Tiga Langkah Penyederhanaan 441.148 Pejabat Eselon III – V

Kamis, 07 November 2019 - 05:52:38 - Dibaca: 2626 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi akan segera dilaksanakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut ada tiga langkah yang akan dilakukan untuk menjadikan birokrasi lebih ramping, efektif dan menjamin program untuk masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi KemenPAN-RB, saat ini ada 441.148 orang pejabat eselon III, IV, dan V yang masuk dalam program penyederhanaan eselonisasi. Berdasarkan data Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, data eselon itu mencakup seluruh kementerian/lembaga dan daerah di seluruh Indonesia.

“Jumlah pejabat eselon III yakni 98.947 orang, eselon IV 327.771, dan eselon V 14.430 katanya, Rabu (6/11).

Rini menyampaikan dalam proses penyederhanaan eselonisasi terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan.

Pertama, kriteria jabatan eselon III ke bawah yang dapat dan tidak dapat dialihkan. Kedua, kesesuaian kompetensi jabatan eselon III ke bawah dengan jabatan fungsional yang tersedia.

Lalu yang ketiga adalah kesiapan dan ketersediaan jabatan fungsional yang akan menjadi jabatan pengganti.

“Sementara untuk yang keempat, kemungkinan pengalihan kewenangan jabatan eselon III ke bawah menjadi kewenangan jabatan fungsional,” katanya.

Selnajutnya, kata Rini, yang kelima adalah, kesetaraan tunjangan jabatan eselon III ke bawah dengan tunjangan jabatan fungsional. Keenam, ketersediaan anggaran sebagai akibat dari pengalihan jabatan dimaksud.

Untuk yang Ketujuh, kemudahan proses inpassing jabatan eselon III ke bawah menjadi jabatan fungsional.

“Dan kedelapan yaitu, dampak risiko kebijakan pengalihan eselon III ke bawah,” bebernya.

Dia menjelaskan pejabat eselon III ke bawah yang memiliki potensi tidak dapat dialihkan, yakni pejabat dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa.

“Lalu, pejabat yang tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan otorisasi, legalisasi, pengesahan, atau persetujuan dokumen serta kewenangan kewilayahan,” katanya.

Berdasarkan Berdasarkan bagan tindaklanjut arahan Presiden oleh KemenPAN-RB, tiga langkah yang akan dilakukan adalah penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, dan transformasi jabatan.

Langkah Penataan Organisasi meliputi, menentukan kriteria penyederhanaan birokrasi, mengidentifikasi unit yang dapat/tidak dapat disederhanakan, menyusun peraturan perundang-undangan untuk penataan organisasi, melaksanakan transformasi/penataan organisasi (peralihan jabatan struktural ke fungsional).

Sedangkan langkah kedua, Penataan Jabatan Fungsional yang meliputi, menyesuaikan regulasi tentang jabatan fungsional yang komprehensif dengan menambahkan informasi faktor jabatan pada tugas manajerial/decision making, sehingga terdapat beberapa kelas jabatan dalam satu jenjang.

Selain itu, menyelaraskan kelas jabatan fungsional dengan struktural dan antar jabatan fungsional, menyusun peraturan perundangan memgenai jabatan dan pangkat ASN, serta menyelaraskan tunjangan jabatan fungsional dengan jabatan struktural manakala masih dimungkinkan.

Langkah ketiga, yakni Transformasi Jabatan meliputi, menyusun peraturan perundang-undangan penyederhanaan birokrasi, memetakan jabatan dan pejabat struktural yang terkena dampak, memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan jabatan.

Selain itu, menyelaraskan kebutuhan anggaran setiap instansi pemerintah, menetapkan masa transisi peralihan, serta transformasi jabatan dilakukan secara nasional seluruh instansi pemerintah.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk melakukan penyederhanaan birokrasi pihaknya telah mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal dan sekretaris kementerian/lembaga untuk mempersiapkan penyederhanaan eselonisasi.

“Tujuan penyederhanaan eselon untuk mempercepat perizinan investasi dan mempercepat pelayanan masyarakat,” kata Tjahjo, kemarin.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan kebijakan tersebut tidak akan merugikan karier para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tentunya setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah, seminimal mungkin tidak merugikan karier ASN,” kata Anwar Sanusi dalam keterangan tertulisnya.

Dalam profesi birokrasi terdapat dua jabatan yakni struktural dan fungsional. Jabatan fungsional sendiri menurutnya, telah ada sejak lama namun tidak memiliki banyak peminat.

“Padahal, jabatan fungsional adalah posisi penting yang diisi oleh ASN-ASN terampil dan profesional,” katanya.

Terkait karir, Anwar Sanusi menegaskan tidak ada perbedaan antara ASN jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Kedua jabatan tersebut memiliki potensi jenjang karier yang sama, bergantung pada kualitas dan kinerja masing-masing ASN.

“Kita berharap agar jabatan fungsional betul-betul semua profesional. Basisnya pertama keahlian, kedua keterampilan. Ada keterampilan pemula, ada terampil yang sifatnya ahli. Keahlian pertama ada muda, madya, utama,” terangnya.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi mendapat dukungan dari anggota Ombudsman Laode Ida. Dia menyebut rencana pemerintah yang akan memangkas jabatan eselon dalam struktur birokrasi sangat baik.

“Belum secara khusus (pendapat Ombudsman), tetapi saya setuju dengan prinsip itu karena yang sekarang kan struktur (jabatan) menyedot anggaran,” katanya.

Menurut dia, tak perlu banyak pejabat dalam bentuk struktural, yang terpenting dalam pemerintahan adalah fungsi sebagai aparatur negara.

“Jadi strukturnya administrasi saja dan tidak boleh banyak, yang boleh banyak itu adalah fungsional, untuk menjalani fungsi sebagai pelayan publik,” kata dia.

Selama ini jabatan eselon tersebut menurut Laode, dibuat lebih kepada mengakomodasi kepentingan orang tertentu agar mendapatkan jabatan.

“Dan dapat uang dari sana, itu nggak boleh lagi sebetulnya, itu prinsip reformasi birokrasi paling fundamental. Sekali lagi, mengurangi struktur dan memperbanyak fungsi adalah salah satu substansi reformasi birokrasi,” ucapnya.

(gw/fin)

sumber: www.fin.co.id