Rakyat Sedang Susah, Anggota DPR Ditransfer Rp116 Juta, Benarkah?

Kamis, 09 April 2020 - 00:11:12 - Dibaca: 615 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Sebuah akun twitter @aksilangsung secara mengejutkan memposting selembar surat dengan kop Sekretaris Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI.

Surat bernomor: SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/24/2020, bersifat penting itu, berisi prihal Pembayaran Uang Muka Pembeluan Kendaraan. Surat ditujukan ke Anggota DPR RI yang dikeluarkan 6 April 2020.

”Saat APD untuk tenaga medis menipis, perkerja di-PHK, gaji dipotong, rakyat tak bisa makan, di saat itulah Anggota Dewan yang sangat terhormat ini mendapatkan UANG MUKA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN” tulis akun dengan tagar #ReformasiDikorupsi yang diposting sekitar pukul 21.00 WIB, Rabu (8/4).

Hingga pukul 23.56 WIB atau tepatnya setelah postingan di twett itu mulai viral, belum ada klarifikasi atau penjelasan dari Sekretaris Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI, terkait kebenaran dan keaslian surat tersebut.

Nah apa isi surat tersebut, berikut narasi yang disampaikan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk pembelian Kendaraan Perorangan Pasal (2) ayat (2) disebutkan bahwa ”Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah enam bulan sejak dilantik”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR RI, yang dilantik 1 Oktober 2019 akan dibayarkan uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp116.650.000.

Tertulis pula dalam isi surat tersebut, bahwa nilai sebesar itu dipotong pajak penghasilan 15?n akan ditransfer langsung melalui rekening Bank Mandiri Bapak/Ibu Anggota DPR RI pada tanggal 7 April 2020. Surat ditandatangani, Sekretaris Jenderal Indra Iskandar dengan NIP 196611141997031001.

 

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin belum mengetahui infomasi atau kebanaran surat tersebut. ”Saya belum tahu karena yang tanda tangan itu kan sekjen…dan kami pimpinan belum ada info itu,” jelas politisi Partai Golkar itu kepada Fajar Indonesia Network(FIN). (fin/ful)

Sumber: www.fin.co.id