Buang-Buang Duit Ratusan Miliar, Desain Kotak Suara diubah Transparan

Sabtu, 29 Juli 2017 - 10:41:13 - Dibaca: 13723 kali

Google Plus Stumbleupon


Gedung KPU Pusat
Gedung KPU Pusat [NET]

“Effisien itu artinya bisa digunakan untuk selanjutnya. Distribusi tidak sulit, tidak berat,” kata mantan Ketua KPU Jawa Timur tersebut.

Berdasarkan hitungan yang dilakukan Jawa Pos, jumlah Kotak Suara yang akan diproduksi untuk 2019 nanti bisa mencapai 3 jutaan buah. Hal itu merujuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diprediksi mencapai 600 ribuan TPS. Di mana masing-masing TPS memasang lima kotak suara. Yakni Kotak suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, DPD, dan Pilpres.

Nah, jika setiap satuan kotak suara dihargai Rp. 100 ribu rupiah, maka dibutuhkan sekitar Rp. 300 miliar untuk mengadakan 3 jutaan kotak suara. Sementara nasib dari 1,8 juta kotak suara yang ada saat ini, dipastikan menjadi barang rongsok.

Apakah kotak suara baru bisa meminimalisir kecurangan? Arief menilai, sebetulnya tidak terlalu berdampak jauh. Sebab, selama ini, semua orang bisa melihat kotak suara tersebut selama di TPS. Dalam proses distibusi dan rekapitulasi pun sudah ada petugas pengawas dan aparat keamanan.

Saat dikonfirmasi, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, kotak suara baru dibutuhkan sebagai peningkatan kualitas pemilu. Selain banyak yang rusak, dia menilai desain transparan lebih memudahkan dalam proses pengawasan.

“Negara seperti Nepal saja sudah transparan (kotak suaranya),” ujarnya kepada Jawa Pos.

Disinggung soal aspek effisiensinya, Lukman menilai itu bukan menjadi urusannya. Sebagai pembentuk UU, pihaknya hanya menghendaki desain yang bisa menciptakan pemilu yang baik. “Kita ga menghitung ke sana. Kita ga tahu, KPU yang tahu. Mau kaca, plastic terserah saja,” imbuhnya.

Pria yang juga wakil ketua Komisi II itu mengakui, selama pembahasan tidak pernah mengajak penyelenggara untuk terlibat membicarakan hal itu. Menurutnya, itu tidak masalah. Sebab, pembentukan undang-undang merupakan kewajiban antara DPR dan pemerintah. Sementara KPU merupakan pelaksana UU.

Dalam kesempatan tersebut, politisi PKB itu juga menegaskan tidak ada unsur “menyelundupkan” pasal dalam norma tersebut. Sebab, norma tersebut sudah disepakati antara semua fraksi dan pemerintah.