Pangkas Birokrasi sampai Daerah

Selasa, 22 Oktober 2019 - 06:54:21 - Dibaca: 849 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Wacana pemangkasan birokrasi dengan menyederhanakan eselon terus menuai reaksi. Meski demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan, realisasinya nanti bisa diterima dan diterapkan hingga tingkat daerah.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Bappenas Slamet Soedarsono mengatakan pemangkasan lapisan eselon bagian dari reformasi birokrasi. Pada posisi ini akan muncul kompetisi, dan manfaat, pada sisi penempatan, baik tingkat struktural maupun fungsional. ”Nanti akan dipahami sendiri mengapa, dibuat seperti itu. Karena sejatinya jabatan dalam pemerintahan cuma dua struktural dan fungsional,” terangnya, kemarin (21/10).

Struktural misalnya, lebih fokus pada pengambilan keputusan seperti direktur dan kasubdit. Sementara fungsional lebih pada pengkaji, telaah, berdasarkan spesialisasi background pendidikan atau sertifikasi. ”Artinya, ini terpetakan. Jelas posisi kerjanya,” imbuh Slamet.

Saat ini, lanjut Slamet, fungsional semakin hari semakin besar perannya baik melalui berbagai kompetensi dasar kepada profesi dan spesialisasi maka mereka akan melengkapi fungsi birokrasi.”Ke depan posisinya lebih pada telaah yang nantinya disampaikan ke pimpinan tertinggi. Gagasan bagian dari karya, ini bentuk eksistensi di birokrasi,” ujarnya.

Selain itu, Slamet menuturkan bahwa perampingan struktur sebenarnya telah ada dan dilakukan sejak kepemimpinan Jokowi jilid I namun skala kebijakan tersebut tidak terlalu besar sehingga kurang diekspos. ”Ini diterapkan di Bappenas. Strukturnya tidak sebanyak dulu yang ada eselon IV, sekarang di kedeputian itu paling rendah eselon III. Kalau pusat saja bisa, artinya daerah sangat bisa,” jelasnya.

Lalu kapan penerapannya? Slamet belum mengetahui. ”Kita tunggu saya kabinetnya nanti. Kabinet itu akan melakukan perencanaan lebih terperinci mengenai mana yang didahulukan dan dipercepat,” katanya.

Terpisah Pengamat Hukum Yusdiyanto Alam mengatakan penyederhanaan eseloniasasi kecendrungannya memangkas birokrasi yang panjang. Birokrasi yang kerap menuai kritik dari publik dan korup. ”Ini kan salah satu poinnya. Contoh saja ketika Anda mengurus izin, berhari-hari dan harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Alasannya belum dteken A, B maupun C. Ini yang tidak pas,” terangnya.

Selama ini, sambung Dosen Hukum dan Tata Negara Universitas Lampung itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja untuk kepentingan pemerintah bukan kepala daerah. “Termasuk kepala OPD harus mampu melaksanakan visi misi kepala daerah yang direalisasikan dalam bentuk program pembangunan. Jadi yang ditonjolkan itu kualitas kerja, bukan kedekatan kepada kepala daerah untuk mempertahankan jabatan,” terangnya.

Ditambahkannya, permasalahan ASN, terutama pejabat Eselon II-IV di hampir seluruh Pemprov maupun daerah lainnya di wilayah itu hampir sama. Isu terkait gerbong kepala daerah mengisi jabatan strategis di pemerintahan kerap bergema seusai pilkada.

Semestinya, pola perekrutan ASN dilakukan secara profesional, berdasarkan kualitas, profesional dan kapasitas, bukan berdasarkan kedekatan atau komitmen tertentu yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Para pejabat juga jangan pula tergiring oleh kepentingan politik tertentu, misalnya menjelang pilkada. Mereka harus taat aturan dan tetap netral.

“Kalau benar ada pejabat Eselon II yang tidak disiplin, semestinya diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, bukan disuruh mengundurkan diri. Atau ada ASN karena adik iparnya Walikota eh, baru berapa tahun jadi ASN sudah bisa menempati posisi sekretaris dinas, ini kan ga masuk akal. Maka pentingnya dipangkas eselonisasi,” tegasnya.

Terpisah Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan pemangkasan proses birokrasi seperti yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin harus turut meyentuh tataran birokrasi di pemerintahan daerah karena justeru hambatan pemrosesan izin usaha dan investasi selama ini banyak berhulu di daerah.

Kegusaran Presiden Jokowi mengenai sulitnya perizinan investasi, hingga mandeknya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak disebabkan rumitnya birokrasi di pemerintahan daerah.

Hambatan di birokrasi daerah itu membuat deregulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat menjadi tidak efektif. “Yang perlu pemerintah perhatikan juga ialah peraturan dan birokrasi di tingkat daerah, karena dalam beberapa kasus, meskipun aturan pusat telah melakukan deregulasi, namun aturan dan birokrasi daerah menjadi bottleneck (hambatan) investasi dan pengembangan UMKM,” ujar dia.

Josua menanti gambaran detail mengenai rencana penyederhanaan birokrasi yang digaungkan Presiden Jokowi saat pidato pelantikan Minggu (20/10). Upaya perbaikan birokrasi yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam periode pemerintahan 2014-2019tidak cukup untuk berkontribusi signifikan bagi reformasi struktural perekonomian.

“Birokrasi ini sendiri kembali menjadi fokus pemerintah di periode kedua kali ini karena meskipun perbaikan birokrasi telah berjalan dalam lima tahun terakhir, tapi tidak cukup menarik investor di tengah isu perang dagang AS-China dan tren perlambatan ekonomi global,” ujar dia.

Selain itu, rencana Presiden Jokowi untuk mengajak DPR dalam merumuskan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Tenaga Kerja dan Pengembangan UMKM juga sangat dinantikan realisasinya. “Diharapkan dalam kedua UU tersebut akan ada peraturan terkait posisi pemerintah pusat terhadap intervensi peraturan daerah terkait investasi dan usaha,” ujar dia.

Josua mengatakan dengan penciptaan lapangan kerja serta mendorong penguatan UMKM, maka indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) serta tingkat daya saing Indonesia akan meningkat dan mampu menyerap investasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, Minggu sore, berjanji bakal memangkas jumlah eselon di pemerintahan. Hal itu bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi. “Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong,” kata Jokowi saat pidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu.

Menurutnya saat ini jumlah eselon sudah terlalu banyak. Diketahui saat ini terdapat empat level eselon dalam jabatan struktural di pemerintahan. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?” katanya.

Untuk itu, Jokowi bakal memotongnya hanya menjadi dua. Nantinya jabatan itu akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keadilan dan kompetensi. “Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” katanya.

(fin/ful)

Sumber: www.jpnn.com