Presiden Sepakat Cuti Kampanye Jumat

Rabu, 30 Januari 2013 - 10:19:41 - Dibaca: 1241 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Memasuki tahun politik pada 2013 dan 2014, beberapa menteri yang merangkap sebagai Ketua Umum Parpol atau menduduki posisi penting dipastikan bakal ikut berkampanye. Karena itu, pemerintah pun harus mengatur jadwal kampanye menteri-menteri tersebut sesuai dengan aturan yang segera ditetapkan. Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan Presiden telah sepakat dengan hal tersebut. Menurut rencana, jadwal cuti bagi para menteri tersebut akan diberlakukan setiap hari Jumat. "Pada prinsipnya sudah dibicarakan dengan Presiden, dan sepakat bahwa hari Jumat menteri terutama diberikan waktu untuk kampanye,"jelas Gamawan di Kantor Presiden, kemarin (29/1).

Gamawan melanjutkan, pemerintah berharap kinerja para menteri terkait bisa tidak kendor, jika cuti kampanye diberikan pada hari Jumat. Sehingga, empat hari sebelumnya mereka harus bekerja keras sesuai fungsi dan tugas kementrian masing-masing. "Makanya dikasih ijin, jadi hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu maksimal kerja. Jadi Jumat itu kita berikan toleransi. Tapi yang mau kerja (pada Jumat) juga bagus. Tapi kalau mau cuti juga silahkan,"jelas Gamawan.

Namun, Gamawan menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengaturan kampanye sesuai dengan aturan perundangan Pasal 87 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012. Sebab, dalam UU itu dikatakan pengaturan kampanye ditetapkan dengan peraturan KPU. "Peraturan KPU harus diluluskan terlebih dahulu. Dan nantinya dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah (PP),"tuturnya.

Mantan Gubernur Sumatra Barat itu menuturkan, pihaknya berharap KPU segera menyelesaikan aturan terkait cuti kampanye menteri tersebut. Sebab, dari pihaknya telah menyiapkan draft PP. "Jadi begitu kelar KPU, kita akan langsung kirimkan ke Presiden, PP-nya,"ujar dia. Namun, dia belum memastikan apakah cuti kampanye tersebut bakal diatur dalam Perpres atau PP. "Ini antara PP atau Perpres,"tuturnya.

Gamawan memaparkan, pengaturan tersebut perlu dilakukan karena para menteri tersebut akan memegang peran ganda. Khususnya menjelang pemilu 2014 mendatang. Di satu pihak, para menteri tersebut harus bekerja keras untuk memajukan pembangunan terkait kementrian masing-masing dalam era kepemimpinan SBY-Boediono. "Tapi di lain pihak, mereka adalah ketua partai politik, anggota partai politik, yang juga perlu untuk menyuburkan dan menyehatkan demokrasi di Indonesia,"paparnya.

Bagai mana dengan menteri yang tidak berasal dari partai politik?Gamawan menegaskan tidak ada cuti kampanye. "Ya kerja terus,"katanya.

Seperti diketahui, beberapa menteri dalam KIB II memegang jabatan strategis di sejumlah parpol. Diantaranya, Menakertrans Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB, kemudian Menko Perekonomian Hatta Radjasa menjabat Ketua Umum PAN, sementara Menag Suryadharma Ali adalah Ketua Umum PPP. Menkum dan HAM Amir Syamsuddin merupakan anggota dewan pembina Partai Demokrat, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Menkokesra Agung Laksono adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan beberapa menteri lainnya.

(Ken)