Perekaman di Jambi Lebihi Target Nasional

Hari Libur, Bisa Rekam E-KTP

Senin, 01 April 2019 - 20:11:05 - Dibaca: 2467 kali

Google Plus Stumbleupon


Ilustrasi
Ilustrasi / Jambi Ekspres Online

JAMBI-Menindaklanjuti arahan pusat terkait percepatan penyelesaian pencetakan KTP-El jelang Pemilu berlangsung, pihak Dinas Sosial Kependududukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Jambi menyebut sebenarnya sudah menerapkan lama aturan bekerja di hari Libur.

Ini diakui oleh Arief Munandar Kepala Dinsosdukcapil Provinsi Jambi. ‘‘Sudah kita laksanakan sebelumnya, makanya capaian kita sekarang perekamannnya sudah 97 persn,’‘ sampainya saat dihubingi Jambi Ekspres (29/3).

          Kedepannnya dia menyebut juga akan tetap meniadakan hari libur untuk mencapai target. Setidaknya untuk sekarang ini terdapat 100 ribu wajib KTP yang belum melakukan perekaman.’‘Besok hari libur pada 3 sampai 4 April bahkan kita akan jemput bola di Kabupaten Sarolangun, karena di daerah ini terbanyak yang belum rekam,’‘ ujarnya.

          Untuk Sarolangun sendiri, kata dia, yang pada sebelumnya ada diangka 86 persen kini sudah menyentuh 90 persen. ‘‘Jadi ada 10 persen lagi , itu yang akan kita keroyok bersama,’‘ ujarnya. 

          Bahkan juga pihaknya juga menfokuskan petugas gabungan perekaman e-KTP  di Kabupaten Sarolangun. ‘‘Jadi kita genjot di Kabupaten Sarolangun dan di tanggal 3hingga 4 April nanti akan dikeroyok pengerjaannya dengan melibatkan petugas yang bukan hanya dari Sarolangun saja, tetapi juga dari Kabupaten/kota lain seperti Kerinci, Bungo dan sungai Penuh,’‘ sampainya.

Arif juga menyampaikan, rencananya pada awal April itu pula, turut dilaksanakannya program gerakan Indonesia sadar administrasi kependuduk. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa petugas akan menjemput bola dari desa ke desa dan menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun agar dapat berbondong-bondong datang di pelayanan Dinsosdukcapil gabungan dari 11 kab/kota untuk melakukan perekaman.

‘‘Kita akan jalan ke kecamatan dan desa-desa. Karena masih ada kecamatan di Sarolangun itu yang warganya belum melakukan perekaman dan cetak KTP. Seperti  Mandiangin, Pauh, Air Hitam dan Sarolangunnya sendiri,’‘ sampainya.

Sementara untuk perkembangan terbaru dia menyebut pihaknya juga telah mendapat blangko tambahan dari Dirjen Dukcapil. ‘‘Ini saya di Jakarta barusan juga ketemu Dirjen, dan kita sudah ambil blangko lumayan kita dapat 30 Ribu , ‘‘ katanya.

          Ini diyakininya juga akan menjadikan kartu yang bersifat Print Ready Record (PRR) bisa dicetak. ‘‘Untuk sekarang yang PRR sudah banyak yang selsai tinggal sebagian lagi, sekirta 20 ribu yang PRR, kita kejar didaerah,’‘ sampainya.

          Sementara untuk optimalisasi Perekaman melalui satu mobil KTP-El keliling di Jambi dia menyebut belum bisa dilaksanakan. ‘‘Sekarang kita lagi lelang, lagi nentukan spek (mobil), setelah pemilu lagi proses perencanann, Insya Alah pelan-pelan,’‘ katanya.

          Sedangkan untuk target secara nasional sendiri, Arief mengklaim, bahwa mereka sudah diatas target yaitu 97 persen. ‘‘Kita sudah dapat ditarget Nasional. Nah apalagi kalau di Kabupaten Sarolangun nanti targetnya tercapai, tentu saja dapat menambah lagi target secara Nasional,’‘tuturnya.       

Kendati demikian, Arif berharap akan kesadaran masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTPuntuk dapat menunaikan tanggungjawabnya.      

