2021, Bappeda dan Litbang Kerinci Sudah Pakai SIPD

Senin, 09 November 2020 - 10:18:59 - Dibaca: 1422 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

KERINCI - Sejak mulai diberlakukannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Kerinci dalam kaitannya dengan perencanaan di tahun anggaran 2021 yang akan datang mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam masa peralihan, dari sistem lama ke sistem baru.

Sistem lama yang dimaksud adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sedangkan sistem baru yang kini dipakai oleh semua kabupaten/kota seluruh Indonesia adalah SIPD.

Plt Kepala Bappeda dan Litbang Kerinci, H Atmir, SE, M.M, mengatakan bahwa perubahan dari sistem lama SIMDA ke sistem baru (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 dan 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Jadi SIMDA itu produk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kini sudah tidak dipakai lagi, sebagai penggantinya adalah Permendagri nomor 70 dan 90 Tahun 2019 tentang SIPD,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan sistem ini yang dikatakan sebagai terobosan, dari aplikasi sistem perencanaan daerah yang dulunya berbeda-beda atau beraneka ragam kini menjadi seragam dan hanya satu sistem terpadu di Kementerian Dalam Negeri.

“Dulu tiap daerah berbeda-beda sistem aplikasi yang ia pakai di SIMDA, sekarang menjadi hanya satu sistem (tunggal) dan terpusat di Kemendagri, tapi penerapan aplikasi SIPD ini butuh waktu untuk melakukan integrasi data dari aplikasi lama menuju aplikasi/sistem yang baru. Bahkan baru - baru ini, kami dari Bappeda dan Litbang kerinci telah melakukan sosialisasi dengan mengikutsertakan seluruh Kasubag program disetiap SKPD,” terangnya.

Ia melanjutkan, bukan hanya soal istilah tapi juga ada beberapa hal penting perubahan dari SIPD ke SIMDA, selain istilah belanja langsung dan tak langsung menjadi belanja modal dan sebagainya, tapi prinsipnya sesuai Pasal 8 ayat (1) Permendagri 70/2019 tersebut bahwa “Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Dan di ayat (2) yang menyatakan “Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” bebernya.

Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui tahapan: perencanaan data; pengumpulan data; dan pengisian data berbasis elektronik; serta pemeriksaan data berbasis elektronik.

Pengelolaan data itu seperti termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa nantinya aplikasi ini akan dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bappeda; Produsen Data; dan atau Wali Data.

Dikatakan Atmir, bahwa tujuan dilakukan sisitim SIPD yakni untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan, memperbaharui, dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). "serta mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan integrasi klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah," pungkasnya.(adi)