KPK Terancam Lumpuh

Rabu, 19 September 2012 - 10:18:54 - Dibaca: 2475 kali

Google Plus Stumbleupon


USAI RAPAT : Pimpinan KPK Busyro Muqodas (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kanan) saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI(MUHAMAD ALI/JAWAPOS)
USAI RAPAT : Pimpinan KPK Busyro Muqodas (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kanan) saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI(MUHAMAD ALI/JAWAPOS) / Jambi Ekspres Online

Banyak Penyidik Polri Habis Masa Tugas

JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam kembali kehilangan penyidik dari kepolisian. Setelah 20 penyidik Polri tidak diperpanjang masa tugasnya pada September ini, kejadian serupa bisa terjadi pada November dan Januari tahun depan.

      "Jika tidak diperpanjang lagi, KPK bisa lumpuh," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P di kantornya kemarin. Sebelum penarikan 20 penyidik oleh kepolisian, ada 78 perwira polisi di Direktorat Penyidikan KPK. Dalam satu angkatan (batch), tak kurang dari sepuluh penyidik mendapatkan surat tugas dalam masa bersamaan. Jadi setidaknya hampir separo penyidik asal kepolisian mesti segera diperpanjang masa tugasnya.

      Johan mengatakan, tak diperpanjangnya masa tugas penyidik kepolisian pada September ini adalah yang terbesar. "Sebelumnya kami tidak pernah punya pikiran tidak diperpanjang dalam jumlah sebanyak ini. Ini sekarang menjadi bagian persoalan," kata Johan.

      Ia mengatakan, berkurangnya penyidik mengakibatkan berkurangnya kecepatan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Pegawai KPK, termasuk penyidik, yang berstatus dipekerjakan dari instansi lain memiliki masa kontrak kerja setidaknya empat tahun. Aturan itu tertuang dalam PP 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

       Namun nota kesepahaman yang dibuat KPK dan Polri pada 2010 menyebutkan penyidik kepolisian yang dipekerjakan di KPK, diberi surat perintah penempatan setiap tahun. Penerbitan sprin tiap tahun tersebut mulanya dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada polisi apabila ada peluang promosi.

      Sejak penarikan 20 penyidik, saksi-saksi ataupun tersangka yang diperiksa penyidik KPK kemarin cukup minim. Biasanya, KPK memeriksa saksi dan tersangka hingga belasan orang. Namun dua hari terakhir ini pemeriksaan hanya dilakukan masing-masing empat saksi.

      Di bagian lain, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan, penarikan penyidik Polri dari KPK tetap dilakukan. Alasannya, hal itu berkaitan dengan pertimbangan pembinaan karir. Namun Timur menegaskan tetap akan memberikan ganti penyidik yang ditarik.

Kapan saja (KPK membutuhkan), kami siap," kata Timur sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin (18/9). Bahkan, Polri siap menyuplai berapa pun jumlah penyidik yang dibutuhkan KPK. "Bukan hanya 20. Berapa saja diminta KPK, kami kasih," sambung mantan Kapolda Metro Jaya itu.

                Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman berharap polemik perpindahan tugas penyidik tak perlu diperlebar. "Kita sudah siapkan penggantinya, tinggal proses administrasi saja," ujarnya di STIK kemarin.

                Penyidik yang ditarik dari KPK akan dipromosikan dalam berbagai jenjang kepangkatan yang lain. "Mereka perlu promosi, ada karir berikutnya, misalnya jadi kapolres, atau tugas tugas lain. Tidak mungkin selamanya jadi penyidik," kata Sutarman.

                Dia membantah penarikan itu terkait proses penyidikan simulator SIM yang melibatkan sejumlah jenderal di kepolisian. "Tidak begitu, memang sudah waktunya," kata Sutarman.   

      Sementara Menkum HAM Amir Syamsuddin mengatakan, isu mengenai penarikan penyidik KPK tidak perlu dipertentangkan. Sebab, institusi Polri akan memberikan penyidik lain untuk menggantikan. "Saya kira memang yang terbaik dari Polri. Jadi tidak menarik, tapi mengganti," kata Amir.

