BPJS Kesehatan Belum Jalankan Putusan MA

Selasa, 31 Maret 2020 - 15:53:06 - Dibaca: 437 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

MAMUJU – Pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan hingga saat ini belum diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, Mahkamah Agung (MA) RI telah resmi membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju, Indira Azis Rumulatur mengatakan, BPJS Kesehatan secara resmi belum menerima salinan putusan MA. Petunjuk teknis (Juknis) dari kementerian terkait juga belum ada. Namun, pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan patuh pada ketentuan yang bakal diberlakukan.

“Sampai saat ini tagihan iuran untuk peserta mandiri masih mengacu pada ketentuan Perpres 75. Jadi peserta masih tertagih iuran dengan besaran sebelum keputusan MA. Kelas tiga Rp42 ribu, kelas dua Rp110 ribu dan kelas satu Rp160 ribu per bulan,” ucap Indira, Senin 30 Maret.

Menurut Indira, jika ada penyesuaian besaran iuran sesuai putusan MA, maka kelebihan pembayaran akan menjadi saldo iuran peserta yang akan dikompensasi untuk pembayaran iuran di bulan-bulan mendatang.

“Misalnya, peserta kelas satu sudah membayar Rp160 ribu di Maret, padahal nanti harusnya hanya bayar Rp80 ribu. Maka kelebihan Rp80 ribu di Maret akan menjadi saldo yang akan menjadi pembayaran di April,” kata Indira.

Saat ini, lanjut Indira, BPJS Kesehatan fokus pada pelayanan di tengah isu virus corona. Pelayanan saat ini masih berjalan normal. Hanya saja, pihaknya mengatur mekanisme antrean dan tempat duduk. Menerapkan social distancing.

“Sebelum masuk kantor disediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, antrean depan dengan jarak minimal satu meter. Setiap peserta diukur suhu tubuhnya. Kantor juga menyediakan handsinitizer,” bebernya.

Selain itu, petugas memberikan layanan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Seperti kacamata, sarung tangan dan masker.

“Untuk pelayanan kami lalukan pembatasan dulu, agar peserta yang datang adalah peserta yang benar-benar perlu melakukan kontak langsung. Prioritas bagi peserta PBI dan peserta yang ada hambatan layanan di rumah sakit,” tandasnya. (idr)

Sumber: www.fin.co.id