Mendagri Ngotot Lantik M Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar

Selasa, 19 Juni 2018 - 09:57:51 - Dibaca: 1108 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA -   Pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) menuai kontroversi. Independensi Polri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tanah Pasundan pun dipertanyakan. Sebab, salah satu pasangan calon yang ikut kontestasi merupakan pensiunan jenderal polisi.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merupakan salah satu yang mengkritik keras pelantikan M Iriawan yang dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung kemarin (18/6). Menurut dia, pelantikan tersebut menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Sebab, sebelumnya pada Februari lalu, persoalan itu pernah menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Akhirnya, usulan jenderal polisi sebagai Pj gubernur dibatalkan.

Tapi, kata dia, sekarang pemerintah melaksanakan usulan yang pernah dibatalkan. “Pemerintah bisa dianggap melakukan kebohongan publik, menipu rakyat,” terang dia melalui keterangan resmi kemarin. Menurut dia, tidak ada alasan kuat menjadikan perwiran polisi sebagai Pj Gubernur Jabar. Sebab, mnasih banyak pejabat lain yang lebih sesuai menduduki posisi tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, alasan Kemendagri yang menyatakan Iriawan bukan lagi perwira aktif, karena dia saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas merupakan alasan yang mengada-ngada. “Alasan itu mengkonfirmasi bahwa sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot menjadi Pj Gubernur Jabar,” papar dia. Mutasi mantan Kapolda Metro Jaya dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret lalu hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri.

Fadli menilai pemerintah sangat ngotot menunjuk jenderal polisi sebagai Pj gubernur. Dia pun mempertanyakan motif di balik kengototan pemerintah. “Sampai tidak segan menjilat ludah sendiri. Apa motifnya?. Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini Pilkada Jabar aman-aman saja,” ucap dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, selain menjatuhkan kredibilitas pemerintah, penunjukkan M Iriawan juga membuat independensi polri kian dipertanyakan. Baik untuk Pilkada Jabar, maupun pilkada di daerah lain. Termasuk tahapan pemilu tahun depan. Selama ini ada beberapa laporan terkait tidak netralnya oknum aparat.

Fadli mengatakan, persoalan Pj Gubernur Jabar itu akan memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jabar. Keputusan itu bisa menodai pilkada. Timbul rasa curiga dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Luthfi Andi Mutty, anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar menabrak beberapa peraturan. Diantaranya, Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 3/2002 tentang Polri yang menyebutkan bahwa anggota polri dapat menduduki jabat di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Kedua, melanggar Pasal 210 ayat 10 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur pengisian kekosongan jabatan gubernur. Yaitu, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Partai Demokrat juga mengkritik keras pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya berencana mengajukan hak angket di DPR untuk mempersoalkan pelantikan tersebut. Fraksi Partai Demokrat akan menginisiasi pengusulan hak angket. “Judul angketnya diserahkan ke fraksi,” tutur dia saat dihubungi Jawa Pos (Induk Jambi Ekspres).

Menurut dia, pelantikan itu merupakan gejala kerusakan demokrasi yang sangat serius. Dia menilai, penguasa sewenang-wenang. Potensi kerusakan akibat peristiwa itu sangat tinggi, sehingga tidak boleh dibiarkan.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menuturkan, pelantikan M. Iriawan sebagai PJ Gubernur akan memantik sentiment negatif. ”Memunculkan prasangka dan dugaan macam-macam,” tuturnya.

 

Apalagi, Polri ini menjadi garda terdepan dalam mengamankan agar pilkada bersih. Maka, dalam situasi ini Polri, khususnya di Jabar sedang dalam ujian dalam obyektifitasnya. ”Ditambah ada peserta pilkada pensiunan Polri,” terangnya.

Menurutnya, Polri tidak boleh terjebak dalam politik pragmatis dan transaksional. ”Harusnya semua menjaga lembaga negara seperti Polri dan TNI dari politik memenangkan kelompok tertentu,” paparnya.