Dia juga berpendapat, usulan rekrutmen penyidik independen belum perlu dilakukan. Amir meminta KPK dan Polri meningkatkan sinerginya. "Alangkah baiknya kalau bersinergi, polisi diberi kesempatan berpartisipasi. Sejauh ini"kan"polisi tetap mendukung," katanya.

Amir juga tidak melihat hal itu sebagai bentuk ketergantungan KPK kepada institusi lain, dalam hal ini Polri. "Kalau kita lihat kenyataannya, polisi itu yang lebih siap dalam penyediaan SDM (sumber daya manusia) di bidang penyidikan," ujarnya.

 

Polri Heran Jenderalnya Ditolak KPK 

 

  Sementara itu, Mabes Polri sebenarnya sudah menawarkan jenderal jenderal terbaiknya untuk mengisi posisi setingkat direktur dan deputi di KPK. Namun, nama-nama itu ditolak. "Kami kirimkan 10 sampai 14 nama, semuanya tidak diterima," ujar Wakapolri Komjen Nanan Soekarna di STIK, Jakarta kemarin.

                Nanan mengaku tidak tahu alasan penolakan itu. "Kalau dari Polri tentu mereka best of the bestnya, soal ditolak ,tanyakan ke KPK dong," kata mantyan Kadivhumas Polri itu.

                Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pengiriman jenderal itu awalnya atas permintaan KPK. "Saat tidak disetujui, kami tidak diberitahu alasannya," ujarnya.

                Di antara nama-nama yang disulkan Polri misalnya Brigjen Ronny Frankie Sompie (Karowasidik), Brigjen Syahrul Mama (Wakapolda Sulsel), Brigjen Ari Dono (Dirtipidum), Brigjen Moecgiharto (Kasespimma), Brigjen Suedi Husein (Kapolda kepri), Brigjen Sigit Sudarmanto (mantan Kapolda Sultra), serta Brigjen Nur Ali (Dirtipikor).

                "Kami pada prinsipnya selalu melayani dan berkoordinasi dengan KPK. Mengapa ditolak, tentu itu pertimbangan KPK," kata mantan Kapolres Pasuruan Jawa Timur itu.

      Memang, selain kehilangan 20 penyidik, posisi direktur penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini juga masih lowong. Sejak ditinggalkan Brigjen Pol Yurod Saleh yang ditarik ke Mabes Polri pada Maret lalu, posisi ini masih kosong.

      Juru Bicara Johan Budi S.P mengatakan saat ini sekitar empat perwira polisi masih mengikuti seleksi untuk mengisi posisi itu. "Seleksinya masih berjalan," kata Johan di kantornya kemarin.

      Pernyataan Johan tersebut sekaligus membantah informasi yang disampaikan Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna yang menyatakan ada 14 perwira polisi yang semuanya ditolak KPK.

      Johan mengatakan sejumlah perwira polisi memang sudah gagal dalam seleksi pemilihan deputi penindakan. Posisi itu kini ditempati mantan Direktur Penuntutan Warih Sadono yang berasal dari kejaksaan. Itu pun menurut Johan, perwira polisi yang mengikuti seleksi tidak sampai belasan.

      Menurut dia, untuk posisi deputi penindakan memang tidak harus dari kepolisian. Namun untuk direktur penyidikan, selalu dari kepolisian. Dia menambahkan, seleksi dilakukan oleh lembaga independen.

      Deputi penindakan membawahkan direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan, serta unit koordinasi dan supervisi. Karena posisi direktur penyidikan dan penuntutan masih kosong, pelaksana hariannya dirangkap oleh Warih Sadono.

      Johan mengatakan, untuk posisi direktur penyidikan, biasanya diisi oleh perwira berpangkat Kombes yang telah senior. "Biasanya tak lama lagi menjadi Brigjen," kata Johan.

(sof/fal/rdl)