Soal Pelantikan Pejabat Pemprov Jambi Hari ini, Bawaslu Bakal Telusuri Surat Izin Kemendagri

Selasa, 18 Februari 2020 - 14:13:26 - Dibaca: 578 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI- Bawaslu Provinsi Jambi akan menelusuri surat izin pelantikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi yang dilantik hari ini (18/2).

Bahkan, Bawaslu mengaku akan melakukan koordinasi dengan Mendagri. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi.

Dia mengatakan, terkait pelantikan OPD oleh Gubernur Fachrori Umar, pihaknya belum mendapatkan bukti tertulis dari kemendagri. Makanya pihaknya akan mencari tau bukti-bukti tertulis tersebut.

"Kita akan mencari tau bukti dari Kemendagri soal pelantikan hari ini," ujarnya.

Fachrul Rozi menjelaskan, jika nanti terjadi pelantikan dan tidak terdapat bukti dari Kemendagri, maka pihaknya akan memproses saat tahapan pencalonan.

"Kita akan memproses hal ini saat pak Fachrori mendaftarkan diri di KPU sebagai calon gubernur, " ujar Fachrul Rozi.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan Pilakada Serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi, serta dalam rangka upaya pencegahan terhadap pelanggaran, Bawaslu Provinsi Jambi ingatkan bagi petahana maupun bupati dan walikota yang akan maju pada pemilihan gubernur mendatang.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jambi, Fahrul Rozi mengatakan menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang intruksi pengawasan tahapan pencalonan pemilihan tahun 2020, Bawaslu Provinsi Jambi melayangkan surat imbauan bagi petahana maupun bupati dan walikota yang akan bertarung pada Pilgub 2020 mendatang.

“Dalam tugas Bawaslu itu salah satunya adalah melakukan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah upaya meminimalisir potensi pelanggaran baik pidana maupun administrasi. Untuk itu, terkait dengan tahapan pencalonan ini, kami melayangkan surat imbauan terkait larangan yang sudah diatur dalam undang-undang terkait soal pergantian pejabat,” sebutnya.

Diketahui, berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal Pasal 71, ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

Selanjutnya, ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota; Ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait Bupati dan walikota yang akan maju Pilgub 2020, melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon, menurut Paul—Sapaan akrabnya, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dimana bupati dan walikota dimaksudnya sebagai dari pejabat Negara. Maka, berdasarkan Pasal 188, maka masuk dalam kategori pidana pemilihan.

“Kalau petahana yang melakukan pergantian pejabat, maka sanksinya adalah diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon. Sedangkan bagi bupati dan walikota yang maju, maka sanksinya adalah pidana pemilihan,” tegasnya. (*/wan)