KPU Minta Kemendagri Paksa 5 Pemda

Rabu, 06 November 2019 - 16:48:26 - Dibaca: 428 kali

Google Plus Stumbleupon


KPU Arief Budiman bersama komisioner menunjukkan data besaran usulan NPHD. Komisi Pemilihan Umum merilis lima daerah yang belum menandatangi NPHD Pilkada 2020 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11). FOTO: Khanif Lutfi / FAJAR INDONESIA NETWROK.
KPU Arief Budiman bersama komisioner menunjukkan data besaran usulan NPHD. Komisi Pemilihan Umum merilis lima daerah yang belum menandatangi NPHD Pilkada 2020 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11). FOTO: Khanif Lutfi / FAJAR INDONESIA NETWROK. / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Lima daerah diketahui belum selesai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaksa lima pemerintah daerah (Pemda) untuk duduk bersama.

“Kami menunggu insiatif Kemendagri untuk memaksa pemda duduk satu meja dengan teman-teman KPU dan Bawaslu. Sehingga pembahasan soal anggaran bisa segera tercapai,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Selasa (5/11).

Menurutnya, harus ada upaya dari Kemendagri mempertemukan antara pemda dengan penyelenggara pilkada. Baik baik KPU maupun Bawaslu. Secara prinsip, lanjutnya, penyelenggara pilkada di daerah bersedia membicarakan secara terbuka dengan pemda mengenai anggaran. “Kita buka saja satu persatu. Anggaran KPU kalau mau dipotong, misalnya sosialisasi, oke. Berapa kegiatan? Atau spanduknya. Atau anggaran awalnya per desa, kemudian dipotong satu. Silakan saja, teman-teman di daerah terbuka kok,” paparnya.

Namun, persoalannya pemda dari awal sudah mematok angka dan tidak terjadi proses pembahasan secara terbuka. Sementara angka yang dipatok sepihak itu, jauh dari kebutuhan yang diajukan KPU. “Beberapa daerah itu tidak pernah memberitahu pos anggaran mana yang harus dipotong. Tetapi sejak awal sudah mematok. Pokoknya untuk KPU sekian. Jadi, KPU juga nggak tahu harus berbuat apa jika sudah dipatok segitu,” jelasnya.

Dikatakan, harus ada intervensi dari pihak-pihak yang lebih berwenang. Terutama Kemendagri yang mengambil langkah lebih maju untuk membuat proses dialog terjadi. Seperti diketahui, ada lima kabupaten dari total 270 daerah yang belum menandatangani NPHD. Yaitu Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar (Sumatra Barat), serta Simalungun (Sumatera Utara), dan Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan.

Tiga kabupaten, yakni Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar belum menemui titik temu antara anggaran yang diajukan KP Udengan pagu yang ditetapkan pemda. Sementara untuk Kabupaten Simalungun dan Pangkajene Kepulauan lebih karena relasi antara penyelenggara pilkada dengan pemda yang kurang harmonis.

265 Daerah Rp 9,8 Triliun

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut anggaran pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah sebesar Rp9,8 triliun. “Sebanyak 265 daerah dengan usulan yang diajukan penyelenggara pemilu. Yakni KPU sebesar Rp11,7 triliun. Namun yang disetujui dan sudah ditandatangani dalam NPHD Rp9,8 triliun,” kata Arief.

Sementara total anggaran penyelenggaraan pilkada pada 2020 yang diusulkan untuk lima daerah yang belum menyelesaikan NPHD mencapai Rp198,2 miliar. “Lima daerah belum yang belum menandatangani NPHD dengan total anggaran diusulkan Rp198,2 miliar atau setara 1,66 persen dari total anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada serentak,” paparnya.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak Rp9,8 triliun, dari yang diusulkan Rp11,7 triliun. Turunnya anggaran sebagian besar karena merasionalisasi dana sosialisasi.

Oleh karena itu, KPU meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terkait sosialisasi pilkada serentak 2020. “Kita tahu partisipasi pemilu serentak mencapai 82 persen. Untuk itu, KPU mengharapkan partisipasi politik pada pilkada serentak 2020 juga relatif pada derajat yang sama,” terangnya. Pada 2020, ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak di Indonesia, terdiri atas sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota.

(rh/fin)

 Sumber: www.fin.co.id