Mundur Lebih Gentleman, Dua Kasus Jerat Zumi Zola

Senin, 16 Juli 2018 - 10:14:02 - Dibaca: 2787 kali

Google Plus Stumbleupon


Zumi Zola
Zumi Zola / Jambi Ekspres Online

Meski demikian, azas praduga tak bersalah harus tetap dilakukan, mengingat Zumi Zola baru sebagai tersangka.

Bayu mengaku, pihaknya mendukukung proses hukum Zumi Zola yang kini ditangani KPK. “Kita memang ada rencana aksi, tapi setelah pembuktian,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Jambi, Ramazani Novanda, mengatakan sebenarnya roda pemerintahan Provinsi Jambi sudah dijalankan oleh Fachrori Umar sebagai Pejabat sementara (Pjs).

          Karenanya, Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola harus mengundurkan diri. “Zola harus gentlemen,” ujar Ramazani Novanda, saat dikonfirmasi harian ini, kemarin (15/7).

          Meskipun, kata Novan, roda pemerintahan Provinsi Jambi dan merealisasikan janji politiknya ketika mencalonkan diri akan terus dilakukan, dengan adanya status Zumi Zola yang nonaktif, maka tidak akan maksimal.

          ‘’Dengan adanya status non aktiv, tidak akan maksimal dalam merealisasikan janji politiknya,’’ katanya.

Namun sayangnya, Zumi Zola yang saat ini masih ditahan KPK di Jakarta tidak bisa dikonfirmasi koran ini untuk dikonfirmasi terkait hal ini. Begitu pula dengan pengacaranya M Farizi. Beberapa kali dihubungi via ponselnya juga tidak diangkat.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, Rahmad Hidayat menyampaikan, jika sikap mundur yang dipilih pemimpin tertinggi Jambi itu maka tidak perlu menunggu inkrah kedua kasus yang mendera atasannya itu.

“Mekanismenya jika ada pernyataan mundur  secara tertulis oleh pejabat negara seperti Gubernur kepada Presiden dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maka tidak perlu menunggu inkrah pencopotannnya,”sebutnya.

Setelah itu, Rahmad menjelaskan bahwa sang pelaksana tugas Gubernur bisa menjabat gubernur definitif setelah Kepres tersebut keluar. “Tapi sebaliknya jika tidak pilih mundur, ya harus tungguh inkrah,” sampainya.