‘‘Kalau hanya kita yang aktif namun masyarakat tidak mempunyai kesadaran kan susah juga. Karena untuk mendapat bantuan apapun bentuknya harus memiliki identitas berupa KTP. Jika tidak punya KTPjangan harap dapat bantuan dari pemerintah,’‘ pungkasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batanghari sangat menyambut baik atas keluarnya perintah dari Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII atas uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dan juga berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri Kepada Bupati/Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten/kota untuk melakukan dukungan dan percepatan perekaman KTP-el bagi warga negara Indonesia wajib KTP-el yang belum merekam.

‘‘Kita sangat menyambut baik tentang rencana pelayanan hari Sabtu dan Minggu tersebut, karena dengan begitu pelayanan kepada masyarakat akan segera cepat terselesaikan,’‘ ungkap Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Batanghari Reflizer.

Reflizer juga mengatakan bahwa rencana tersebut nantinya akan disampaikan kepada seluruh staf dan pejabat Disdukcapil.

‘‘Jika sudah turun surat edaran tersebut, segera akan kita tindak lanjuti, dan kita rapatkan secara bersama,’‘ungkapnya.

Sementara Mulyadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi mengatakan, untuk data wajib KTP yang belum melakukan perekaman hanya 1 persen dari total wajib KTP 446 ribu jiwa di Kota Jambi.

 

‘‘Kini 99 persen sudah melakukan perekaman. Sisanya masih kita lakukan jemput bola,’‘ kata Mulyadi.

Lebih lanjut Mulyadi mengatakan, pelayanan jemput bola terus dilakukan hingga ke kelurahan dan ke sekolah-sekolah.

‘‘Cuma sekarang manusianya yang tersisa 1 persen ini masih ada di Kota Jambi atau tidak, itu yang tidak kita ketahui. Ada kemungkinan sudah berada di luar Kota Jambi,’‘ imbuhnya.

Untuk hari libur sebut Mulyadi, pihaknya tetap melakukan pelayanan perekaman, seperti pada malam hari perekaman hingga pukul 23.00 Wib.

‘‘Kita koordinasi dengan pihak kelurahan terkait jadwal dan berapa banyak warga yang hendak melakukan perekaman. Kadang kalau rame sampe pukul 23.00 Wib,’‘ tuturnya.

‘‘17 April nanti kita tetap buka pelayanan. Sudah ada surat edaran dari pusat,’‘ sebutnya.

Dinas Dukcapil Tebo mengaskan akan tetap melaksanakan perekaman pada hari libur. Hal tersebut telah mulai dilakukan sejak Februari lalu.

‘‘Perekaman di hari libur sudah kita lakukan sejak Februari lalu, April ini juga akan kembali kita lakukan,’’ ujar Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Bekti Ferry Densi.

 

Selain itu juga, pihak Dukcapil Tebo juga melakukan jemput bola. Bahkan pihaknya bekerja sama dengan pihak KPU untuk mendapat informasi lokasi warga yang telah masuk DPT namun belum memiliki e-KTP. Selain itu juga di setiap kecamatan kata Ferry memiliki alat perekaman sehingga pihak mecamatan juga terus melukan jemput bola ke desa dan kelurahan.

‘‘Kita terus melakukan jemput bola, kita juga bekerjasama dengan pihak KPU dalam menjemput bola bagi warga yang telah masuk DPT namun belum memiliki e-KTP. Pihak kecamatan juga terus melakukan jumput bola ke desa dan kelurhan, dan itu akan terus kita lakukan hingga semua warga memiliki e-KTP,’‘ tegas Bekti Ferry.

Menurutnya, 92 persen masyarakat Kabupaten Tebo melakukan perekaman e-KTP, hanya tinggal 8 persen yang belum. ‘‘Tinggal 8 persen atau 3 ribuan, itu jug mungkin banyak yg pindah domisili atau yangvlainnya, namun akan tetap kita telusuri dan jemput bola ke daerah-daerah,’‘ tuntas Ferry.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bungo, Ibnu Hajar juga mengakui adanya intruksi untuk peningkatan perekaman jelang 17 April 2019.

