Rekrutmen Panwascam Harus Terukur

Rabu, 20 November 2019 - 14:36:33 - Dibaca: 419 kali

Google Plus Stumbleupon


Ketua Bawaslu Abhan didampingi komisioner Bawaslu mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Bawaslu mengajak semua pihak mengawasi politik uang di masa tenang Pemilu. Bawaslu pun bakal bersinergi dengan KPK dalam pengawasan tersebut. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Ketua Bawaslu Abhan didampingi komisioner Bawaslu mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Bawaslu mengajak semua pihak mengawasi politik uang di masa tenang Pemilu. Bawaslu pun bakal bersinergi dengan KPK dalam pengawasan tersebut. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan mekanisme perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus jelas dan terukur. Hal ini penting agar Panwascam Pilkada 2020 berkualitas. Sebab, mereka merupakan tulang punggung Bawaslu.

Ketua Bawaslu RI, Abhan menjelaskan, tahapan rekrutmen Panwascam bukan persoalan ringan. Persoalan-persoalan pada tahapan pemungutan dan penghitungan berawal dari pengawasan jajaran Ad hoc (sementara). Karena itu, Abhan menegaskan perlunya penguatan jajaran Ad hoc. Khususnya Panwascam untuk bisa menjalankan fungsinya secara baik. “Mekanisme rekrutmen itulah yang menentukan bagaimana kita mendapatkan jajaran Ad hoc yang berkualitas. Soal integritas dan pengalaman sangat penting,” ucap Abhan di Jakarta, Selasa (19/11).

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, ada tiga kualifikasi khusus untuk melahirkan Panwascam berkualitas. Pertama, mengenai kemampuan pengetahuan tentang kepemiluan. Kedua, terkait pengalaman. Dia memandang, pengalaman akan menjadikan Panwascam bisa membaca potensi-potensi yang ada di lapangan pada pelaksanaan tahapan. “Orang yang sudah punya pengalaman akan bisa memahami secara cepat dan menyusun strategi pengawasan yang tepat. Terakhir kita butuh orang yang berintegritas,” jelas Dewi.

Pandangan serupa juga dilontarkan Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin. Baginya, titik masalah paling krusial berada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Afif merujuk hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah yang harus dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) titik masalahnya bukan di TPS. “Titik permasalahannya itu di kelurahan dan kecamatan,” kata Afif.

Dia memberi contoh tiga titik PSU hasil sidang MK di Surabaya. Kala itu, MK bisa memutus PSU karena lembaga pengawas pemilu sudah memegang data perpindahan suara yang ditemukan di rekapitulasi suara tingkat desa dan kecamatan. “Artinya krusialnya itu di pengawas kecamatan dan desa karena titiknya banyak itu menjadi tantangan kita,” pungkasnya.

(khf/fin/rh)

Sumber: www.fin.co.id