Komentari Prof Jimly Asshiddiqie, Ferdinand Hutahaean: Seolah Prof Jimly Berpihak pada HRS

Jumat, 13 November 2020 - 07:21:45 - Dibaca: 4096 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online
JAKARTA — Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, mengomentari pandangan Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie terkait fenomena Habib Rizieq Shihab (HRS) yang baru pulang dari Arab Saudi.
yamaha3A_2

Prof Jimly sebelumnya terang-terangan menyebut fenomena Habib Rizieq Shihab sebagai hal yang langka. Namun, masalahnya berlarut-larut karena perlakuan kekuasaan yang salah.


Sebab, kata mantan Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut dihadapi dengan ideologi dan teologi permusuhan dan kebencian, bukan merukunkan dan mendamaikan.


Dalam wawancara dengan jpnn.com, Selasa (10/11), Prof Jimly juga menilai masalah Habib Rizieq sebagai residu Pilpres dan Pilkada yang belum selesai, sehingga mendorong pemerintah menginisiasi adanya rekonsiliasi dengan Habib Rizieq jika itu memang dimungkinkan.

“Menarik ya membaca jawaban-jawabab Prof Jimly dalam wawancara ini. Ada yang benar dan baik menurut saya, tetapi ada juga yang menurut saya salah dan tidak tepat,” ucap Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Kamis (12/11).Menurut pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini, Prof Jimly hanya melihat masalah ini dari satu sudut saja tetapi tidak melihat dari sisi lain yang lebih luas.

“Bahkan kesannya seolah Prof Jimly ini berpihak pada HRS dan ini juga menjadi fenomena langka bagi saya, ketika seorang Prof Jimly yang saya kenal pemikirannya selama ini cukup objektif,” lanjut Ferdinand.

Dia menilai ada pandangan baik dan benar yang disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) tersebut, yakni usulan untuk rekonsiliasi. Hal itu menurut Ferdinand perlu didukung.

“Kita ini bangsa yang berlandaskan Pancasila, kekeluargaan dan persatuan. Maka rekonsiliasi itu baik dan bagus. Tetapi masalahnya di sini rekonsiliasi seperti apa? Tentu rekonsiliasi harus dengan syarat-syarat kebangsaan bukan syarat-syarat pribadi,” ujar Ferdinand.

Salah satu syarat rekonsiliasi itu menurut Ferdinand, menerima Pancasila secara mutlak, menjaga toleransi, menghargai perbedaan dan lain-lain yang sifatnya kebangsaan. Nah, dia mempertanyakan apakah syarat itu akan diterima oleh Habib Rizieq yang selama ini publik sudah mengetahui bagaimana sepak terjangnya.

“Apakah Prof Jimly sudah memikirkan ke sana? Kalau syarat-syarat kebangsaan itu diterima oleh HRS tentu sangat baik. Bahkan saya berani bersuara mengusulkan beliau jadi anggota wantimpres apabila menerima syarat kebangsaan tadi,” tutur pria asal Sumatera Utara ini.

Berikutnya, Ferdinand tidak sependapat dengan Prof Jimly yang seolah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang jahat dan memusuhi Habib Rizieq, pemerintah tidak mau rekonsiliasi dan merangkul HRS, serta seolah pemerintah mencari-cari upaya untuk terus memusuhinya.

“Menurut saya ini salah, tidak benar demikian. Apalagi Prof Jimly menyatakan ini salah satu residu pilpres kemarin. Lha wong Prabowo saja yang kompetitor pilpres dirangkul Jokowi demi keutuhan bangsa, tetapi kan dengan syarat kebangsaan juga yaitu persatuan sehingga Prabowo bisa berangkulan dengan Jokowi,” tutur Ferdinand.

Maka dari itu, dia tidak sependapat kalau Prof Jimly Asshiddiqie menyalahkan pemerintah. Sebab, katanya, masyarakat mengetahui bahwa sejak dulu Habib Rizieq selalu berhadap-hadapan secara politik dengan pemerintah, bahkan menolak mengakui pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

“Bukankah dengan kondisi itu justru HRS yang terlihat tak siap rekonsiliasi? Mari coba saya mengajak Prof Jimly merenung dan melihat ke belakang supaya kita bisa mengambil kesimpulan untuk ke depan,” ucap Ferdinand.

Ferdinand kembali menegaskan bahwa dirinya mendukung gagasan rekonsiliasi, karena Indonesia membutuhkan suasana yang sejuk dan tentram.

Rekonsiliasi itu tentu dengan kondisi syarat-syarat kebangsaan; menerima Pancasila secara mutlak, merawat toleransi, mengakui dan menghormati perbedaan suku agama dan ras, menerima pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang sah.

“Saya pikir bila ini diterima akan sangat baik, bangsa kita akan tentram dan saya mendukung hal-hal yang baik untuk kebaikan. Tetapi bila syarat kebangsaan tidak diterima oleh HRS, ya tentu rekonsiliasi akan sulit terwujud,” tandasnya. (jpnn/fajar)

 

Sumber: www.fajar.co.id