Provinsi Jambi Terima DIPA Rp 15 T

Jumat, 15 November 2019 - 10:21:02 - Dibaca: 634 kali

Google Plus Stumbleupon


TERIMA DIPA :  Gubernur Fachrori Umar Terima DIPA 2020 Provinsi  Jambi Dari Presiden RI Joko Widodo
TERIMA DIPA : Gubernur Fachrori Umar Terima DIPA 2020 Provinsi Jambi Dari Presiden RI Joko Widodo / Jambi Ekspres Online

JAMBI-Provinsi Jambi menerima alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 sebesar Rp15.015.998.161.000.

Dari jumlah tersebut, Pemprov Jambi menerima Rp3.005.004.132.000, sementara kabupaten/kota terbesar penerima dana ini adalah Tanjung Jabung Barat   dengan nominal Rp1.278.636.866.000 (Selengkapnya lihat grafis, red).

DIPA yang diterima oleh Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk tahun 2020 tersebut terdiri dari tujuh komponen, yakni Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Gubernur Jambi Fachrori Umar menerima DIPA tahun 2020 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

          Presiden memberikan DIPA tahun 2020 kepada kementerian dan lembaga serta provinsi se Indonesia. Dalam pemberian DIPA tersebut, presiden di dampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, dan beberapa orang menteri Kabinet Indonesia Maju.

Usai menerima DIPA dari presiden, Fachrori menyatakan, selanjutnya DIPA akan diserahkan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Jambi.

“Kita harap dengan cepatnya DIPA diserahkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaan pembangunan di daerah di Provinsi Jambi bisa cepat dilaksanakan,” sampainya.

Selain itu gubernur juga berpesan agar anggaran ini dipergunakan sebaik mungkin. “Diharapkan kepada bupati/walikota dapat menggunakan anggaran sebaik-baiknya,” katanya. 

Jika merujuk pemberian DIPA untuk alokasi tahun 2019, Provinsi Jambi mendapatkan  Rp15.186.807.015.000,. sedangkan khusus Pemprov Jambi mendapatkan Rp3.029.423.768.000 pada alokasi yang diberikan pada Desember 2018 lalu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
"Saya minta belanja secepat-cepatnya, saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun masih dalam proses e-tendering, padahal ini pekerjaan konstruksi," kata Presiden Jokowi saat penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi meminta penggunaan dana APBN 2020 sudah dimulai sejak Januari.
Dalam acara yang juga dihadiri Wapres KH Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA senilai Rp1.767 triliun. Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.
"Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita. Mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA yang tadi sudah diserahkan," kata Presiden.
Seperti disampaikan Menkeu Sri Mulyani, lanjut Presiden Jokowi, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.
"Oleh sebab itu, segera setelah ini, segera lelang, pelaksanaan pekerjaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu. Ini perintah," ucap Presiden.
Ia juga meminta pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, tidak hanya memperhatikan telah menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan anggaran telah digunakan dengan baik.
"Pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting karena dulu sudah bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen," ucap Presiden Jokowi.
Menurut dia, rakyat harus mendapat manfaat dari belanja itu sehingga harus dipastikan ada barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat merasakan manfaatnya. "Itu esensinya," kata Presiden.
Kepala Negara mengingatkan menghimpun penerimaan pajak dan PNBP, bukanlah hal mudah sehingga harus dilakukan belanja yang lebih baik. Presiden juga mengingatkan program kerja pemerintah merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim.
"Ini kerja tim, bukan individu sendiri-sendiri. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah," kata Presiden Jokowi. (aba/ant)