Gaji Guru Honorer Ditambah dari Dana Pendidikan

Kamis, 14 November 2019 - 17:16:31 - Dibaca: 7284 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menghimbau kepada pemerintah daerah, agar dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar gaji guru honorer ditambah dari alokasi dana pendidikan.

“Ada sekitar 800 ribu guru honorer tersebar di Indonesia. Sementara gajinya guru honorer masih bergantung pada dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dianggap tidak cukup,” kata Muhadjir Rabu (13/11).

Seperti diketahui, selama ini gaji sejumlah guru honorer masih banyak yang diambilkan dari dana BOS. Akibatnya, gaji yang dibayarkan sangat kecil dan tidak layak karena penggunaan dana BOS untuk gaji honorer dibatasi maksimal 20 persen dari besaran dana BOS.

Selain itu, Muhadjir juga menjanjikan sejumlah program di bidang pendidikan. Nantinya, pemerintah akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak hanya untuk siswa SD, SMP, atau SMA, melainkan hingga ke jenjang perkuliahan.

“Pemerintah juga berencana menambah jumlah politeknik untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja. Kemudian meningkatkan kerja sama industri dan perbaikan kurikulum,” terangnya.

Muhadjir juga memastikan, bahwa pemerintah tengah mengkaji penambahan lapangan pekerjaan untuk menampung para usia produktif. Menrutnya, pemerintah memiliki program yang mengintervensi menyiapkan tenaga terampil berkualitas tinggi

“Investasi akan didatangkan untuk beri ruang cukup bagi usia produktif di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani menambahkan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait terkait penambahan gaji guru honorer ini.

“Masalah gaji guru honorer ini bukan hanya melibatkan Kemenkeu dan Kemendikbud, tapi juga melibatkan K/L lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Jadi kami akan diskusikan terlebih dulu,” katanya.

(Der/Fin)

 

Sumber: www.fin.co.id