Untuk Kemendagri, lanjutnya, diduga terjadi pelanggaran konstitusi sekaligus mencederai undang-undang pilkada. Dalam UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa pejabat pimpinan tinggi madya yang bisa menjadi Pj gubernur. Ketentuan itu diatur dalam pasal 201 ayat 10 UU pilkada. ”Pertanyaannya bagaimana mungkin perwira tinggi Polri bisa disamakan dengan pimpinan tinggi madya,” jelasnya.

Lagi pula, dalam Permendagri nomor 74/2016, pasal 4 ayat 2 menyebutkan Pj Gubernur harus diisi pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau provinsi. ”Apa tidak ada pejabat di Kemendagri dan Provinsi yang memiliki kapabilitas, itu pertanyaannya,” jelasnya.

Penunjukan Pj Gubernur memang hak preogratif dari Mendagri, namun jangan sampai pemerintah ini terkesan sesukanya dalam mengelola negara. ”Mengelola negara ini harus berdasarkan koridor hukum, sesuai konstitusi. Bukan malah dilanggar sesukanya,” ujarnya

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada motif apa pun dalam pengangkatkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Pelantikan yang dia lakukan juga tidak melanggar undang-undang. “Dulu kan banyak orang curiga. Kan saya tidak mungkin mengusulkan orang, lalu menjerumuskan presiden,” terang dia usai pelantikan kemarin.

Dia menegaskan, pihaknya sudah mengikuti prosedur yang ada. Ia yang mengusulkan nama calon Pj gubernur ke presiden. Menurut dia, M Iriawan menjabat sebagai Sestama Lemhanas yang setingkat dengan dirjen. Terkait dengan pelaksanaan pilkada, politikus PDIP itu mengatakan, tidak ada persoalan dengan pilkada, karena pesta demokrasi itu tinggal seminggu lagi. “27 Juni sudah coblosan, bisa apa,?” papar dia. Tjahjo menegaskan, dirinya tidak mungkin melantik penjabat gubernur tanpa dasar hukum. Dia bisa dipecat presiden jika melanggar undang-undang.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, pengisian jabatan Pj gubernur sudah sesuai aturan, karena posisi Iriawan sebagai Sestama Lemhanas. Sestama merupakan jabatan sipil utama, sama dengan dirjen. “Seperti saya boleh menjabat sebagai penjabat gubernur,” beber dia.

Menurut dia, jabatan TNI atau Polri tidak harus diubah statusnya sebagai sipil untuk menduduki jabatan tersebut. Misalnya, jabatan Polri di Lemhanas, dan di Kemenkopolhukam. Soni, sapaan akrab Sumarsono mengatakan, Iriawan diangkat sebagai penjabat gubernur bukan karena profesinya, tapi karena jabatannya sebagai Sestama Lemhanas. “Kuncinya adalah sestama. Kalau Pak Iriawan di Lemhanas tidak menjabat apa-apa, ya tidak jadi Pj gubernur,” ungkapnya.

M Iriawan mengatakan, dia siap bekerja keras penuh tanggungjawab untuk melayani masyarakat. Dia juga akan melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Dia juga akan mengawasai aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap netral dalam Pilkada Jabar. Ia juga berjanji akan bersikap netral. “Saya ini meniti karir dari bawah. Sayang bagi saya jika berbuat tidak baik. Ini pertaruhan bagi. Sayang karir saya,” papar dia.

Terkait dengan kritikan dari berbagai pihak, dia tidak mempersoalkan hal itu. Menurut dia, kritikan itu tidak menjadi masalah. Kritikan sudah biasa di alam demokrasi. Perbedaan pendapat menjadi hal yang lumrah. Yang penting tujuannya sama. Yaitu, menjaga negara tetap utuh.

Sementara Wakapolri Komjen Syafruddin menuturkan bahwa terkait Pj Gubernur Jawa Barat bukan merupakan domainnya. ”Kebijakan itu bukan usulan Polri, tapi kalau diminta iya,” jelas mantan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut.

Menurutnya, Komjen M. Iriawan saat ini tidak berada di institusi Polri, melainkan berada di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). ”Kan jadi Sekretaris Utama Lemhanas,” paparnya singkat. Lalu, menjawab pertanyaan lainnya.

(lum/idr)