Ibnu Hajar mengatakan pihaknya sudah melakukan hal ini dari tiga tahun lalu jauh sebelum adanya intruksi. Dimana saat ini jika dipersentasekan masyarakat yang sudah memiliki e - KTP sekitar 99, 87 persen.

 

‘‘Memang benar adanya intruksi tersebut. Kita akan tetap terus melakukan jemput bola. Hal ini sudah kita lakukan dari tiga tahun lalu. Semoga saja bisa selesai sebelum batas waktu ,’‘ ucap Ibnu Hajar.

Dikatakannya, Dukcapil Bungo selama ini sudah menempatkan pegawainya di beberapa kecamatan yang jauh dari pusat kota. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak merasa kesulitan.

‘‘Selama ini pegawai kita sudah ditugaskan untuk turun kelapangan. Makanya persentase capaian kita cukup baik. Jika kita hitung palingan yang belum cetak e KTP sekitar 300 - 400 orang lagi ,’‘ sebutnya.

Saat ini tidak ada keluhan yang dialami oleh Dukcapil Bungo. Seperti stok blangko, diperkirakan sesuai dengan kebutuhan. Jika terus dikejar, maka dalam dua tiga hari semunya bisa diselesaikan.

‘‘Kalau upaya yang kita lakukan sudah cukup. Jadi tinggal lagi kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri. Kita sudah turun jemput bola, kita sudah melakukan himbauan dan upaya lainnya ,’‘ tutupnya.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Zamroni, dikonfirmasi mengimbau kepada seluruh warga Kota Sungai Penuh untuk segera mengecek KTP-el yang sudah diserahkan di Kelurahan, Desa atau Kecamatan beberapa waktu lalu.

 

Selanjutnya, bagi warga yang baru memiliki surat keterangan (Surket) ataupun KTP lama, diminta untuk segera meminta KTP-el di Disdukcapil.

Ditegaskan Zamroni, bahwa Dukcapil Kota Sungai Penuh akan terus memaksimalkan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el dengan membuka jam pelayanan pada hari libur.

Padahal sambung Zamroni, pada Desember 2018 lalu, berdasarkan intruksi pusat, bagi warga yang belum melakukan perekaman e-KTP hingga akhir tahun 2018, maka data warga tersebut akan dinonaktifkan.

‘‘Ketentuan ini berdasarkan intruksi dari pemerintah Pusat, jika nantinya warga yang telah dinonaktifkan ingin mengaktifkan kembali data mereka, maka harus membawa kartu keluarga,’‘ sebut Zamroni.

Penuturan dia, hingga akhir Desember 2018, di kota Sungai Penuh dari 77.325 warga yang wajib e-KTP, sebanyak  4.411 orang wajib E-KTP belum melakukan perekaman. Dia juga menyebutkan, kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat warga tersebut belum melakukan perekaman. ‘‘Memungkinkan warga yang tidak melakukan perekaman, sudah pindah domisili, namun tidak dilaporkan,’‘ ungkapnya

Disamping itu lanjut dia, meskipun pihaknya sudah melakukan jemput bola, mendatangi desa-desa dan sekolah yang ada di kota Sungai Penuh, namun, masih ada warga yang belum melakukan perekaman. ‘‘Kita sudah jemput bola, namun masih ada warga juga enggan mengurus e-KTP,’‘ tutur Zamroni.

Di bagian lain, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Apnozal, menyambut baik dan mendukung adanya langkah cepat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti putusan MK terkait perekaman e-KTP.

Pada prinsipnya, kata Apnizal, e-KTP sebagai dasar orang untuk memilih dalam pesta demokrasi lima tahunan ini memang perlu mendapat perhatian penting.

Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga dan mengakomodir seluruh masyarakat yang memilih hak pilih untuk bisa menyalurkan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya.

‘‘Kita mendukung langkah itu dipercepat sebelum pelaksanaan Pemilu berlangsung,’‘ katanya kepada harian ini, Jumat (29/3).

Menurutnya, hal ini juga akan berdampak terhadap target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan 17 April mendatang.

‘‘Jadi bagi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), akan bisa mencoblos pada hari pemungutan suara nantinya dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK),’‘ bebernya. (aba/hfz/adi/bjg/rza/ptm/wan)