Pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo, Ini 5 Poin Tanggapan Istana

Kamis, 24 September 2020 - 09:02:54 - Dibaca: 3806 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan pernyataan, yang sudah mendapat respons dari pihak Istana Kepresiden.

Berikut poin-poin pernyataan Gatot Nurmantyo yang disampaikan kanal Hersubeno di YouTube.

  1. Jenderal Gatot mengaku sudah mengendus gerakan kebangkitan komunis sejak 2008 dan sampai sekarang semakin nyata terlihat.

Saat masih menduduki jabatan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengaku berupaya “membungkus” gerakan kebangkitan PKI itu. Dampaknya, klaim Gatot, dia diganti sebagai Panglima TNI.

“Pada saat itu sahabat saya dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP, menyampaikan ‘Pak Gatot itu harus dihentikan. Kalau tidak bapak bisa diganti’. Saya sampaikan terima kasih tetapi saya tegas karena ini adalah benar-benar berbahaya,” tutur Jenderal Gatot dalam kanal Hersubeno di YouTube.

“Dan memang benar-benar saya diganti, selanjutnya semakin nyata sekarang ini,” sambungnya.

 

Gatot Nurmantyo menambahkan, semakin menguatnya gerakan kebangkitan PKI ini membuat dia memerintahkan jajarannya menyaksikan kembal kekejaman komunis dalam dalam film G30S PKI.”Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semua, maka saya perintahkan jajaran saya semua melihat G30S PKI,” tandasnya.

  1. Gatot Nurmantyo menyebut upaya membangkitkan PKI salah satunya dengan mengganti Hari Kelahiran Pancasila menjadi 1 Juni.

Padahal 1 Juni ini, menurut Gatot, adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno. “Mereka sudah investasi dulu, jadi secara tidak langsung hampir seluruh bangsa memperingati hari kelahiran Pancasila di tanggal 1 Juni,” cetusnya.

  1. Gatot mengaitkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan kebangkitan komunis. Menurut Gatot, RUU HIP sangat bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, di RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jadi yang dikatakan dasar adalah bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu yang mendasari sila ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Kemudian diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah manifesto yang disampaikan DN Aidit pada Tahun 1963,” tegasnya.

Gatot mengatakan, RUU HIP itu secara nyata ingin mengubah Pancasila. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah Pancasila.

“Kalau diganti maka akan mengubah negara ini. Siapa lagi kalau itu bukan PKI. Anehnya sampai sekarang RUU HIP tidak hapus, hanya ditunda saja. Mereka bersikeras atas hal itu. Dasar inilah yang melatarbelakangi saya untuk bergabung bersama-sama rekan seperjuangan dalam KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia),” kata Gatot.

5 Poin Tanggapan Pihak Istana

  1. Kantor Staf Presiden (KSP) menyangkal pernyataan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengaitkan pencopotannya dari jabatan Panglima TNI dengan kegetolannya menginstruksikan pemutaran film G30S PKI. Menurut Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, pemberhentian Gatot dari jabatan Panglima TNI didasari usia tokoh kelahiran 13 Maret 1960 itu telah memasuki masa pensiun.

“Masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S,” kata Donny saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).Donny menegaskan, terlalu jauh bila Gatot mengaitkan pergantian Panglima TNI dengan instruksi pemutaran film G30S PKI. “Saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau,” tambah dia.

Menurut Donny, semua pimpinan di TNI maupun Polri pasti akan diganti apabila memasuki masa pensiun. Oleh karena itu Donny menegaskan bahwa Gatot tidak diberhentikan di tengah masa jabatan.

“Beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin,” jelas Donny.

  1. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai eks Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo sengaja mengembuskan isu PKI jelang 30 September. Menurut Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, pemerintah biasa saja menanggapi isu tersebut.

“Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September,” kata Donny saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).

“Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik, ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah berkaitan PKI.” Pemerintah, tegasnya, tidak ada kaitannya dengan PKI.

Donny mengklaim, pemerintah bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara bukan untuk kelompok kepentingan tertentu apalagi PKI. “Itu sesuatu yang sudah menjadi ditetapkan sebagai organisasi terlarang.Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan?” tanya Donny.

  1. Mengenai tudingan Gatot soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk membangunkan nilai-nilai PKI, menurutnya hal itu tidak terbukti.

Apalagi RUU tersebut sudah berganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Sekarang RUU HIP itu sudah berganti dengan RUU BPIP yang mengatur tugas, pokok dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.”

  1. Pernyataan Gatot dinilai hanya halusinasi dan kebablasan. “Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segala tudingan itu tidak berdasar, halusinatif dan agak kebablasan menurut kami,” tandas Donny.
  2. Terkait pernyataan Gatot soal peresmian peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni sebagai bentuk membangkitkan nilai-nilai PKI, Donny menekankan pada 1 Juni 1945 merupakan momentum Proklamator RI Bung Karno berpidato di depan peserta sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

“Bung Karno berpidato tentang Pancasila. Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. Ya, menghormati hari itu sebagai hari pertama kali Pancasila itu disampaikan secara terbuka, di depan sidang BPUPKI,” tegas Donny.

Menurut Donny, peringatan itu sebagai bentuk upaya negara agar ingat dan paham sejarah Pancasila. Dia juga menekankan bahwa proses pengesahan Hari Pancasila tidak mendadak.

“Ada prosesnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni? Jadi sekali lagi itu agak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan antara hari Lahir Pancasila dengan PKI,” jelas dia.(jpnn/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id