Langgar PSBB, 19 Orang Ditangkap

Sabtu, 04 April 2020 - 12:57:39 - Dibaca: 323 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Ancaman pidana terhadap pelanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum digubris sejumlah kalangan. Buktinya, masih ada warga yang nekat berkerumun di tengah wabah virus corona baru (Covid-19). Polisi mencokok 19 orang yang kedapatan berkumpul di Pasar Rumput dan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (3/4) dini hari.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menerangkan, empat pemuda ditangkap saat berkumpul di warnet Palmerah, sementara 15 lainnya di Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

“Telah dilaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak mematuhi pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19,” ujar Yusri melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4)

Penangkapan terhadap 19 orang tersebut dilakukan saat pihaknya melakuan patroli rutin. Tidak kurang dari 20 titik disisir kepolisian guna mencegah kerumunan masa. Melalui pengeras suara, jajaran Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pembatasan sosial.

Mereka yang diamankan, dimintai keterangan dan diberi pembinaan. Yusri mengatakan, pihaknya tidak melakukan sanksi pidana lantaran masih mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kita masih persuasif. (Mereka) membuat pernyataan setelah dilakukan pemeriksaan,” kata Yusri.

Meski rutin melakukan imbauan, Yusri mengungkapkan masih banyak warga yang nekat berkerumun. Sedikitnya 300 kerumunan massa dibubarkan jajaran Polda Metro Jaya. Langkah tersebut bakal terus dilakukan mengingat kebijakan pembatasan sosial telah ditingkatkan.

Pengamat Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menegaskan, penegakan hukum terhadap pelanggar PSBB sudah sesuai dengan konstitusi. Apalagi, langkah Polri dilandasi hukum tertinggi yakni keselamatan rakyat.

“Meskipun protokol social distancing bukan hukum formal yang bersifat memaksa, tetapi itu lahir didasarkan pada urgensi sosiologis yaitu menyelamatkan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Yang lebih tinggi dari sekedar UU (undang-undang), keselamatan rakyat adalah konstitusi tertinggi,” tegasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4). (irf/gw/fin)

sumber:www.fin.co.id