkan tuntas pada tahun 2024, sehingga kita akan memasuki era baru menuju Indonesia hijau,” pungkas Budi.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Djoko Siswanto mengatakan, penerapan B30 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2015, bahwa untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, maka Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Penggguna Langsung Bahan Bakar Minyak wajib menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Biofuel sebagai bahan bakar lain secara bertahap.

“Dari tahun ke tahun, Potential saving hasil pencampuran BBN dengan minyak Solar semakin meningkat,” kata Djoko, dikutip dari situs resmi Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

Meskipun Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Migas sudah siap, namun kesiapan dari penyediaan fasilitas juga perlu menjadi perhatian. Ke depan, untuk pelaksanaan B30 banyak tantangan dan peluang yang akan dihadapi pertama jaminan keberlanjutan stok dan stabilitas harga minyak sawit.

Dua kesiapan industri-industri penunjang seperti industri Methanol, industri Katalis, produksi Degum CPO dan PKO. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti dermaga, Terminal BBM, kapal pengangkut yang sesuai dengan spesifikasi Fame. Ketiga mekanisme insentif yang sangat banyak, bergantung pada pungutan dan pajak keluar.

Keempat sebaran Badan Usaha BBN Biodiesel yang tidak merata, dimana saat ini pabrik biodiesel lebih banyak berada di Indonesia Bagian Barat. Keterbatasan sarana dan prasarana pelabuhan, Terminal BBM, kapal pengangkut, yang sesuai dengan spesifikasi Fame. Kelima, untuk menjaga kualitas BBN diperlukan pengetahuan handling dan stori ng yang sesuai standard. Keenam, adanya negative campaign dari beberapa negara tujuan utama ekspor mencari pasar baru.

“Hingga saat ini Ditjen Migas masih terus melakukan pengawasan implementasi atas pencampuran spesifikasi BBN ke minyak Solar sesuai dengan ketentuan perundang undnagan yang berlaku,” tuturnya.

Penggunaan B30 bisa menekan jumlah impor minyak Solar. Sebelumnya dengan program B10 dan B20 saja untuk Solar Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dalam kurun waktu Januari sampai Agustus 2018 terdapat potensi penghematan sebesar USD 952,79 juta.

Selanjutnya, untuk Solar Non PSO dalam kurun waktu September hingga Desember 2018 diperhitungan angka potential saving sebesar US$ 931 juta. Bahkan pada 2019 ini, Januari sampai Agustus untuk Solar Non PSO angka potensi hematnya mencapai USD 1,89 milyar.

“Biosolar mampu menekan angka impor Minyak Solar. Selain itu juga mampu menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan, pun dari segi ekonomi mampu membantu perekonomian para petani sawit,” tandas Djoko.

(dim/fin/ful)

Sumber: www.fin.co.id