Pembuatan Peraturan Aset Desa untuk Desa Mandiri

Sabtu, 24 Oktober 2020 - 08:50:44 - Dibaca: 298 kali

Google Plus Stumbleupon


Prof. Bahder Johan Nasution, Dr. Syamsir, Dr. Ridham Priskap, Yulia Monita dan Eko Nuriyatman saat Pembuatan Perades untuk Desa Mandiri
Prof. Bahder Johan Nasution, Dr. Syamsir, Dr. Ridham Priskap, Yulia Monita dan Eko Nuriyatman saat Pembuatan Perades untuk Desa Mandiri / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memaparkan bahwa tugas dari negara meliputi pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Selain hal-hal tersebut, pemerintah desa harus mampu pula membuat inventarisasi mengenai aset desa, yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa, untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa, yang memiliki akuntabilitas yang baik dan benar dalam hal pengadaan, perencanaan, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan dan pengawasan terhadap seluruh aset desa yang ada. Yang mana aset desa sesuai dengan ketentuan isi Pasal 1 ayat (5) berasal dari kekayaan asli desa, dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan dari sumber-sumber lainnya yang sah. 

Berdasarkan hal tersebut Tim Pengabdian Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jambi yang diketui oleh Prof. Bahder Johan Nasution dan beranggotakan Dr. Syamsir, Dr. Ridham Priskap, Yulia Monita dan Eko Nuriyatman, mengadakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa Rantau Tenang. Pada sosialisasi ini Prof. Bahder menyampaikan bahwa upaya dalam pembangunan desa, sejauh ini masih banyak mengalami tantangan yang dimulai dari inventarisasi aset desa, dan perancangan Peratudan Desa (Perdes), untuk dapat membuat penataan aset desa menjadi lebih baik lagi.
"Dan dipergunakan untuk kemakmuran dari masyarakat desa, maka dari itu diperlukan mekanisme penyusunan peraturan aset desa, agar semuan aset desa dapat tercatat dan terinventarisasi dengan baik," ujar Prof. Bahder Johan Nasution
Sementara, Dr. Syamsir menyampaikan bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Desa, menyatakan bahwa aset desa memiliki macam-macam jenisnya, dapat berupa tanah ulayat, pasar hewan, tanah kas desa, hasil perikanan, hasil pertanian, mata air yang mengalir, hutan yang dimiliki desa dan aset lainnya, yang diakui oleh negara dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Maka dari itu, setelah kegiatan ini diharapkan Pemerintah Desa dapat melakukan inventarisasi mengenai aset dan membuat sebuah Perdes agar semuannya tercatat," tandas Dr. Syamsir. (yos)