Bawaslu Perangi Politik Uang

Rabu, 13 November 2019 - 09:14:14 - Dibaca: 397 kali

Google Plus Stumbleupon


FOTO : FAIZARMAN/JE
SOSIALISASI : Ketua Bawaslu Provinsi Jambi,Asnawi memberikan piagam kepada para Narasumber pada acara sosialiasi gerakan anti politik uang.
FOTO : FAIZARMAN/JE SOSIALISASI : Ketua Bawaslu Provinsi Jambi,Asnawi memberikan piagam kepada para Narasumber pada acara sosialiasi gerakan anti politik uang. / Jambi Ekspres Online

JAMBI- Bawaslu Provinsi Jambi untuk berkomitmen memerangi politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Ini terlihat pada acara sosialiasi pengawasan dalam seminar gerakan anti politik uang di Abadi Suite, Selasa (12/11) kemarin.

Selain memboyong peserta dari Parpol, OKP, dan pers, Bawaslu Provinsi Jambi menggandeng sejumlah narasumber ternama. Ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Topo Santoso, SH. MH, Direktur PJKAKI KPK Sujanarko dan Indonesia Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Guru Besar Fakultas Hukum Universita Jambi Prof. Bahder Johan Nasution. 

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi menginginkan pada Pilkada tahun depan bebas dari politik uang. Karena itu perlu ruang diskusi dan edukasi agar bisa menekan politik transaksional tersebut.

"Oleh karena itu, setidaknya forum yang diadakan hari ini memberikan edukasi bagi kita bagaimana mengantisipasi terkait maraknya politik uang di penyelenggaraan pemilihan umum ini," kata Asnawi.

Ia menginginankan di Kabupaten/Kota mempunyai koordinator untuk melawan politik uang ini.  "Supaya nantinya Pilkada bersih," katanya.

Tidak jauh berbeda dengan Donal Fariz yang menjelaskan jika politik uang merupakan problem dalam Pemilu. Terutama di level pemilih. "Pemilih itu menganggap politik uang adalah rejeki musiman. Pilkada artinya musim politik uang, ini yang perlu diluruskan" katanya.

Untuk jangka pendek, kata Donal, antisipasi yang bisa dilakukan bersama salah satunya Bawaslu yakni dengan melakukan pencegahan dan pendidikan pemilih untuk menyelesaikan persoalan ini. "Kalau untuk jangka panjangnya adalah perbaikan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Donal menyebutkan, ICW juga memiliki keterbatasan untuk melakukan monitoring karena wilayah Indonesia yang luas. Sehingga bisa dilakukan adalah memperkuat partisipasi masyarakat. “Paling tidak untuk mencegah, ini peran yang bisa di berdayakan,” ucapnya.

Disamping itu, evaluasi yang perlu dilakukan yakni pada persoalan norma aturan UU yang sangat terbatas. Salah satunya mengenai alat bukti, kelembagaan seperti Gakkumdu.

“Gakkumdu ini seolah-olah menjadi simalakama dalam penegakan hukum Pemilu. Terkadang ada yang mendorong dan ada yang menahan laju dari kasus yang di tangani Gakkumdu,” ucapnya.

Maka dari itu, perlu evaluasi dari Komisi II DPR RI agar kelembagaan Gakkumdu tidak tumpang tindih dengan hukum Pemilu. Padahal semangatnya Gakkumdu ini menjadi instrument penegakan hukum yang bebas dari kepentingan.

 “Karena tiga organ yang terlibat yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu terkadang menjadi sumbatan dari penegakan hukum pemilu. Inikan lari dari semangat awal,” jelasnya.

Lalu apa kelemahan dari tiga lembaga ini di Gakkumdu? Donal menyebutkan adanya kepentingan dan pemahaman standar hukum yang berbeda. Misalnya Bawaslu menilai sudah memenuhi unsur, sementara Kepolisian dan Kejaksaan menganggap belum memenuhi unsur.

“Kemudian apliasi politik dan kepentingan sebenarnya turut hadir dari banyak sisi. Kadang satu sudah jalan dan dua lagi tidak, akhir mentok,” tukasnya. (aiz)