Pemerintah Tolak Pembonsaian KPK

Kamis, 27 September 2012 - 09:40:33 - Dibaca: 1672 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA -  Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin tegas menolak draf revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi jika dimaksudkan hanya untuk memangkas kewenangan KPK. Sebagai salah satu pihak yang turut aktif dalam pembahasan UU, selain pihak DPR, penegasan itu praktis telah memberi angin segar bagi lembaga antikorupsi di Indonesia tersebut. 

                Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan, kalau pihaknya hanya akan setuju ada revisi jika semangatnya untuk memperkuat KPK. "Kalaupun revisi itu tidak akan memperkuat kewenangan extraordinary (khusus, Red), seyogyanya (UU) dipertahankan," kata Amir Syamsuddin, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (27/9).

                Menurut dia, tidak akan ada artinya kehadiran KPK jika tidak disertai dengan kewenangan khusus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. "Apalah artinya KPK sebagai suatu pemilik kewenangan extraordinary kalau ternyata kewenangannya ordinary saja," imbuhnya.

                Diantara kewenangan extraordinary yang layak dipertahankan, menurut dia, adalah terkait penuntutan dan penyadapan. Dia menganggap wewenang tersebut harus ada di tangan KPK. "Tentu lah di sini dia berbeda, kalau kewenangannya luar biasa sudah, maka tentu tidak perlu ada lagi KPK," tandas Amir, kembali.

                Begitupun menyangkut keinginan Komisi III DPR membentuk lembaga pengawas, dia juga tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut politisi Partai Demokrat itu, fungsi pengawasan terhadap KPK sebaiknya cukup ada di Komisi III saja. "Saya lihat sebetulnya Komisi III sendiri sangat berwenang dan memiliki kemampuan kalau dia mau mengawasi KPK. Tapi, ini semua (baru) pendapat pribadi loh ya," imbuhnya.

                Mengacu pada draf revisi UU KPK yang telah disusun Komisi III, ada beberapa poin krusial yang dianggap akan melemahkan KPK. Dalam Pasal 6 terkait tugas, di sana tidak lagi dicantumkan kewenangan penuntutan yang selama ini dimiliki. KPK sebatas bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, di luar tugas-tugas lain sebagai pelengkap. Rencananya, kewenangan penuntutan akan dikembalikan ke kejaksaan agung.

                Selanjutnya, pada Pasal 12 disebutkan kalau kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK bisa dilakukan dengan terebih dulu meminta ijin tertulis ketua pengadilan tinggi negeri. Dalam keadaan mendesak, KPK bisa melakukan penyadapan sebelum mendapatkan izin tertulis dari ketua PN, namun dalam 1x24 jam ijin itu harus tetap diajukan.

                Berikutnya, wacana lain yang tertuang dalam draf revisi adalah terkait dengan dibukanya ruang untuk mengeluarkan SP3. Dalam kesejarahan KPK hingga saat ini, kewenangan itu itu termasuk diantara dihindari. Selain itu, Komisi III juga mewacanakan pembentukan dewan pengawas yang beranggotakan lima orang yang dipilih oleh DPR.

                   Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berharap parlemen menilai jujur fakta sosial yang mengancam kelangsungan hidup rakyat. "Korupsi semakin sistemik, memperparah kemiskinan rakyat, dan permanen gejalanya. Sementara DPR meyatakan KPK itu ad hoc. Pernyataan ini ngawur," kata Busyro.

       Ia mengatakan, bentuk korupsi yang mengalami penguatan saat ini adalah yang terkait politik. "Ini ditandai sejumlah anggota DPR dan DPRD dlm kasus Banggar dan revisi APBD," kata Busyro.

 

Dia menambahkan, potensi kekayaan sumber daya alam dan finansial semakin terancam untuk dijadikan tambang finansial terkait Pemilu 2014. "KPK sebagai user UU 30 tahun 2002 tidak merasa perlu sedikitpun untuk merevisinya," kata Busyro.

       Mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut menambahkan, dari 240 terdakwa yang dimejahijaukan KPK, semuanya dinyatakan bersalah. "Pencegahan juga semakin menghasilkan target, sehingga potensi korupsi bisa dicegat. Maka, jika ada beberapa anggota DPR dan DPRD diproses KPK itu adalah oknumnya, walaupun agak banyak. Semoga jangan membalasnya melalui kekuasaan Dewan untuk melumpuhkam KPK sbg aset negara dan rakyat," katanya.

       Pasca muncul gelombangan penolakan atas revisi UU KPK, suara-suara fraksi mulai berubah sikap. Jika tidak tegas menolak agenda revisi untuk pelemahan, maka rata-rata fraksi mengambil posisi aman dengan menyebut bahwa pihaknya belum memiliki keputusan terkait hal tersebut.

       Fraksi Partai Golongan Karya diantara yang menegaskan belum menyampaikan sikap untuk mendukung atau menolak pembahasan revisi UU yang disebut-sebut bakal melemahkan tugas dan fungsi KPK itu. Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto membantah jika partainya adalah salah satu pendukung revisi UU KPK. "Kami belum punya sikap yang konkrit. Karena perlu ada sinkronisasi," ujar Novanto di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/9).

"              Menurut Novanto, pembahasan revis UU KPK belum pada tahap menjadi hak inisiatif DPR. Revisi UU KPK masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"              "UU KPK kita tetap percayakan badan legislasi yang sedang mengkaji yang nanti diserahkan ke Komisi III yang nanti hasilnya diserahkan ke fraksi-fraksi," ujarnya.

"              Menurut Novanto, Fraksi Partai Golkar menilai sebuah hal yang wajar jika sebuah UU direvisi. Namun, perlu dipikirkan juga secara matang apa yang menjadi pertimbangan utama dari usulan revisi tersebut.

"              "Masih perlu adanya kerja sama tentang seberapa dalam dan seberapa jauh UU ini perlu dievaluasi," ujarnya.

"              Untuk saat ini, lanjut dia, Fraksi Partai Golkar masih mengamati dan menampung seluruh aspirasi terkait usulan revisi UU KPK tersebut, serta mengkaji apakah nantinya KPK dirugikan atau tidak dengan hasil dari revisi tersebut.

"              "Sehingga tidak merugikan. Tentunya kita semua ingin supremasi hukum berjalan dengan sebaik-baiknya antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan instansi lain," tandasnya.

       Sementara itu, anggota Komisi III Martin Hutabarat menyampaikan draf RUU KPK yang kini tengah dihamonisasi Badan Legislasi (Baleg) memang bersumber dari Komisi III. Saat proses pembahasan berlangsung di Komisi III terjadi pro kontra yang cukup keras.

       Menurut anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu, fraksinya termasuk yang menolak revisi UU KPK karena semangatnya memang hendak mnemangkas wewenang KPK.

       "Kalau untuk memperkuat atau memperbaiki KPK, kami dukung. Tapi, drafnya ini hendak membonsai," kata Martin, kemarin. Dia menegaskan di tengah praktek korupsi yang semakin merajalalela sekarang, KPK seharusnya terus diperkuat, bukan diperlemah.

       Di dalam draf revisi RUU KPK produk Komisi III, masuk beberapa usulan kontroversial. Di antaranya, ada penghentian penyidikan perkara melalui SP3, penyadapan KPK harus dengan izin pengadilan, dan menghapus wewenang penuntutan KPK untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan.

       Tapi, semua fraksi di DPR kini "cuci tangan" dengan menunjukkan sikap yang justru hendak memperjuangkan penguatan KPK. Martin juga tidak mau "membocorkan" fraksi mana saja yang paling ngotot mendorong pemangkasan kewenangan KPK, itu. "Nggak enak saya menjelek-jelekkan teman sendiri," kilahnya.

       Setelah selesai diharmonisasi di Baleg, draf revisi RUU KPK selanjutnya akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi RUU "revisi" inisiatif DPR. Dari sana, proses pembahasan akan dimulai antara DPR, dalam hal ini Komisi III dengan pemerintah.

(dyn/sof/bay/pri)