1 September Gaji ASN Harus Non Tunai, Itu Kesepakatan Pemprov, Pemkab dan Pemkab Seprovinsi Jambi dengan KPK

Selasa, 11 Agustus 2020 - 10:12:08 - Dibaca: 1288 kali

Google Plus Stumbleupon


Dari kiri Komisiaris Bank Jambi, Dirut Bank Jambi, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan
Dari kiri Komisiaris Bank Jambi, Dirut Bank Jambi, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan / Jambi Ekspres Online

JAMBI- Di Ruang Pola Bank Jambi, Koordinator Korsupgah Wilayah 7 KPK RI Adlinsyah Malik Nasution, meminta Pemprov hingga Pemkab / Pemkot untuk menyalurkan gaji PNS melalui rekening, tidak lagi menyalurkan gaji secara tunai. Ini ditegaskannya dalam Rakor Monitoring dan Evaluasi atas Inovasi dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Aktual dan Potensial.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman SH MH, Komisiaris Utama Bank Jambi Hj. Emilia SE, Dirut Bank Jambi Dr. H. Yunsak El Halcon SH MSI, Direktur Umum Drs. H. Pauzi Usman, Direktur Kepatuhan Hj. Riza Roziani SE, para Sekda Kabupaten/Kota, Kepala OPD terkait dan Pemimpin Cabang Bank Jambi Sutomo, dan seluruh Kepala Divisi Bank Jambi.

Dikatakan, Koordinator Korsupgah Wilayah 7 KPK RI Adlinsyah Malik Nasution, pihaknya berada di Jambi selama 5 hari mulai hari ini (kemarin) hingga Jum’at mendatang. Pihaknya sebelumnya telah menyampaikan surat kepada seluruh Pemda di Provinsi Jambi, terkait adanya perlakuan yang kurang pas oleh Pemda. “Terkait masalah ini mulai 1 September, gaji seluruh PNS harus sudah masuk semua ke rekening. Karena masih ada sebagian Pemda-pemda yang menyalurkan gaji sebagian masuk melalui rekening PNS, namun sebagian lagi masih secara tunai,” katanya.

“ Kami telah ingatkan agar tidak lagi membayar gaji secara Tunai. Transaksi apapun terkait masalah rekening gaji itu, harus dilakukan dengan bank dan disetujui oleh pemilik rekening. Sebetulnya bendaharawan tidak boleh menyalurkan gaji secara langsung, semua hal yang namanya setoran gaji harus masuk ke rekening,” jelas Koordinator Korsupgah Wilayah 7 KPK RI Adlinsyah Malik Nasution kemarin (10/8).

Dari 11 Kabupaten/Kota, Pemda yang telah sepenuhnya menyalurkan gaji PNS melalui rekening baru 3, yakni Pemkot Jambi, Pemkab Tanjabtim dan Pemkab Merangin. Disepakati mulai 1 September seluruh Pemda harus telah menyalurkan gaji PNS melalui rekening. Karena yang berkaitan dengan transaksi keuangan umum pemda harus melalui perbankan, tidak boleh bendaharawan menyalurkan gaji secara tunai. Bahasan berikutnya adalah komitmen modal Bank Pemda terhadap Bank dalam hal ini Bank Jambi, KPK RI pun akan membantu pemenuhan modal bank, yang ditahun 2024 ditargetkan harus mencapai Rp 3 triliun.

2A_33

Para Sekda Kabupaten/Kota yang hadir dalam Rakor Monitoring di ruang pola Bank Jambi

 

3A_35

Kepala OPD Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan

4A_30

Dari kanan Koordinator Korsupgah Wilayah 7 KPK RI, Dirut Bank Jambi dan jajaran Koordinator Korsupgah Wilayah 7 KPK RI

5A_20

Dari kiri Koordinator Korsupgah Wilayah 7 KPK RI dan Plt Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman SH MH

6A_13

Koordinator Korsupgah Wilayah 7 KPK RI Adliansyah Malik Nasution

7A_8

Plt Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman SH MH


“Dan yang ketiga dibahas adalah optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan daripada alat yang telah dibantu bank daerah (Bank Jambi, red), dengan menyewakan sebanyak 200 alat pencatat jumlah pengunjung ditempat yang menghasilkan pajak daerah (Tapping Box, red). Karena pendapatan daerah berasal dari 4 yakni hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan. Alat yang telah dipasang dilokasi tersebut tidak boleh mati, harus terus diaktifkan dan dimonitor oleh pemda setempat. Kenapa harus Bank Jambi?, jawabannya karena Bank Jambi adalah bank daerah, dan pemda harus berkolaborasi dengan Bank daerah (Bank Jambi, red),” ujarnya.


Sementara, Pj Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman SH MH menambahkan, terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk gai bagi PNS, ini merupakan rangkaian panjang pencegahan, agar pemda dapat meminimalisir tindak kecurangan. Pemda pun telah diberikan ruang untuk menyampaikan masalah dan dikemudian dicarikan solusi. Berkaitan dengan gaji PNS, per 1 September seluruh gaji PNS wajib ditransfer melalui rekening Bank Jambi.


“Kami juga coba inventarisir potensi PAD di Provinsi Jambi, agar potensi pajak itu menggunakan teknologi, sehingga kita bisa mengontrol dilokasi yang dapat mengahasilkan pajak, untuk memonitor jumlah pengunjung. Seperti pajak restoran yang 10 persen, maka 10 persen yang diperoleh dari pengunjung harus kembali lagi ke pemda. Dengan teknologi tersebut maka diharapkan pendapatan pemda di sektor pajak daerah pun ikut meningkat. Kami sangat apresiasi langkah KPK yang hadir selam 5 hari kedepan,” kata Pj Sekda.

Dirut Bank Jambi, Dr. H. Yunsak El Halcon SH MSi mengatakan, pihaknya melalui Laku Pandai yang dimiliki Bank Jambi siap menyalurkan gaji PNS di Provinsi Jambi hingga pelosok desa. Sambil menunggu agen Laku Pandai Bank Jambi di desa-desa. Bahkan untuk daerah terpencil langsung diantar gaji tersebut kerumah PNS setiap bulannya.
“Insya Allah untuk gaji PNS tidak ada masalah. Tahap ini kami antar dulu untuk gaji PNS yang dipelosok, sampai agen Laku Pandai ada. Kami telah menyiapkan alat (Tapping Box, red) yang diminta oleh KPK untuk ditempatkan dilokasi yang dapat meningkatan PAD bagi pemda, termasuk penyediaan ATM diseluruh kantor cabang pembantu Bank Jambi,” ungkap Dirut Bank Jambi.

Pihaknya pun mengaku tidak terdapat kendala dari penyaluran gaji PNS dan alat yang siap ditempatkan dilokasi yang dapat meningkatkan PAD. Saat ini hanya sekitar 2 ribu – 3 ribu PNS yang belum menggunakan rekening Bank Jambi dalam penyaluran gaji. “Tapi itu bisa clear kalau memang pemda telah menjalankan perintah KPK RI. Prinsipnya transparansi dan mendukung anti gratifikasi, kita selalu dukung program pemerintah. Gaji yang masuk rekening PNS, sehingga bermanfaat bagi PNS itu sendiri. Sampai KPK RI turun tangan, karena diduga adanya gratifikasi dalam penyaluran gaji secara non tunai,” tandasnya.(adv)