Tunjangan Profesi Guru SPK Distop

Jumat, 24 Januari 2020 - 14:15:05 - Dibaca: 3760 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

 

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyetop Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).

Penghapusan TPG untuk guru SPK ini tertuang dalam peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nomor 5745 / B.B1.3 / HK / 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Perdirjen GTK, tertulis, kriteria guru, bukan PNS, penerima tunjangan profesi adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dilengkapi pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

Bagaimana tanggapan Anda tentang artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad 1

2. Bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah / masyarakat dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk:

Sebuah. Guru pendidikan agama. Tunjangan Profesi guru agama diterima oleh Kementerian Agama; dan

b. Guru yang membahas di unit pendidikan kerja sama.

“Kebijakan ini merupakan tindakan intoleran dan diskrimininatif,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, Kamis (23/1)

Menurut Unifah, harusnya pemerintah tidak memberikan izin dalam pemberian TPG, demikian juga guru yang telah tersertifikasi. Padahal, melebihi ini baik guru di sekolah negeri maupun swasta dengan label SPK tetapi memiliki tugas dan fungsi yang sama, baik hak maupun tanggung.

“Seharusnya, jika persyaratan untuk memperoleh TPG terpenuhi, maka guru berlabel. SPK yang memenuhi syarat. Syarat utama untuk memperoleh TPG sesuai dengan UU Guru dan Dosen yang terkait dengan sertifikasi profesi yang mewajibkan guru mengajar 24 jam dalam sepekan,” terangnya.

Senada, pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, Perdirjen GTK yang diskriminatif dan gagal mengesahkan UU Guru dan Dosen. Pasalnya, guru SPK yang sudah tersertifikasi merupakan warga negara Indonesia dan masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mengelola Kemendikbud.

“Untuk mendapat tunjangan kenapa malah dibedakan ?,” katanya.

Menurut Indra, SPK akan sulit mempertahankan atau merekrut guru yang sudah memiliki sertifikasi. Pasalnya, guru yang tersertifikasi tidak akan mau kehilangan manfaat secara finansial.

“Tunggu SPK mau ganti benefitnya,” katanya.

Selain itu, dampak dari kebijakan ini juga akan meningkatkan guru SPK ke sekolah swasta. Jika hal tersebut terjadi, maka SPK akan kekurangan guru dan merugikan pelajar.

“Ini akan menjadi tiket keluar untuk guru mencari sekolah lain, di mana sertifikasi manfaat bisa diperoleh penuh di luar menerima,” katanya.

Diperlukan SPK adalah pendidikan yang dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi pada jalur formal sesuai lisensi-undangan. Sekolah SPK telah menyebar di seluruh Indonesia, didistribusikan sekarang mencapai sekitar 300 unit sekolah.

Peraturan tentang penyetopan dana TPG bagi guru di sekolah SPK ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nomor 5745 / B.B1.3 / HK / 2019 yang diminta oleh Plt. Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano. (der/fin)

Sumber: www.fin.co.id