Sohibul Iman Minta Presiden Jokowi Tidak dengar Masukan dari Penjilat

Minggu, 05 April 2020 - 08:38:03 - Dibaca: 331 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar banyak mendengar masukan dan nasihat-nasihat kebijakan dari pihak-pihak yang tepat di situasi krisis saat ini.

“Kalau Bapak sepakat bahwa nyawa warga kita di atas ekonomi kita, maka pihak yang pertama dan utama Bapak dengar adalah pandangan dari para ahli kesehatan masyarakat, para ilmuwan, para ahli epidemiologi,para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang pertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan nyawa warga,” ujar Mohamad Sohibul Iman lewat surat terbukanya yang diterima redaksi Ahad (5/4).

Sohibul Iman menilai, hanya orang seperti itu yang patut didengar. Sebab menurutnya, di pundak mereka ada harapan. Kata dia, mereka memiliki kredibilitas, integritas dan kompetensi dalam memberikan pandangan secara jernih dan tidak memiliki konflik kepentingan.

“Sekali lagi, merekalah yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik dan bisnis! Dengarkan pandangan tulus mereka Pak,” tegas Iman.

Sebaliknya dia meminta Presiden tidak mendengar nasihat dari pihak-pihak yang dia sebut penjilat. Dia anggap mereka yang mempunyai kepentingan dan ingin mengejar investasi semata.

“Jangan dengarkan orang-orang di sekitar Bapak yang hanya mau menjilat Bapak dan bersikap Asal Bapak Senang! Jangan dengarkan pandangan dan bisikan para pembantu Bapak yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik. Jangan hanya mendengarkan suara para pemodal besar dimana kepentingan mereka semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi semata! Jangan salah pilih penasehat di lingkaran Bapak! Salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan!,” katanya.

Lewat surat terbuka itu dikatakan, PKS mengapresiasi terhadap kebijakan Pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

PKS juga meminta Jokowi agar tidak mempertimbangkan opsi penerapan Darurat Sipil. Darurat sipil dianggap membunuh demokrasi dan HAM di Indonesia. “Bukankah sudah ada UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU terkait lainnya seperti UU Penanggulangan Bencana? Kami memandang itu semua sudah mencukupi sebagai acuan dalam penangangan krisis Pandemic Covid-19.” Katanya.

“Saat ini, hal yang paling utama dilakukan pemerintah adalah mendukung 100 persen kebutuhan para tenaga medis seperti penyediaan APD, Penyediaan Swab Test yang mencukupi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.” Tegas Sohibul Iman. (dal/fin).

sumber: www.fin.co.id